Tentara
pasukan Libya sekutu pemerintah dukungan PBB mengibarkan bendera Libya
menandakan kemenangann saat berdiri di atap reruntuhan rumah setelah
berhasil merebut Ghiza Bahriya, distrik terakhir yang sebelumnya
dikuasai Negara Islam di Sirte, Libya, Selasa (6/12/2016).
(REUTERS/Hani Amara)
Persetujuan tersebut dibuat setelah usaha-usaha diplomatik oleh Mesir selama berbulan-bulan dan berkulminasi pekan ini dengan kunjungan-kunjungan oleh Fayez Seraj, perdana menteri pemerintahan dukungan PBB di Tripoli dan Khalifa Haftar, seorang panglima militer dukungan faksi-faksi di bagian timur Libya.
Kedua orang itu bertemu dengan para perwira militer Mesir secara terpisah dan telah diagendakan untuk bertemu bersama dalam satu sesi pada Selasa malam tapi gagal karena perbedaan-perbedaan pada menit-menit terakhir.
Namun tiga sumber Mesir yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Seraj dan Haftar telah sepakat untuk menghormati persetujuan itu kendati masih ada ketegangan-ketegangan.
"Kedua pihak telah sepakat. Saya ragu mengenai implementasinya karena suasana di antara mereka ... tegang tetapi kami berharap akan terjadi sebaliknya," kata salah satu sumber tersebut.
Khawatir terhadap penyebaran militan IS dari negara tetangganya di sebelah barat, Mesir telah membuat langkah untuk menstabilkan Libya sebagai prioritas dan telah menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan mengajak para politisi Libya dari timur dan barat.
Kepemimpinan Pemerintahan Perjanjian Nasional (GNA) yang berkedudukan di Tripoli, Dewan Kepresidenan, terdiri atas sembilan anggota untuk mewakili kawasan-kawasan geografis yang berbeda dan kelompok-kelompok politik di dalam Libya.
Credit antaranews.com
