Menurut laporan Oxfarm, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta berada di peringkat keenam terburuk di dunia dalam hal ketidaksetaraan. Di Asia, hanya Thailand yang lebih tidak merata.
Oxfarm menyalahkan "fundamentalisme pasar" sebagai penyebab kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Faktor itu telah memungkinkan orang-orang terkaya untuk mendapatkan sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, konsentrasi kepemilikan lahan dan ketidaksetaraan gender yang mengakar selama hampir dua dekade terakhir.
Beberapa taipan Indonesia versi Forbes, seperti Budi Hartono, Michael Hartono dan Susilo Wonowidjojo dinilai mampu menghapus kemiskinan esktrem dalam tempo setahun.
Masih menurut laporan Oxfarm yang dirilis Kamis (23/2/2017), kemiskinan ekstrem, yakni pendapatan harian yang kurang dari USD1,90 atau sekitar Rp25.000, telah turun drastis sejak tahun 2000. Tapi, tapi sekitar 93 juta rakyat Indonesia masih hidup dengan pendapatan kurang dari Rp28.000 per hari. Oleh Bank Dunia, hal itu masuk garis kemiskinan moderat.
Oxfam menyatakan, ketidakstabilan sosial dapat meningkat jika pemerintah tidak menanggulangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa mengurangi kesenjangan merupakan prioritas utama pemerintahannya. Sebuah survei 2015 Bank Dunia menunjukkan tingkat keprihatinan masyarakat tentang kesenjangan kekayaan.
Tak hanya soal ketidakseteraan kekayaan, Oxfarm juga mencatat bahwa pungutan pajak di Indonesia menduduki peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. ”Sistem pajak gagal untuk memainkan peran penting dalam mendistribusikan kekayaan,” bunyi laporan Oxfarm.
Pengumpulan dana pajak dibutuhkan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkannya, Indonesia memerlukan tingkat pajak yang lebih tinggi untuk kelompok-kelompok yang berpendapatan tertinggi.
Mengatasi pengemplangan pajak, lanjut Oxfarm, juga penting. Menurut data Dana Moneter Internasional, dana sebesar USD101 miliar mengalir dari Indonesia ke “surga-surga” pajak tahun 2015.
Credit sindonews.com
