CB, Jakarta
- Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, meminta semua negara dunia
untuk meratifikasi Traktat tahun 2017 tentang Larangan Senjata Nuklir
atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) selama Sidang Umum PBB.
"Kami menyambut baik adopsi oleh Majelis Umum tahun lalu dari Traktat inovatif tentang Larangan Senjata Nuklir. Afrika Selatan akan segera mengajukan instrumen ratifikasi perjanjian bersejarah ini. Kami menyerukan kepada semua negara yang cinta damai untuk meratifikasi perjanjian itu sehingga itu diberlakukan tanpa penundaan," kata Ramaphosa di sela-sela Sidang ke-73 Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan Sputniknews, 25 September 2018.
Menurut United Nation Office for Disarmament Affairs, seperti dilansir dari situs www.un.org,
Dengan resolusi nomor 71/258, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi PBB pada 2017 untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah ke penghapusan total senjata nuklir.
Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid
Majelis PBB mendorong semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam konferensi, dengan partisipasi dan kontribusi dari organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Konferensi berlangsung dari 27 hingga 31 Maret dan dari 15 Juni hingga 7 Juli 2017 di New York. Konferensi ini dipimpin oleh Duta Besar Elayne Whyte Gómez, Wakil Tetap Kosta Rika ke Kantor PBB di Jenewa.
Perjanjian tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) termasuk seperangkat larangan yang komprehensif untuk berpartisipasi dalam kegiatan senjata nuklir. Ini termasuk usaha untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
Perjanjian itu juga melarang penyebaran senjata nuklir di wilayah nasional dan pemberian bantuan kepada negara manapun dalam melakukan kegiatan yang dilarang.
Negara-negara anggota akan diwajibkan untuk mencegah dan menekan kegiatan apa pun yang dilarang di bawah TPNW yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya atau kendali.
Rudal nuklir tercanggih Rusia, hypersonic Sarmat ICBM yang diungkap pertama kali oleh Presiden Vladimir Putin di hadapan Dewan Federal Rusia, 1 Maret 2018 {Russia Today]
Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan yang memadai kepada individu yang terkena dampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dan sesuai dari perbaikan lingkungan di daerah di bawah yurisdiksinya atau kontrol terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan yang terkait dengan pengujian atau penggunaan senjata nuklir.
Perjanjian tentang Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi oleh konferensi dengan suara 122 negara mendukung dengan satu suara melawan dan satu abstain di PBB pada 7 Juli 2017, dan dibuka untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 20 September 2017. Pakta Pelarangan Senjata Nuklir ini berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan majelis PBB.
"Kami menyambut baik adopsi oleh Majelis Umum tahun lalu dari Traktat inovatif tentang Larangan Senjata Nuklir. Afrika Selatan akan segera mengajukan instrumen ratifikasi perjanjian bersejarah ini. Kami menyerukan kepada semua negara yang cinta damai untuk meratifikasi perjanjian itu sehingga itu diberlakukan tanpa penundaan," kata Ramaphosa di sela-sela Sidang ke-73 Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan Sputniknews, 25 September 2018.
Menurut United Nation Office for Disarmament Affairs, seperti dilansir dari situs www.un.org,
Dengan resolusi nomor 71/258, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi PBB pada 2017 untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah ke penghapusan total senjata nuklir.
Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid
Majelis PBB mendorong semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam konferensi, dengan partisipasi dan kontribusi dari organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Konferensi berlangsung dari 27 hingga 31 Maret dan dari 15 Juni hingga 7 Juli 2017 di New York. Konferensi ini dipimpin oleh Duta Besar Elayne Whyte Gómez, Wakil Tetap Kosta Rika ke Kantor PBB di Jenewa.
Perjanjian tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) termasuk seperangkat larangan yang komprehensif untuk berpartisipasi dalam kegiatan senjata nuklir. Ini termasuk usaha untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
Perjanjian itu juga melarang penyebaran senjata nuklir di wilayah nasional dan pemberian bantuan kepada negara manapun dalam melakukan kegiatan yang dilarang.
Negara-negara anggota akan diwajibkan untuk mencegah dan menekan kegiatan apa pun yang dilarang di bawah TPNW yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya atau kendali.
Rudal nuklir tercanggih Rusia, hypersonic Sarmat ICBM yang diungkap pertama kali oleh Presiden Vladimir Putin di hadapan Dewan Federal Rusia, 1 Maret 2018 {Russia Today]
Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan yang memadai kepada individu yang terkena dampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dan sesuai dari perbaikan lingkungan di daerah di bawah yurisdiksinya atau kontrol terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan yang terkait dengan pengujian atau penggunaan senjata nuklir.
Perjanjian tentang Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi oleh konferensi dengan suara 122 negara mendukung dengan satu suara melawan dan satu abstain di PBB pada 7 Juli 2017, dan dibuka untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 20 September 2017. Pakta Pelarangan Senjata Nuklir ini berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan majelis PBB.
Credit tempo.co
