Prancis minta Israel setop kebijakan yang merusak perdamaian.
CB,
NEW YORK -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menindas warga
Palestina dan mendorong prakarsa sepihak tidak akan menyelesaikan
konflik Israel-Palestina. Ia pun menolak klaim sepihak dukungan AS ke
Israel atas Yerusalem.
"Apa yang bisa menyelesaikan krisis antara Israel dan Palestina?
Bukan inisiatif sepihak, atau menginjak-injak hak-hak sah rakyat
Palestina untuk melegitimasi perdamaian atau meremehkan hak adil Israel
atas keamanan. Tidak ada alternatif yang kredibel untuk solusi
dua-negara yang hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan
Yerusalem sebagai ibu kota," kata Macron
Ketegangan
meningkat sejak Desember tahun lalu, saat presiden Amerika Serikat (AS)
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS kemudian memindahkan
Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah
Trump membuat marah orang-orang Palestina yang sejak itu memboikot
upaya perdamaian Washington. Namun Pemerintah Trump mengaku akan
mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak setuju.
Yerusalem
adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel
menganggap semua Yerusalem menjadi ibu kota mereka klaim yang tidak
diterima secara luas secara internasional. Palestina menginginkan bagian
timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.
AS juga
telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan badan PBB untuk
pengungsi Palestina (UNRWA). AS juga telah memerintahkan kantor
Organisasi Pembebasan Palestina di Washington ditutup. Kebijakan ini
semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Macron
mengatakan Paris memiliki persahabatan yang erat dengan Israel. Tetapi
ia meminta Israel untuk mengakhiri kebijakan yang dapat merusak
perjanjian damai. "Melanjutkan jalan ini akan menjadi kesalahan,"
katanya.
Pejabat Prancis dan Eropa mengaku mereka memiliki
sedikit ruang untuk melakukan manuver pada proses perdamaian Timur
Tengah. Namun, dalam pembicaraan dengan Trump pada Senin, Macron
mengatakan kepada Trump bahwa kebijakannya untuk memberikan tekanan
pada Palestina tidak dapat dilanjutkan. Ia mendesak agar solusi segera
ditemukan.
Pernyataan Macron diamini oleh Raja Yordania
Abdullah. "Tidak ada yang namanya perjanjian sepihak; dibutuhkan
setidaknya dua pihak untuk membuat kesepakatan. Membantu para pihak
mencapai kesepakatan itu, dan bekerja sama untuk membangun masa depan
yang baru, layak mendapat dukungan kuat dan mantap dari seluruh dunia
kita," kata Raja Abdullah.
