Venezuela menilai langkah AS sama saja kudeta dan melanggar hukum internasional.
CB,
WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak
pemerintah Amerika Latin untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden
sementara Venezuela. Ia juga menyatakan, pemerintahan Nicolas Maduro
yang saat ini menjabat sebagai presiden, tidak sah.
Hal
tersebut disampaikan Pompeo di hadapan sejumlah Organisasi Negara
Amerika (Organization of Americans States/OAS) yang berbasis di
Washington, Kamis (24/1).
Dalam sambutannya, Pompeo juga mengatakan, komunitas
internasional telah menyaksikan penederitaan Venezuela terlalu lama.
"Tirani rezim Maduro sudah terlalu lama mencekik warga dan negaranya.
Semua negara anggota yang telah berkomitmen untuk menegakkan piagam
demokrasi antar-Amerika sekarang harus mengakui (Guadio) sebagai
presiden sementara," ucapnya seperti dilansir di
Reuters, Kamis (24/1).
Anggota
OAS sendiri masih terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin
mempertahankan Maduro dan ingin mengakui Guadio sebagai presiden. Namun
mayoritas negara sudah memilih opsi kedua, termasuk Kanada, Brasil,
Peru, Cile, Kolombia dan Argentina. Tapi, negara lain seperti Meksiko,
El Salvador dan Nikaragua menyatakan akan tetap netral atau terus
mendukung Maduro.
Dalam
pertemuan tersebut, perwakilan Meksiko menyatakan keprihatinan terhadap
rencana pengakuan Guaido sebagai presiden. Sebab, langkah tersebut akan
mengarah lebih banyak pada kekerasan seiring dengan tingginya dukungan
angkatan bersenjata Venezuela kepada Maduro.
Tapi, Pompeo
terus mendesak perubahan. Menurutnya, waktu perdebatan antar anggota OAS
kini sudah seharusnya selesai dan menghasilkan keputusan. "Rezim manta
presiden Nicolas Maduro tidak sah. Rezimnya bangkrut secara moral,
secara ekonomi tidak kompeten dan sangat korup. Itu tidak demokratis,"
ujarnya.
Dalam sambutannya, Pompeo berjanji memberikan 20
juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan bagi Venezuela. Khususnya, untuk
mengatasi penurunan ekonomi, hiperinflasi dan kekurangan makanan maupun
obat-obatan yang sudah memicu eksodus jutaan orang.
Sebelumnya,
pada Rabu (23/1), pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan
tekanan pada Maduro untuk segera mundur dan mengakui Guaido, kepala
kongres Majelis Nasional yang dikontrol oposisi.
"Kami
terus menganggap, pemerintahan Maduro tidak sah dan bertanggung jawab
atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkan untuk keselamatan warga
Venezuela," ujar Trump.
Atas keputusan trump, Maduro sudah
membuat langkah. Ia memerintahkan seluruh diplomat AS yang berada di
Venezuela untuk keluar dalam waktu 72 jam. Maduro juga menyatakan
Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
Sementara
itu, perwakilan Venezuela untuk OAS mengatakan, dorongan AS itu sama
saja dengan kudeta dan melanggar hukum internasional. "Ini adalah
kekejaman terhadap demokrasi, kedaulatan dan hak atas perdamaian yang
dinikmati bangsa kami. Ini merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum
internasional," katanya.
