Seorang tentara Israel berjaga-jaga di
perbatasan Suriah-Israel pada hari demo oleh pengunjuk rasa Suriah untuk
memperingati "Nakba" dekat Desa Druze Majdal Shamd di Dataran Tinggi
Golan, Minggu (15/5). Pasukan Israel menembak pengunjuk rasa Palestina
di perbatasan dengan Suriah, Lebanon dan Gaza, menewaskan sembilan orang
yang memperingati apa yang mereka sebut "Bencana" pendirian Israel pada
1948. Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada perang Timur
Tengah 1967 dan menggabungkannya pada 1981, tindakan yang tidak diakui
dunia internasional. (FOTO ANTARA/REUTERS/Nir Elias/)
Majdal Shams, Golan (CB) - Satu kelompok hak asasi manusia
yang berpusat di Dataran Tinggi Golan mengatakan kepada komite PBB,
dalam laporan yang diserahkan pada Senin (14/1), bahwa Israel tidak
memenuhi kewajiban utamanya sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian
komite itu.
Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.
Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan "daftar masalah " yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.
Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.
Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.
"Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel," katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut "berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan".
Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.
Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan "daftar masalah " yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.
Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.
Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.
"Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel," katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut "berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan".
Credit antaranews.com
