Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley (Reuters)
Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini
Jakarta (CB) - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB
Nikki Haley mengirimkan email ke beberapa anggota PBB yang berniat
mendesakkan pemungutan suara pada Majelis Umum PBB berisi tuntutan agar
AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
"Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam email yang juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy.
"Presiden (AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya melaporkan balik negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut masalah ini," sambung dia.
Haley menyatakan AS tidak meminta negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."
Para diplomat menilai ancaman Haley itu akan dianggap sepi oleh negara-negara yang memberikan suara "ya" pada Majelis Umum PBB nanti karena mayoritas anggota PBB, temasuk sekutu-sekutu setia AS seperti Inggris dan Prancis, kemungkinan besar akan memberikan suara "ya".
Surat Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolui Dewan Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa." "Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi rancangan resolusi usulan Mesir itu.
Rancangan resolusi ini sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ini membuat para diplomat AS seperti terasing dari arus besar dunia.
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Selasa kemarin Haley mencuit, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam ibu kota Israel) itu."
Dalam surat kepada negara-negara anggota PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel."
Keputusan presiden, kata dia, "sama sekali tidak menghakimi negosiasi status final (Yerusalem), termasuk perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem."
"Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam email yang juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy.
"Presiden (AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya melaporkan balik negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut masalah ini," sambung dia.
Haley menyatakan AS tidak meminta negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."
Para diplomat menilai ancaman Haley itu akan dianggap sepi oleh negara-negara yang memberikan suara "ya" pada Majelis Umum PBB nanti karena mayoritas anggota PBB, temasuk sekutu-sekutu setia AS seperti Inggris dan Prancis, kemungkinan besar akan memberikan suara "ya".
Surat Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolui Dewan Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa." "Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi rancangan resolusi usulan Mesir itu.
Rancangan resolusi ini sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ini membuat para diplomat AS seperti terasing dari arus besar dunia.
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Selasa kemarin Haley mencuit, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam ibu kota Israel) itu."
Dalam surat kepada negara-negara anggota PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel."
Keputusan presiden, kata dia, "sama sekali tidak menghakimi negosiasi status final (Yerusalem), termasuk perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem."
Credit antaranews.com
AS Kirim Surat Bernada Ancaman ke Anggota PBB
Nikki Haley.
WASHINGTON -- Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), Nikki Haley, telah mengirim surat bernada ancaman kepada anggota
Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara mengenai resolusi keputusan
AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (20/12), dalam surat yang diperoleh oleh media Israel Haaretz,
Haley menulis Presiden AS Donald Trump akan menyaksikan voting Majelis
Umum PBB pada Kamis secara hati-hati. Trump meminta Haley melaporkan
nama-nama negara yang memilih untuk melawan AS.
"Seperti yang Anda tahu, Majelis Umum sedang mempertimbangkan sebuah resolusi tentang keputusan Presiden Trump yang baru-baru ini mengenai Yerusalem. Sewaktu Anda mempertimbangkan pemungutan suara Anda, saya mendorong Anda untuk mengetahui presiden dan AS mengambil suara ini secara pribadi," kata Haley dalam surat tersebut.
Ia melanjutkan, 22 tahun yang lalu Kongres AS menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan kedutaan AS harus dipindahkan ke Yerusalem. Presiden Trump menegaskan, deklarasi tersebut dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun, pengumuman Presiden tersebut tidak mempengaruhi negosiasi status akhir dengan cara apapun, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.
"Presiden juga memastikan untuk mendukung status quo di tempat-tempat suci Yerusalem, dan tidak menganjurkan perubahan pengaturan di Haram al-Sharif," tambah Haley dalam suratnya.
Peringatan tersebut muncul setelah AS kalah jumlah karena memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menarik keputusan Trump tentang Yerusalem.
Trump mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.
Langkah tersebut menyebabkan gelombang protes global, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk mengecam keputusannya. Pada sidang Dewan Keamanan PBB Senin lalu, Haley mengatakan tindakan negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi merupakan sebuah penghinaan terhadap AS dan merupakan tindakan tak akan dilupakan.
"Ini satu lagi contoh PBB yang melakukan lebih banyak ruginya daripada kebaikan dalam menangani konflik Israel-Palestina," katanya di Twitter.
