Pemimpin Katalunya menolak tawaran otonomi dari Spanyol.
CB,
BARCELONA – Pemimpin Katalunya Quim Torra akan meluncurkan kembali
kampanye pemisahan diri dengan Spanyol. Ia menolak tawaran Pemerintah
Spanyol untuk menggelar referendum mengenai otonomi yang lebih besar
untuk wilayahnya.
Sumber-sumber di pemerintahan Katalunya mengatakan Torra akan
menuntut referendum baru mengenai kemerdekaan wilayahnya. Hal itu akan
diutarakan Torra pada Selasa (4/9) malam dalam ceramahnya yang berjudul
“Our Moment”.
Ceramah
tersebut dilakukan menjelang peringatan “Diada” atau hari nasional
Katalan yang jatuh sepekan lagi. Diada biasa diperingati dengan
melakukan aksi damai di jalanan sambil menyuarakan keinginan untuk
memisahkan diri dengan Spanyol.
Pada Senin kemarin, Perdana
Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengusulkan referendum mengenai otonomi
Katalunya yang lebih besar. Namun ia dengan tegas menyisihkan referendum
tentang kemerdekaan atau upata sepihak Katalunya memisahkan diri dari
Spanyol.
Ketua parlemen Katalan yang pro-kemerdekaan, Roger
Torrent, mengatakan usulan Sanchez untuk menggelar referendum otonomi
yang lebih besar tidak akan diterima. “Sebuah referendum tentang
penentuan nasib sendiri adalah apa yang mayoritas orang Katalan inginkan
dan itulah yang harus kita hadiri,” ujar Torrent dalam sebuah wawancara
radio.
Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan
pada Oktober 2017. Kala itu, situasi cukup tegang karena aparat keamanan
Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suaran dan membubarkan massa
yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara
tetap berlangsung.
Hasil referendum itu menunjukkan lebih
sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki agar mereka memisahkan
diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak
mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit. Dia
justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.
Namun,
Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap
referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik,
parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan
wilayah tersebut.
Pascadeklarasi, Pemerintah Spanyol
segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal
tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol
langsung pemerintahan otonom Katalunya.
Perdana menteri
Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, segera memecat Puigdemont sebagai
pemimpin Katalunya. Ia pun memberhentikan wakil dan semua menteri
regionalnya. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Spanyol menerbitkan surat
perintah penangkapan Eropa terhadap Puigdemont dan empat anggota
kabinetnya yang telah bertolak ke Belgia.
Perselisihan
antara pemerintah Katalunya dan Spanyol saat ini dianggap merupakan yang
terburuk dalam beberapa dekade terkahir. Apalagi, Pemerintah Spanyol
telah mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal 155 Konstitusi
Spanyol 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir,
tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal
Francisco Franco.
