Rawan Konflik Maritim, Indonesia Mesti Pertegas Kedaulatan

Ilustrasi. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perwakilan tetap Indonesia untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO) meminta pemerintah mempertegas kedaulatan demi mengantisipasi potensi konflik antara negara-negara berkuasa di kawasan.

"Yang penting itu bagaimana jalankan kebijakan untuk pertegas kedaulatan dan manfaatkan resources (sumber daya)," kata Rizal Sukma dalam Simposium Internasional peringatan 60 Tahun Deklarasi Djuanda di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (13/12).

Dia mengatakan letak geografis Nusantara yang yang terapit dua samudra besar, Hindia dan Pasifik, membuat Indonesia mesti menghadapi potensi konflik yang besar. Alasannya, sejumlah negara besar diprediksi bakal berupaya menegaskan kehadirannya di kawasan.

"Hubungan negara besar di kawasan akan semakin kompleks dan semakin ditentukan kompetisi militer. Konsekuensinya, peluang risiko miskalkulasi juga akan meningkat dan bisa berubah dengan mudah menjadi konfrontasi dan konflik di laut antara major power (kekuatan besar)," kata Rizal

Secara spesifik, dia menyebut setidaknya Amerika Serikat, China, Jepang dan India yang mungkin akan bertarung di perairan sekitar perairan Indonesia. Alasan pertarungan itu adalah "faktor sumber daya alam, kedaulatan, martabat bangsa dan pengaruh di kawasan."

Rizal mengatakan negara-negara di kawasan semakin menyadari pentingnya laut dan perairan bagi kepentingan nasional karena semakin sulit mendapatkan daya alam dari darat, terutama di sektor energi. 

Rizal Sukma meminta Indonesia mempertegas kedaulatan. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Duta Besar RI untuk Inggris itu juga mengatakan situasi seperti ini menjadikan negara-negara berkepentingan tidak lagi menganggap laut sebagai pendukung perekonomian, tapi kepentingan strategis dan keamanan.

Hal itu menjadikan sengketa maritim akan semakin sulit diselesaikan, kata Rizal, apalagi saat ini sejumlah perairan di kawasan masih dirundung sengketa, terutama Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Untuk mempertahankan kedaulatan perbatasan dalam rangka menghadapi masalah-masalah tersebut, Indonesia diminta melanjutkan pemberian sanksi bagi pelanggar zona perairan dan memperkuat diplomasi.

“Selain memberi sanksi dengan membakar/menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan kita, pemerintah juga harus melakukan diplomasi untuk menekankan negara-negara tentangga berhenti menerobos wilayah apalagi mencuri sumber daya alam di perairan kita,” kata Rizal.
"
Selama ini, kita seakan sibuk dengan penenggelaman kapal asing tanpa dibarengi dengan diplomasi. Makanya kita kerap diprotes negara asing. Seharusnya kedua hal itu dilakukan bersamaan."



Credit  cnnindonesia.com