"Seperti yang Anda tahu, Majelis Umum sedang mempertimbangkan sebuah resolusi tentang keputusan Presiden Trump yang baru-baru ini mengenai Yerusalem. Sewaktu Anda mempertimbangkan pemungutan suara Anda, saya mendorong Anda untuk mengetahui presiden dan AS mengambil suara ini secara pribadi," kata Haley dalam surat tersebut.
Ia melanjutkan, 22 tahun yang lalu Kongres AS menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan kedutaan AS harus dipindahkan ke Yerusalem. Presiden Trump menegaskan, deklarasi tersebut dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun, pengumuman Presiden tersebut tidak mempengaruhi negosiasi status akhir dengan cara apapun, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.
"Presiden juga memastikan untuk mendukung status quo di tempat-tempat suci Yerusalem, dan tidak menganjurkan perubahan pengaturan di Haram al-Sharif," tambah Haley dalam suratnya.
Peringatan tersebut muncul setelah AS kalah jumlah karena memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menarik keputusan Trump tentang Yerusalem.
Trump mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.
Langkah tersebut menyebabkan gelombang protes global, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk mengecam keputusannya. Pada sidang Dewan Keamanan PBB Senin lalu, Haley mengatakan tindakan negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi merupakan sebuah penghinaan terhadap AS dan merupakan tindakan tak akan dilupakan.
"Ini satu lagi contoh PBB yang melakukan lebih banyak ruginya daripada kebaikan dalam menangani konflik Israel-Palestina," katanya di Twitter.
Credit republika.co.id
AS Ancam Cabut Bantuan Negara Pendukung Resolusi Anti-Israel
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengancam akan
mencatat negara-negara yang mendukung resolusi PBB soal Yerusalem dan
mencabut bantuannya. (Reuters/Brendan McDermid)
"Di PBB, kami selalu diminta untuk melakukan lebih dan memberikan lebih. Di masa lalu. Jadi, saat kami mengambil sebuah keputusan, atas keinginan rakyat Amerika Serikat, soal di mana kami menempatkan kedutaan kami, kami tidak mengharapkan mereka yang kami bantu akan membidik kami," tulis Haley di laman Facebook dan Twutter, Selasa sore.
"Pada Kamis, akan ada voting di PBB yang mengkritik pilihan kami. Dan ya, AS akan mencatat (negara-negara)."
Presiden Donald Trump mendukung ucapan keras duta besarnya dalam sidang kabinet di Washington, Rabu (20/12). "Kami mengawasi voting itu," kata Trump seperti dilaporkan CNN.
"Biarkan mereka memberikan suara menolak kami, kami akan berhemat banyak. Kami tidak peduli. Tapi ini tidak seperti sebelumnya dimana mereka dapat memvoting melawan Anda dan Anda membayar mereka ratusan juta dolar dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan."
Trump mengindikasikan bahwa dia dan Haley telah sepakat sebelumnya. "Nikki, itu adalah pesan yang tepat dan saya sepakat untuk dikirim besok," kata dia. "Orang-orang yang tinggak di sana, warga negara kita yang cinta negeri ini, mereka lelah negara ini dimanfaatkan dan kita tidak mau lagi dimanfaatkan lebih lama lagi."
Senin (18/12), AS menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengkritik langkah sepihak AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Haley menyatakan veto, memngganjal resolusi yang disponsori Mesir dan didukung 14 anggota DK PBB lainnya.
"Apa yang kita saksikan di sini hari ini di Dewan Keamanan adalah sebuah penghinaan. Ini tidak akan dilupakan. Ini salah satu contoh PBB melakukan hal buruk ketimbang baik dalam konflik Israel-Palestina," kata Haley dalam pernyataan sebelum menyatakan veto.
Para pendukung Palestina kini mengajukan resolusi yang sama di Majelis Umum PBB, dimana AS tidak dapat membatalkan keputusan secara sepihak. Pemungutan suara dijadwalkan akan digelar dalam sidang darurat Majelis Umum, Kamis (21/12) waktu setempat.
