Ilustrasi otoritas Israel. (AFP Photo/Abbas Momani)
Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatkan seluruh akses menuju kota yang berjarak 10 kilometer dari Yerusalem itu dikontrol oleh otoritas Israel yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Salah satu permasalahannya adalah akses. Semua akses masuk ke Ramallah dikontrol oleh Israel. Tahun lalu, ibu Menlu [Retno Marsudi] mau berkunjung ke Ramallah untuk meresmikan konsul kehormatan RI di sana tidak diberi akses masuk dari darat maupun udara,” kata Arrmanatha di Jakarta, Rabu (20/12).
Meski tidak diduduki Israel, otoritas negara tersebut mengawasi daerah-daerah yang mengelilingi kota Ramallah. Karena itu, kata Arrmanatha, untuk masuk ke sana pejabat pemerintah harus tetap melewati otoritas Israel.
“Jadi kalau Israel tidak memberi akses masuk, sulit untuk pergi ke Ramallah. Apalagi ini untuk membangun perwakilan di sana,” ujarnya.
Pernyataan itu diungkapkan Arrmanatha menyusul desakan untuk membuka kedutaan besar di Ramallah. Langkah itu dinilai bisa menjadi bentuk dukungan konkret Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Indonesia bahkan didesak membuka kedutaan untuk Palestina di Yerusalem Timur, mengikuti niat sejumlah negara seperti Turki dan Libanon.
Jubir Kemlu RI, Arrmanatha Nasir. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
|
Menlu Retno menyatakan pembukaan kedutaan di Yerusalem Timur tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat sampai status Yerusalem jelas.
“Jika Indonesia mau buka kedutaan besar untuk Palestina di Yerusalem Timur, apakah Indonesia juga mau buka kedutaannya di Tel Aviv? Turki menyampaikan niatnya itu kan karena mereka memiliki kedutaan di Tel Aviv,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Retno menekankan bukan berarti dukungan RI memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak besar. Selama ini, Indonesia menempatkan perwakilannya untuk Palestina di Yordania.
Credit cnnindonesia.com
