Shutdown Berkepanjangan Ekonomi Amerika Serikat Guncang

Shutdown Berkepanjangan Ekonomi Amerika Serikat Guncang

WASHINGTON - Ekonomi Amerika Serikat (AS) mengalami guncangan dengan penutupan pemerintahan AS atau shutdown. Itu karena banyak kontraktor pemerintah dan banyak lembaga telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri shutdown dan membayar gaji para pegawai federal.

Shutdown terlama sepanjang sejarah AS telah memasuki hari ke-26 karena Presiden Trump dan pemimpin Kongres dari Partai Demokrat belum menunjukkan sinyal akan mengakhiri perseteruan. Trump bersikeras membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump ingin Kongres mengucurkan USD5,7 miliar untuk mendanai salah satu janji kampanye.

Sekitar 800.000 pekerja federal harus bekerja tanpa dibayar karena shutdown separuh pemerintahan federal. Dia menolak mendukung legislasi untuk menyediakan anggaran bagi lembaga pemerintah hingga Trump mendapatkan persetujuan anggaran tembok perbatasan. Jika shutdown berlangsung hingga 25 Januari mendatang, maka AS diperkirakan akan menghadapi disrupsi yang serius.

Pemerintahan Trump memperkirakan shutdown akan berdampak terhadap 0,1% dari perekonomian AS. Namun, dampak perekonomian AS pada Selasa (15/1) tumbuh mencapai 0,13% karena banyak pegawai belum mendapatkan gaji. Bank Sentral AS menyerukan untuk menunda kenaikan bunga.

Dampak shutdown memang sudah dirasakan di seluruh AS. Antrean panjang di bandara sudah tampak karena banyak pegawai keamanan tidak bekerja. CEO Delta Air Lines Ed Bastian mengungkapkan, shutdown merugikan USD25 juta selama Januari karena sedikit pejabat Pemerintah AS yang berpergian.

Inspektur obat dan makanan juga terkena dampaknya. Menurut Komisioner Badan Administrasi Obat dan Makanan (FDA) Scott Gottlieb, mereka fokus pada obat, narkoba, dan makanan yang berbahaya.

Kemudian Trump direncanakan akan menandatangani Government Employee Fair Treatment Act of 2019, undang-undang yang akan menjamin pekerja federal tetap mendapatkan gaji ketika shutdown berakhir. The Internal Revenue Service meminta 46.000 pekerja untuk tetap bekerja di tengah proses pengurusan pajak yang sedang mencapai puncaknya.

Trump mengundang kelompok anggota parlemen bipartisan untuk mendiskusikan ketegangan. Tapi, Gedung Putih mengungkapkan Demokrat mengabaikan ketegangan. Sembilan anggota Kongres datang, tapi mereka tidak terlibat dalam kepemimpinan. Para pemimpin Partai Demokrat tidak meminta anggotanya memboikot acara tersebut.

Salah satu anggota Kongres yang hadir adalah John Katko. “Trump ingin melanjutkan negosiasi,” kata Katko. Dia menjelaskan belum ada proposal baru yang diajukan. Kemudian Senator Lisa Murkowski dari Partai Republik mengungkapkan mereka telah mendapatkan momentum, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail.

Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengungkapkan, akan bekerja sama dengan Gedung Putih dan Kongres untuk meloloskan undang-undang untuk mendanai Pasukan Penjaga Pantai yang sudah memprotes karena tidak digaji. Pentagon sendiri tidak terkena dampak shutdown.

Sedangkan Pasukan Penjaga Pantai merupakan bagian dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri. “Seperti militer AS, anggota aktif Pasukan Penjaga Pantai harus dibayar atas pengabdian dan pengorbanan untuk negara ini,” ungkap Nielson.

Sejak 22 Desember lalu, 25% pemerintahan federal AS, kecuali Departemen Pertahanan dan Kesehatan, mengalami kelumpuhan karena Kongres tidak mampu menyepakati anggaran untuk pemerintahan federal. Partai Republik di Kongres juga satu suara mendukung langkah Trump untuk tidak menandatangani pembukaan kembali pemerintahan hingga dana tembok perbatasan disepakati.

Negosiasi yang digelar antara Trump dan petinggi Partai Demokrat mengenai shutdown berlangsung tegang pada pekan lalu. Trump meninggalkan perundingan itu.

Petinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengungkapkan Trump bangkit berdiri dan pergi begitu saja ketika Ketua DPR Nancy Pelosi menyatakan tidak akan menyetujui pendanaan proyek tembok perbatasan.

Partai Demokrat menuding Trump menggunakan taktik ketakutan dan menyebarkan informasi yang salah tentang situasi di perbatasan. Selama ini konstituen Trump memang berasal di wilayah perbatasan. Trump juga menegaskan bahwa Partai Republik bersatu mengenai isu krisis perbatasan.

Tapi, delapan anggota Partai Republik di DPR mendukung mayoritas Demokrat untuk membuka Departemen Keuangan dan beberapa program lain, tetapi tidak termasuk anggaran tembok perbatasan.

Pelosi merencanakan pemungutan suara pekan ini agar satu per satu departemen bisa beroperasi dari Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman, hingga Luar Negeri, Pertanian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. “Saya berharap beberapa anggota Senat Republik mengabaikan keinginan tembok perbatasan Trump,” ajaknya.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 51% responden menyalahkan Trump karena shutdown. Hanya 32% responden menyalahkan Partai Demokrat dan 7% menyalahkan anggota Partai Republik di Kongres. 

Credit  sindonews.com