Selain mengumumkan ancamannya di media sosial, Haley juga mengirim surat ke negara-negara dan memperingatkan mereka dampak dari pemungutan suara Majelis Umum. "Saat Anda mempertimbangkan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS menganggap voting ini secara pribadi," tulis Haley dalam suratnya.
"Presiden akan mengamati pemungutan suara ini secara seksama, dan meminta saya melaporkan negara-negara mana saja yang memilih melawan kami."
Awal Desember lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan memindahkan kedutaannya ke sana. Langkah kontroversial itu memutarbalikkan kebijakan luar negeri AS selama ini dan memicu aksi protes di seluruh dunia.
Credit cnnindonesia.com
Trump ancam stop bantuan kepada negara penentang status Yerusalem
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Mereka
menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka
bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka
bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump,
Rabu waktu AS, mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada
negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang menyeru Amerika
menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
"Mereka menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip Reuters.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menggelar sidang istimewa darurat yang sangat jarang dilakukan, Kamis ini, atas permintaan negara-negara Arab dan negara-negara Islam, untuk mendukung rancangan resolusi yang sudah diveto AS Senin lalu di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
14 dari 15 negara itu mendukung rancangan resolusi yang disusun Mesir tersebut. Rancangan resolusi ini sendiri tidak secara spesifik menyebut AS atau Trump, melainkan ungkap "keprihatinan mendalam atas keputusan belakangann ini mengenai status Yerusalem."
Kemarin, Duta Besar AS di PBB Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta dia untuk "melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kita."
Haley terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".
Berdasarkan data badan bantuan pemerintah Amerika USAID, pada 2016 AS telah menggelontorkan bantuan senilai 13 miliar dolar dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada negara-negara sub-Sahara Afrika dan 1,6 miliar dolar AS kepada negara-negara di Asia Timur dan Oseania.
AS juga memberi sekitar 13 miliar dolar kepada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, 6,7 miliar dolar AS kepada negara-negara Asia Selatan dan Tengah, 1,5 miliar dolar AS kepada negara-negara di Eropa dan Eurasia, serta 2,2 miliar dolar AS kepada negara-negara Belahan Barat.
"Saya suka pesan yang disampaikan Nikki kemarin di PBB, kepada semua negara yang mendapatkan uang kami tetapi kemudian menentang kami di Dewan Keamanan atau berencana bersuara melawan kami di Majelis Umum," kata Trump.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak mengomentari ancaman Trump itu.
Israel menganggap Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan miliknya, serta menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini.
Sebaliknya, Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang lalu dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
"Mereka menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip Reuters.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menggelar sidang istimewa darurat yang sangat jarang dilakukan, Kamis ini, atas permintaan negara-negara Arab dan negara-negara Islam, untuk mendukung rancangan resolusi yang sudah diveto AS Senin lalu di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
14 dari 15 negara itu mendukung rancangan resolusi yang disusun Mesir tersebut. Rancangan resolusi ini sendiri tidak secara spesifik menyebut AS atau Trump, melainkan ungkap "keprihatinan mendalam atas keputusan belakangann ini mengenai status Yerusalem."
Kemarin, Duta Besar AS di PBB Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta dia untuk "melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kita."
Haley terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".
Berdasarkan data badan bantuan pemerintah Amerika USAID, pada 2016 AS telah menggelontorkan bantuan senilai 13 miliar dolar dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada negara-negara sub-Sahara Afrika dan 1,6 miliar dolar AS kepada negara-negara di Asia Timur dan Oseania.
AS juga memberi sekitar 13 miliar dolar kepada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, 6,7 miliar dolar AS kepada negara-negara Asia Selatan dan Tengah, 1,5 miliar dolar AS kepada negara-negara di Eropa dan Eurasia, serta 2,2 miliar dolar AS kepada negara-negara Belahan Barat.
"Saya suka pesan yang disampaikan Nikki kemarin di PBB, kepada semua negara yang mendapatkan uang kami tetapi kemudian menentang kami di Dewan Keamanan atau berencana bersuara melawan kami di Majelis Umum," kata Trump.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak mengomentari ancaman Trump itu.
Israel menganggap Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan miliknya, serta menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini.
Sebaliknya, Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang lalu dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
Credit antaranews.com
