Partai Komunis China akan mengubah konstitusi
untuk pertama kalinya sejak 2004, memperkuat kekuasaan Presiden Xi
Jinping. (REUTERS/Jason Lee)
Perubahan tersebut bisa memungkinkan pembentukan Komisi Pengawasan Nasional, satuan tugas anti-korupsi baru yang mempunyai wewenang luas setingkat nasional. Sementara itu, ada juga spekulasi soal kemungkinan penghapusan batas masa jabatan presiden yang memungkinkan Xi berkuasa hingga 2022.
Jika terealisasi, langkah ini bakal memperkuat Xi yang baru saja mengambil komando atas pasukan polisi paramiliter China.
Pada Oktober, Partai Komunis China mengabadikan "Pikiran Xi Jinping" sebagai prinsip negara, menempatkannya di posisi yang tidak pernah diisi pemimpin China lain selain Mao Zedong, pendiri negara.
Di saat yang sama, Xi mengungkap tim pemimpin baru tanpa sosok yang berpotensi jadi penerusnya. Hal ini memperkuat spekulasi orang nomor satu di China itu akan terus berkuasa hingga melampaui masa jabatan lima tahun yang kini ia emban.
|
|
Margaret Lewis, pakar sistem hukum China di National Taiwan University yang dikutip CNN pada Kamis (28/12), mengatakan Xi telah mencapai "kemenangan politik besar" dengan diabadikan di konstitusi partai.
Dia pun dinilai "tidak perlu mengubah peraturan batas masa jabatan untuk tetap sangat berkuasa."
Tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batas masa jabatan untuk sekretaris jenderal Partai Komunis. Dari posisi yang secara tradisional dipegang oleh orang yang sama itulah kekuasaan Xi yang sesungguhnya mengalir.
Deng Xiaoping, saat masih menjadi pemimpin China, menyerahkan hampir semua posisi resmi tapi mempertahankan kuasa yang besar dalam menentukan kebijakan, kata Lewis.
|
|
"Jabatan berpengaruh, tapi ada hal yang lebih berpengaruh daripada itu di China," ujarnya, terutama ketika "seorang pejabat tinggi lain bertindak sebagai pemantau atas kekuasaannya."
Pekan ini, Politburo, badan tertinggi partai, menjalani sesi evaluasi seperti di era Mao Zedong dan bersumpah akan patuh kepada Xi. Demikian dilaporkan Xinhua sebagaimana dikutip CNN.
"Xi telah menunjukkan keyakinan dan kemauan yang kuat, komitmen kepada rakyat, kebijaksanaan dan taktik politik luar biasa dan rasa tanggung jawab yang kuat, dalam memimpin Partai Komunis dan China di tengah perjuangan besar menghadapi fitur-fitur kontemporer baru," kata Politburo usai sesi tersebut.
William Nee, seorang peneliti China untuk Amnesty Internasional, mengatakan pertemuan evaluasi itu "alat yang sangat tua ... untuk membuat orang-orang mengakui kesalahannya secara publik, bicara soal permasalahan dalam gaya bekerjanya dan menyatakan kesetiaan kepada partai dan dalam kasus ini secara eksplisit kepada Xi Jinping."
Lewis mengatakan sesi itu menunjukkan ciri khas sistem di bawah Xi yang "tidak banyak toleransi ... untuk kegoyahan sekecil apapun dari jalur partai."
Pembentukan Komisi Pengawasan Nasional akan memperluas kedisiplinan dan kendali tersebut hingga ke masyarakat luas, kata sejumlah analis.
Memberantas korupsi selama ini menjadi prioritas Xi, tapi sebelumnya kebijakan itu terfokus pada badan partai dan militer sehingga memicu dukungan besar dari publik, meski sejumlah kritik menudingnya menggunakan gerakan itu untuk menyingkirkan pesaing.
Credit cnnindonesia.com
