Presiden Ethiopia Sahle-Work Zewde (REUTERS/Tiksa Negeri)
Sahle-Wo dipilih dengan suara bulat oleh anggota parlemen Ethiopia. Mantan diplomat ini menggantikan Mulatu Teshome yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai presiden ia diperkirakan akan menduduki jabatan ini selama dua periode enam tahun.
Perdana Menteri reformis Ethiopia, Abiy Ahmed pekan lalu menunjuk kabinet yang lebih ramping berisi 20 orang di mana separuh pos kementerian di kabinet ini dipegang oleh perempuan.
Beberapa diantaranya adalah Menteri Pertahanan Aisha Mohammed. Muferiat Kamil yang memimpin Kementerian Perdamaian yang baru dibentuk. Kementerian tersebut bertanggung jawab atas polisi dan badan intelijen dalam negeri.
"Jika perubahan di Ethiopia saat ini [...] dapat mempertahankan momentumnya dapat mewujudkan Ethiopia yang makmur bebas dari diskriminasi agama, etnis dan gender," jelas Sahle-Work.
Sahle-Work, yang lahir di ibukota Addis Ababa dan berkuliah di Perancis. Ia telah menjadi duta besar Ethiopia untuk Perancis, Djibouti, Senegal, dan blok regional, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD).
Tepat sebelum penunjukannya sebagai presiden dia adalah pejabat tinggi PBB di Uni Afrika. Dia fasih berbahasa Inggris, Perancis, dan Amharik, bahasa utama Ethiopia.
Uni Eropa memuji Sahle-Work sebagai "seorang diplomat yang sangat cakap" yang menyebut penunjukannya sebagai "tanda lain dari jalan Ethiopia menuju reformasi dan kohesi internal," seperti diutarakan juru bicara layanan eksternal Uni Eropa dalam pernyataannya.
Perubahan
"Mulatu telah menunjukkan kepada kami jalan untuk perubahan dan harapan, dia telah menunjukkan keberlanjutan sebelum dan sesudah meninggalkan kekuasaan. Saya meminta orang lain untuk memperhatikan teladannya dan siap untuk berubah," kata Sahle-Work dalam sebuah pidato di depan parlemen.
Kekuasaan politik di Ethiopia dikuasai oleh perdana menteri, sementara presiden terbatas sebagai simbol negara dan menghadiri upacara. Namun, posisi Sahle-Work memiliki bobot simbolik dan pengaruh sosial yang penting.
"Pemerintah dan partai-partai oposisi harus memahami bahwa kita hidup di rumah yang sama dan harus fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan apa yang memecah belah kita. Demi menciptakan negara dan generasi yang akan membuat kita semua bangga," katanya.
"Ketiadaan perdamaian mengorbankan banyak hal, terutama wanita. Jadi selama masa jabatan saya, saya akan menekankan peran perempuan dalam menjamin perdamaian dan pembagian perdamaian bagi perempuan."
Langkah Ethiopia ini menyusul beberapa negara Afrika lain yang sempat dipimpin oleh perempuan yang memiliki kekuatan eksekutif, seperti Ellen Johnson Sirleaf di Liberia (2006-2018) dan Joyce Banda di Malawi (2012-2014).
Banda diangkat ke kursi kepresidenan setelah kematian di kantor Bingu wa Mutharika. Sementara Sirleaf memenangkan dua pemilu sebelum mundur awal tahun ini pada akhir mandatnya yang diamanatkan konstitusi.
Credit cnnindonesia.com
