MOSKOW
- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow
menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di
Polandia. Grushko menyebut, pembangunan pangkalan ini melanggar
perjanjian Rusia-NATO tahun 1997 lalu.
"Ini berarti bahwa Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia, yang secara langsung melarang penempatan pasukan tempur yang besar secara permanen, akan dibongkar. Saya tegaskan, bahwa langkah ini akan secara signifikan memperburuk situasi keamanan," kata Grushko, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/9).
“Ini akan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan pencegahan militer dan teknis tambahan yang akan menjamin keamanan kami dalam situasi baru. Kami memiliki berbagai peluang, termasuk yang efektif, bagaimana memperkuat keamanan kami," sambungnya.
Dia kemudian menyatakan bahwa penempatan pangkalan melawan kepentingan keamanan Eropa. "Tidak boleh ada ilusi: pembentukan basis semacam itu dekat dengan perbatasan kami dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan di sekitar perbatasan Rusia," ucapnya.
Sebelumnya
diwartakan, Menteri Pertahanan AS, James Mattis menyatakan, pihaknya
saat ini tengah memeriksa area yang tersedia di Polandia untuk
mendirikan pangkalan militer permanen AS di negara tersebut.
Mattis mengatakan, para pejabat AS sedang mengukur apa yang sebenarnya dapat ditawarkan dan dipertahankan oleh Polandia dan menilai apakah lokasi-lokasi yang disediakan dapat memenuhi persyaratan dalam membangun pangkalan militer.
Dia lalu menyatakan, Washington menghargai tawaran pemerintah Polandia, tetapi AS akan berkonsultasi dengan mitra regionalnya sebelum membuat keputusan akhir mengenai masalah ini.
Mattis mengatakan, para pejabat AS sedang mengukur apa yang sebenarnya dapat ditawarkan dan dipertahankan oleh Polandia dan menilai apakah lokasi-lokasi yang disediakan dapat memenuhi persyaratan dalam membangun pangkalan militer.
Dia lalu menyatakan, Washington menghargai tawaran pemerintah Polandia, tetapi AS akan berkonsultasi dengan mitra regionalnya sebelum membuat keputusan akhir mengenai masalah ini.
Credit sindonews.com