Ilustrasi
- Warga berkumpul di luar Gedung Federal memprotes perintah eksekutif
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan perjalanan di
Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Selasa (31/1/2017).
(REUTERS/Adam Bettcher )
Kebijakan-kebijakan baru itu dirancang "untuk menghentikan imigrasi gelap serta memudahkan pendeteksian, penangkapan, penahanan serta mengusiran orang-orang asing yang tidak memiliki izin memasuki atau berada di Amerika Serikat," demikian bunyi sebuah dokumen yang berjudul "Penerapan Kebijakan-kebijakan Presiden Terkait Peningkatan Pengamanan Perbatasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian".
Dokumen tersebut ditandatangani pada Senin oleh sekretaris DHS, John Kelly, bersamaan dengan satu dokumen lainnya yang berjudul "Memorandum Penegakan Hukum Keimigrasian untuk Melayani Kepentingan Nasional."
Langkah-langkah besar yang digarisbawahi dalam dokumen-dokumen tersebut antara lain terkait perekrutan lebih banyak petugas Bea Cukai dan Pengamanan Perbatasan dan pengembangan program yang memberi wewenang lebih kuat bagi Kelly dalam mengarahkan operasi di lapangan.
Dokumen itu juga mencakup rencana untuk mulai membangun pagar dinding di sepanjang perbatasan AS-Meksiko serta meningkatkan upaya untuk "mengembalikan orang-orang asing ke negara-negara yang berdekatan."
Dokumen soal pengamanan perbatasan juga menyatakan bahwa nota tersebut "merupakan pedoman bagi semua personel departemen dan pengganti semua kebijakan, perintah, arahan, yang bertentangan serta pedoman-pedoman lainnya menyangkut masalah ini."
Dokumen-dokumen itu dikeluarkan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani dua perintah eksekutif pada akhir Januari. Perintah dikeluarkan Trump dengan tujuan untuk meningkatkan pengamanan perbatasan serta membatasi imigrasi ilegal di seluruh negeri.
Satu perintah eksekutif serupa yang ditandangani Trump telah dimentahkan oleh hakim-hakim federal. Perintah tersebut berisi larangan bagi para imigran dan warga negara dari tujuh negara Timur Tengah untuk memasuki AS.
Petugas-petugas federal dalam beberapa pekan terakhir ini telah melancarkan penggerebekan di seluruh wilayah AS dan menahan ratusan imigran gelap, menurut laporan media massa, demikian Xinhua.
Credit antaranews.com
Keluarkan Aturan Baru, AS Bisa Deportasi Jutaan Orang
Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah tegas pada imigran. (REUTERS/Yuri Gripas)
Perintah ini mengkhawatirkan seluruh komunitas imigran AS, di mana jutaan orang di antaranya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun keluarga dan rumah di negara tersebut.
Para pendatang yang kebanyakan datang dari Meksiko dan Amerika Tengah ini pertama kalinya terancam dideportasi setelah berdekade.
Namun John Kelly, Menteri Keamanan Negara yang mengeluarkan perintah ini dalam dua memo, mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang telah meliputi sumber daya pemerintah.
"Peningkatan imigrasi ilegal di perbatasan selatan telah berkembang di luar kapasitas badan federal dan sumber dayanya, serta menciptakan kerentanan keamanan nasional untuk Amerika Serikat," ujarnya dalam salah satu memo yang dikutip AFP, Selasa waktu setempat (21/2).
Peraturan baru ini mempermudah patroli perbatasan dan petugas imigrasi untuk segera mendeportasi imigran ilegal yang mereka temukan, dengan hanya sedikit pengecualian, pada prinsipnya yakni untuk anak-anak.
Prioritasnya tetap mengarah pada imigran ilegal dan siapapun yang terjerat kasus kriminal.
Walau demikian, orang-orang yang pada pemerintahan Barack Obama dianggap sebagai prioritas rendah--umumnya orang-orang yang tidak melakukan tindak kejahatan--kini tidak lagi terlindungi.
Credit cnnindonesia.com
