Ini karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan
CB,
ALQUDS -- Sejumlah perusahaan Israel dan internasional menghadapi
risiko dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena melakukan bisnis
dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Demikian laporan Harian Israel Yedioth Ahronoth, Selasa (12/2).
Perusahan tersebut yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB
meliputi Coca Cola, perusahaan telekom Bezeq dan industri Teva
Pharmaceutical.
Pada
2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui satu resolusi untuk
mengumpulkan daftar hitam perusahaan Israel dan internasional yang
beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi. Meskipun ada tekanan
AS dan Israel, dewan itu siap mengeluarkan daftar yang diperbarui
mengenai perusahaan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada Maret,
demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu, Selasa.
Sejumlah perusahaan tersebut menyatakan kekhawatirannya masuk
dalam daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena berpeluang
tersangkut hukum. Ada peluang perusahaan internasional keluar dari
penanaman modal mereka di Israel.
"Oleh karena itu,
kami meminta pemerintah Israel dan Kementerian Luar Negeri turun-tangan
untuk mencegah penerbitan daftar ini. Penanganan masalah ini adalah
kepentingan nasional yang paling penting," tulis Tal Granot-Goldstein,
CEO Hot Telecommunication Systems Ltd., salah satu perusahaan yang
terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam, di dalam surat kepada Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Januari
2018, Dewan PBB itu mengidentifikasi 206 perusahaan yang beroperasi di
sektor pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menduduki
Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, selama Perang
Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980, dan
mengklaimnya sebagai "ibu kota negara Yahudi yang tak terpisahkan dan
abadi", tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Hukum
internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah
pendudukan dan menganggap semua pembangunan permukiman Yahudi di sana
tidak sah.
