Pemilu dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2019.
CB,
BANGKOK -- Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan
akan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana pada 2019 dan
tidak akan ada penundaan, Rabu (3/10).
Pemerintah militer, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta pada
2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun
depan. Pernyataan ini keluar setelah berulang-ulang ditangguhkan karena
langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan
suara.
"Kalau Anda bertanya apakah pemilihan akan
ditangguhkan, baik, hanya pihak lain mengatakan itu, bukan pemerintah.
Kami masih perkirakan untuk menyelenggarakannya pada 24 Februari
(2019)," kata Prawit kepada wartawan.
Pengeritik
pemerintahan militer, termasuk partai oposisi, menuduhnya dengan sengaja
menunda pemungutan suara guna menggalang kekuasaan dan menjamin
pengaruhnya tetap bertahan atas politik setelah pemilihan umum. Perdana
Menteri Prayuth Chan-ocha (64 tahun) sebagai kepala staf angkatan darat,
memimpin kudeta itu. Dia mengisyaratkan memiliki peran publik setelah
pemilihan umum dan mengakhiri kekuasaan militer lebih empat tahun.
