WASHINGTON
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley kembali
menyatakan pihaknya tidak akan lagi bermurah hati di PBB. AS kemarin
baru saja mengumumkan pemotongan dana bantuan untuk PBB.
Haley menuturkan bahwa AS kecewa dengan keputusan yang diambil PBB mengenai Yerusalem, dan menegaskan AS tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati mereka dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Washington mengurangi fungsi manajemen dan dukungan PBB yang membengkak, meningkatkan dukungan untuk prioritas utama AS di seluruh dunia, dan menanamkan lebih banyak disiplin dan akuntabilitas di seluruh sistem PBB," kata Haley, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (26/12).
"inefisiensi dan pengeluaran berlebihan PBB sudah terkenal. Washington tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tetap tidak terkendali. Pengurangan historis ini, adalah langkah awal dari banyak langkah lain menuju PBB yang lebih efisien dan akuntabel, yang merupakan langkah besar menuju arah yang benar," sambungnya.
Seperti diketahui, Haley kemarin mengumumkan keputusan pemerintah Presiden Donald Trump yang memotong dana bantuan untuk badan dunia itu sebesar USD285 juta atau sekitar Rp3,8 triliun.
Keputusan Washington soal pemangkasan bantuan dana PBB periode anggaran 2018-2019 ini sebagai konsekuensi kekalahan AS dan Israel dalam voting soal resolusi terkait status Yerusalem di Majelis Umum PBB.
128 negara anggota PBB telah memilih mendukung resolusi pembatalan pengakuan sepihak Presiden Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebanyak sembilan negara—termasuk AS dan Israel—memilih menolak resolusi. Sedangkan 35 negara lainnya memilih abstain. Dengan perbadingan suara 128-9, pihak AS dan Israel kalah telak.
Haley menuturkan bahwa AS kecewa dengan keputusan yang diambil PBB mengenai Yerusalem, dan menegaskan AS tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati mereka dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Washington mengurangi fungsi manajemen dan dukungan PBB yang membengkak, meningkatkan dukungan untuk prioritas utama AS di seluruh dunia, dan menanamkan lebih banyak disiplin dan akuntabilitas di seluruh sistem PBB," kata Haley, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (26/12).
"inefisiensi dan pengeluaran berlebihan PBB sudah terkenal. Washington tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tetap tidak terkendali. Pengurangan historis ini, adalah langkah awal dari banyak langkah lain menuju PBB yang lebih efisien dan akuntabel, yang merupakan langkah besar menuju arah yang benar," sambungnya.
Seperti diketahui, Haley kemarin mengumumkan keputusan pemerintah Presiden Donald Trump yang memotong dana bantuan untuk badan dunia itu sebesar USD285 juta atau sekitar Rp3,8 triliun.
Keputusan Washington soal pemangkasan bantuan dana PBB periode anggaran 2018-2019 ini sebagai konsekuensi kekalahan AS dan Israel dalam voting soal resolusi terkait status Yerusalem di Majelis Umum PBB.
128 negara anggota PBB telah memilih mendukung resolusi pembatalan pengakuan sepihak Presiden Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebanyak sembilan negara—termasuk AS dan Israel—memilih menolak resolusi. Sedangkan 35 negara lainnya memilih abstain. Dengan perbadingan suara 128-9, pihak AS dan Israel kalah telak.
Credit sindonews.com
Amerika Serikat Pangkas Bantuan untuk Anggaran PBB
Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan
Bangsa-bangsa, Nikki Haley menyatakan pihaknya berhasil memangkas
bantuan untuk anggaran PBB sebesar US$285 juta pada tahun anggaran
2018-2019. (AFP PHOTO / JIM WATSON)
Menurut pernyataan Kantor Perwakilan AS di PBB, Amerika Serikat berhasil menawar pengurangan sumbangan ke PBB sebesar US$285 juta (sekitar Rp3,8 triliun) dibandingkan anggaran 2016-2017 pada anggaran final 2018-2019.
"Selain penghematan biaya yang signifikan, kami mengurangi fungsi manajemen dan pendukung PBB, meningkatkan dukungan bagi prioritas utama AS di seluruh dunia, dan menanamkan lebih banyak disiplin dan akuntabilitas dalam sistem PBB," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley seperti dilansir Perwakilan AS di PBB, Minggu (24/12).
"Inefisiensi dan pemborosan PBB sudah terkenal. Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tidak terkendali. Pengurangan pengeluaran bersejarah ini, juga langkah lain untuk membuat PBB lebih efisien dan akuntabel, merupakan langkah besar menuju arah yang benar. Meskipun kami senang dengan hasil negosiasi anggaran tahun ini, Anda dapat pastikan kami akan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi PBB sekaligus melindungi kepentingan kami," kata Haley.
Salah satu tujuan pemerintah Trump adalah mengurangi jumlah kontribusi AS ke PBB. Amerika Serikat saat ini menyumbang 22 persen dari anggaran tahunan PBB, atau sekitar US$3,3 miliar per tahun, menurut PolitiFact.
Majelis Umum PBB sebelumnya telah menyetujui anggaran operasional sekitar US$5,4 miliar untuk tahun 2016 dan 2017. Anggaran rutinnya saja, terpisah dari anggaran PBB, untuk mencakup operasi pasukan perdamaian di seluruh dunia mencapai US$7,8 untuk tahun 2017 saja.
Kalangan konservatif AS mengkritik PBB karena tidak lagi mengedepankan kepentingan AS. Kritikan itu makin menguat setelah PBB meloloskan resolusi yang menentang keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Sebelum pemungutan suara, Trump menyatakan bahwa AS akan mengurangi bantuan luar negeri ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB itu. Haley menyatakan AS akan mencatat negara-negara yang turut menyokong lolosnya Resolusi Majelis Umum PBB pro-Palestina, yang mengecam pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu.
Resolusi Majelis Umum PBB itu menuai dukungan dari 128 negara anggota PBB, Kamis (21/12), dengan sembilan menolak, 35 abstain.
"Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan mereka memilih untuk menentang kami. Kami mengamati pemungutan suara. Biarkan mereka memilih untuk menentang kita. Kita akan berhemat banyak. Kami tak peduli," kata Trump sebelum pemungutan suara di Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB, Kamis (21/12).
Status Yerusalem telah lama ditentukan bahwa hal itu harus diambil melalui negosiasi perdamaian Israel-Palestina. Keputusan Trump memutarbalikkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, melanggar sejumlah resolusi dan hukum internasional. Yerusalem Timur, yang didambakan Palestina untuk menjadi ibu kotanya jika merdeka, dijajah Israel sejak 1967.
Credit cnnindonesia.com
