CB, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott
Morrison akan mengaktifkan kembali ruang penahanan di Pulau Christmas.
Ruang-ruang tahanan di Pulau Christmas selama ini menjadi kontroversi
karena dinilai tak manusiawi.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 13 Februari 2019, keputusan Morrison itu menjadi tanda diambilnya kebijakan keras terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Morrison pada Rabu, 13 Februari 2019, telah menyetujui pembukaan kembali fasilitas – fasilitas penahanan di wilayah terpencil Pulau Christmas, yang sudah tutup sebulan lalu.
Menanggapi keputusan Morrison ini, David Manne Direktur Eksekutif Refugee Legal, sebuah lembaga hukum independen yang menangani pengungsi dan hukum keimigrasian, mengatakan pusat penahanan di Pulau Christmas itu sangat tidak manusiawi dan seharusnya tidak dibuka lagi setelah beroperasi hampir dua dekade. Pembukaan kembali tahanan di Pulau Christmas telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bahaya terhadap orang-orang yang melarikan diri dari tindak kejahatan.
Ruang – ruang penahanan di Pulau Christmas juga bukan tempat yang
baik bagi orang-orang yang mengalami penyakit serius dan membutuhkan
perawatan medis sebelum dibawa kembali ke Pulau Nauru dan Manus.
Keputusan Morrison itu secara tak langsung diduga untuk menekuk parlemen Australia yang meloloskan sebuah undang-undang agar para pengungsi dan pencari suaka di kamp-kamp lepas pantai yang ada di Pulau Nauru dan Pulau Manus Papua Nugini bisa melakukan perjalanan ke wilayah daratan Australia untuk mendapat perawatan medis dengan diagnosis dokter.
Ini adalah pertama kali dalam 80 tahun pemerintah Australia kalah suara di tingkat majelis rendah. Rancangan undang-undang ini telah diloloskan di majelis tinggi pada Rabu pagi, 13 Februari 2019.
“Sudah menjadi tugas saya memastikan perahu-perahu para imigran itu tidak kembali lagi ke Australia. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan pemerintahan kuat, namun Partai Buruh telah melemahkan wilayah perbatasan kita,” kata Morrsion lewat Twitter.
Morrison menuding kubu oposisi yakni Partai Buruh telah melakukan suatu upaya untuk melemahkan dan melakukan kompromi soal perbatasan. Morrison meyakinkan pihaknya 100 persen mengadopsi rekomendasi langkah-langkah keamanan guna mencegah datangnya para imigran dan pencari suaka ke Australia melalui laut.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 13 Februari 2019, keputusan Morrison itu menjadi tanda diambilnya kebijakan keras terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Morrison pada Rabu, 13 Februari 2019, telah menyetujui pembukaan kembali fasilitas – fasilitas penahanan di wilayah terpencil Pulau Christmas, yang sudah tutup sebulan lalu.
Menanggapi keputusan Morrison ini, David Manne Direktur Eksekutif Refugee Legal, sebuah lembaga hukum independen yang menangani pengungsi dan hukum keimigrasian, mengatakan pusat penahanan di Pulau Christmas itu sangat tidak manusiawi dan seharusnya tidak dibuka lagi setelah beroperasi hampir dua dekade. Pembukaan kembali tahanan di Pulau Christmas telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bahaya terhadap orang-orang yang melarikan diri dari tindak kejahatan.
Keputusan Morrison itu secara tak langsung diduga untuk menekuk parlemen Australia yang meloloskan sebuah undang-undang agar para pengungsi dan pencari suaka di kamp-kamp lepas pantai yang ada di Pulau Nauru dan Pulau Manus Papua Nugini bisa melakukan perjalanan ke wilayah daratan Australia untuk mendapat perawatan medis dengan diagnosis dokter.
Ini adalah pertama kali dalam 80 tahun pemerintah Australia kalah suara di tingkat majelis rendah. Rancangan undang-undang ini telah diloloskan di majelis tinggi pada Rabu pagi, 13 Februari 2019.
“Sudah menjadi tugas saya memastikan perahu-perahu para imigran itu tidak kembali lagi ke Australia. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan pemerintahan kuat, namun Partai Buruh telah melemahkan wilayah perbatasan kita,” kata Morrsion lewat Twitter.
Morrison menuding kubu oposisi yakni Partai Buruh telah melakukan suatu upaya untuk melemahkan dan melakukan kompromi soal perbatasan. Morrison meyakinkan pihaknya 100 persen mengadopsi rekomendasi langkah-langkah keamanan guna mencegah datangnya para imigran dan pencari suaka ke Australia melalui laut.
Credit tempo.co
