KUALA LUMPUR
- Mahathir Mohammad, 92, yang kembali menjadi Perdana Menteri (PM)
Malaysia akan mengumumkan komposisi kabinetnya pada Sabtu (12/5/2018)
besok. Para pejabat tinggi di negara itu harap-harap cemas menunggu
pengumuman besar tersebut, karena Mahathir telah mengancam akan
menyingkirkan para kroni Najib Razak yang dia sindir dengan sebutan
kleptokrat.
Pengumuman kabinet juga sedang dinanti sekitar 1,6 juta pegawai negeri yang kemungkinan ikut terdampak dengan susunan kabinet baru.
Ancaman Mahathir—PM ketujuh Malaysia yang juga PM tertua di dunia—ini disampaikan dalam konferensi pers hari Jumat (11/5/2018).
"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan seorang perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.
Mahathir bahkan blakblakan menyebut beberapa nama pejabat yang dia sebut layak diperiksa. Para pejabat tersebut adalah Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mohd Hasyim Abdullah dan para pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).
"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan korupsi yang diketahui," ujar Mahathir, yang dikutip The Star.
Seiring dengan ancaman tersebut, beredar daftar palsu tentang siapa yang menjadi sasaran, mulai dari kepala GLC, sekretaris jenderal hingga kepala lembaga.
Ancaman Mahathir juga memicu obrolan di berbagai kementerian tertentu yang dicurigai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam melontarkan ancamannya, pemimpin Malaysia ini menyinggung tata kelola ekonomi dan perlunya transparansi.
Sebagai permulaan, dia mewajibkan transparansi ketika kementerian atau lembaga terkait memberikan proyek.
"Masih ada proyek yang diberikan yang tidak disadari banyak orang," kata seorang pegawai negeri sipil Malaysia yang ikut memperbincangkan keinginan Mahathir. "Apa dasar yang diberikan kepada mereka? Tidak ada tawaran terbuka atau tender."
"Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan kronisme dan korupsi, Anda harus transparan dalam tata kelola ekonomi Anda terlebih dahulu," ujar pegawai negeri lainnya.
Mahathir mengatakan, dia akan mengumumkan menteri-menteri yang memimpin Kementerian Keuangan, Urusan Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Ekonomi, Pekerjaan Umum, Transportasi, Sains dan Teknologi Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri.
Spekulasi tersebar luas mengenai bentuk apa yang akan diambil oleh kementerian ekonomi dan jika semuanya akan berada di bawah Unit Perencanaan Ekonomi.
Pengumuman kabinet juga sedang dinanti sekitar 1,6 juta pegawai negeri yang kemungkinan ikut terdampak dengan susunan kabinet baru.
Ancaman Mahathir—PM ketujuh Malaysia yang juga PM tertua di dunia—ini disampaikan dalam konferensi pers hari Jumat (11/5/2018).
"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan seorang perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.
Mahathir bahkan blakblakan menyebut beberapa nama pejabat yang dia sebut layak diperiksa. Para pejabat tersebut adalah Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mohd Hasyim Abdullah dan para pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).
"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan korupsi yang diketahui," ujar Mahathir, yang dikutip The Star.
Seiring dengan ancaman tersebut, beredar daftar palsu tentang siapa yang menjadi sasaran, mulai dari kepala GLC, sekretaris jenderal hingga kepala lembaga.
Ancaman Mahathir juga memicu obrolan di berbagai kementerian tertentu yang dicurigai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam melontarkan ancamannya, pemimpin Malaysia ini menyinggung tata kelola ekonomi dan perlunya transparansi.
Sebagai permulaan, dia mewajibkan transparansi ketika kementerian atau lembaga terkait memberikan proyek.
"Masih ada proyek yang diberikan yang tidak disadari banyak orang," kata seorang pegawai negeri sipil Malaysia yang ikut memperbincangkan keinginan Mahathir. "Apa dasar yang diberikan kepada mereka? Tidak ada tawaran terbuka atau tender."
"Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan kronisme dan korupsi, Anda harus transparan dalam tata kelola ekonomi Anda terlebih dahulu," ujar pegawai negeri lainnya.
Mahathir mengatakan, dia akan mengumumkan menteri-menteri yang memimpin Kementerian Keuangan, Urusan Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Ekonomi, Pekerjaan Umum, Transportasi, Sains dan Teknologi Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri.
Spekulasi tersebar luas mengenai bentuk apa yang akan diambil oleh kementerian ekonomi dan jika semuanya akan berada di bawah Unit Perencanaan Ekonomi.
Mahathir tidak menyebutkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan kesehatan. Hal itu memicu spekulasi bahwa pemimpin Malaysia ini akan menggabungkan beberapa kementerian.
Credit sindonews.com
