PBB (en.wikipedia.org)
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa undang-undang soal pengesahan pemukiman itu, jika diterapkan, berbahaya dan melewati batas.
"Pembangunan permukiman seperti itu akan menghambat perdamaian dan mengancam masa depan penyelesaian dua-negara," katanya.
Mogherini menggarisbawahi bahwa Uni Eropa menganggap pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel sebagai tindakan ilegal.
Dua minggu setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, parlemen Israel mengesahkan undang-undang perizinan perumahan tersebut.
Trump telah menunjukkan pendekatan lebih lunak terhadap masalah pembangunan permukiman Israel dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Israel telah memberikan izin bagi pembangunan 4.000 rumah di tanah pribadi Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan akan menyebabkan konsekuensi hukum bagi Israel.
"Sekretaris Jenderal menekankan agar (Israel) menghindari tindakan-tindakan yang bisa mengacaukan penyelesaian dua-negara (pada konflik Israel-Palestina, red)," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam pernyataan.
Presiden Prancis Francois Hollande juga menyatakan kecaman. Ia mengatakan pemberian izin pemukiman itu akan membuka jalan bagi tindakan pencaplokan terhadap wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel.
"Seharusnya Israel dan pemerintahannya bisa mengubah undang-undang ini," kata Hollande dalam acara jumpa pers setelah ia melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Abbas menyebut undang-undang perizinan itu sebagai serangan terhadap rakyat Palestina. Para pemimpin Palestina lainnya menganggap pengesahan pemukiman sebagai pukulan terhadap keinginan untuk mendirikan negara.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman, yang dibangun di atas tanah yang dicaplok Israel saat Perang Timur Tengah 1967, sebagai tindakan ilegal. Tindakan itu juga dilihat sebagai penghalang bagi perdamaian dan langkah yang membuyarkan harapan Palestina untuk mendirikan negara di wilayah Tepi Barat, Jerusalem dan Jalur Gaza.
Credit antaranews.com
Palestina Serukan Dunia Internasional Hukum Israel
"Tidak ada yang bisa melegalkan pencurian tanah Palestina. Pembangunan permukiman adalah kejahatan, membangun permukiman melawan semua hukum internasional," kata Menteri Pariwisata dan Barang Antik Palestina, Rula Ma'ayah.
"Saya pikir sudah waktunya sekarang bagi masyarakat internasional untuk bertindak konkret menghentikan Israel dari kejahatan ini," imbuhnya seperti dikutip dari laman The Guardian, Selasa (7/2/2017).
Sementara juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeneh mengatakan, hukum tidak dapat merima dan mendesak masyarakat internasional untuk bertindak segera. "Ini adalah eskalasi yang hanya akan menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan dan kekacauan," katanya.
Masyarakat internasional telah lama menganggap semua permukiman Yahudi ilegal. Pandangan ini diperkuat oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember lalu. Tapi para ahli menyatakan bahwa undang-undang Israel yang baru berjalan satu langkah signifikan bahkan dari pendudukan militer Israel 50 tahun.
Credit sindonews.com
