Sebuah pernyataan genosida oleh pemerintah AS dapat memiliki implikasi hukum.
CB,
WASHINGTON -- Para pemimpin Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan
Rakyat AS mendesak Presiden Donald Trump mengakui kampanye militer
Myanmar terhadap kaum minoritas Muslim di negara tersebut adalah bentuk
genosida. Menurut DPR AS, pendefinisian atas kekejaman di Myanmar itu
penting.
"Membuat penetapan genosida secara formal harus menjadi langkah
berikutnya bagi AS. Mendefinisikan kekejaman ini untuk apa sangat
penting demi membangun kesadaran publik internasional dan dukungan untuk
menghentikan mereka," kata ketua komite, Ed Royce, Jumat (28/9).
Royce
mengadakan dengar pendapat, berjudul "Genosida Terhadap Rohingya
Burma," hanya selang dua hari setelah Departemen Luar Negeri AS merilis
sebuah laporan tentang militer Myanmar. Laporan ini menemukan militer di
Myanmar melancarkan kampanye pembunuhan massal terencana dan
terkoordinasi, pemerkosaan geng dan kekejaman lainnya terhadap Rohingya.
Namun,
laporan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap
pemerintah Myanmar, itu tidak menggambarkan tindakan militer Myanmar
sebagai sebuah genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak
anggota Kongres, termasuk Presiden Donald Trump sesama partai Republik
dan juga Demokrat, telah menyerukan tanggapan yang lebih kuat terhadap
krisis kemanusiaan Myanmar di mana hampir 700 ribu warga Rohingya telah
melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Sebuah
pernyataan genosida oleh pemerintah AS dapat memiliki implikasi hukum
sehingga Washington dapat melakukan tindakan hukuman yang lebih kuat
terhadap Myanmar. Ini telah membuat beberapa orang di pemerintahan Trump
mewaspadai mengeluarkan penilaian seperti itu. Namun tekanan dari
anggota Kongres, terutama Partai Republik seperti Royce, dapat membantu
mempengaruhi keputusan.
Secara terpisah, dua anggota Komite
Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez dan Republik Todd Young,
bertanya kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait apakah dia telah
meminta kepada Kantor Penasihat Hukum di Departemen Luar Negeri untuk
penetapan legal formal genosida.
"Kami meminta Anda
memberikan keputusan hukum resmi mengenai tindakan militer Myanmar ke
Kongres tanpa penundaan," kata mereka dalam sebuah surat yang
diperlihatkan Reuters pada Kamis waktu setempat kemarin. Namun
Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan pada surat
itu.
