BERLIN
- Badan intelijen Jerman memperingatkan perusahaan Jerman bahwa Iran
masih berusaha untuk menghindari pembatasan penjualan barang ganda untuk
program teknologi roket dan rudal. Demikian bunyi dokumen yang sampat
dilihat oleh Reuters.
Badan intelijen domestik Jerman, BfV, dalam dokumen itu mengingatkan perusahaan Jerman bahwa penjualan teknologi tertentu tetap ilegal meski ada pembebasan sanksi yang dipicu oleh kesepakatan nuklir Iran akhir tahun 2015.
"Penting untuk dicatat bahwa Iran terus mengejar program teknologi roket dan rudal ambisius yang tidak terpengaruh oleh sanksi," bunyi dokumen tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
Dikatakan pengingat itu dipicu oleh "kejadian terkini" namun tidak memberikan rincian yang dimaksu dengan kejadian terkini tersebut.
Dokumen BfV mengatakan badan intelijen Jerman terus menyelidiki "secara intensif" apakah Iran berusaha untuk menghindari peraturan yang ada untuk memperoleh produk atau pengetahuan di Jerman.
Laporan tersebut telah melaporkan bahwa pada bulan Juni Iran telah secara tajam mengurangi upaya untuk membeli barang-barang untuk program nuklirnya. Namun laporan itu juga mengatakan bahwa usaha untuk membeli barang untuk program pengembangannya tetap tidak berubah. Laporan ini tidak memberikan rincian tentang jumlah usaha tersebut.
Negara bagian terpadat di Jerman dan jantung industrinya, Rhine-Westphalia Utara, memberikan rincian dalam laporan intelijennya sendiri untuk tahun 2016 yang dirilis pada hari Selasa.
Dikatakan telah mendeteksi 32 upaya untuk membeli peralatan yang mungkin atau pasti berkaitan dengan proliferasi pada tahun 2016, turun dari rekor 141 usaha yang dilihat setahun sebelumnya.
"Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan program rudal Iran, meskipun beberapa juga terkait dengan Pakistan," katanya.
Bagian terbesar dari kasus tersebut tidak menghasilkan pengiriman peralatan apapun karena pejabat intelijen negara dapat memperingatkan perusahaan pada waktunya, atau perusahaan menyadari ada hal yang mencurigakan.
Dikatakan Iran telah menggunakan berbagai perusahaan untuk mendapatkan barang. Mereka sering mengirim barang melalui Turki, Uni Emirat Arab dan China.
Badan intelijen domestik Jerman, BfV, dalam dokumen itu mengingatkan perusahaan Jerman bahwa penjualan teknologi tertentu tetap ilegal meski ada pembebasan sanksi yang dipicu oleh kesepakatan nuklir Iran akhir tahun 2015.
"Penting untuk dicatat bahwa Iran terus mengejar program teknologi roket dan rudal ambisius yang tidak terpengaruh oleh sanksi," bunyi dokumen tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
Dikatakan pengingat itu dipicu oleh "kejadian terkini" namun tidak memberikan rincian yang dimaksu dengan kejadian terkini tersebut.
Dokumen BfV mengatakan badan intelijen Jerman terus menyelidiki "secara intensif" apakah Iran berusaha untuk menghindari peraturan yang ada untuk memperoleh produk atau pengetahuan di Jerman.
Laporan tersebut telah melaporkan bahwa pada bulan Juni Iran telah secara tajam mengurangi upaya untuk membeli barang-barang untuk program nuklirnya. Namun laporan itu juga mengatakan bahwa usaha untuk membeli barang untuk program pengembangannya tetap tidak berubah. Laporan ini tidak memberikan rincian tentang jumlah usaha tersebut.
Negara bagian terpadat di Jerman dan jantung industrinya, Rhine-Westphalia Utara, memberikan rincian dalam laporan intelijennya sendiri untuk tahun 2016 yang dirilis pada hari Selasa.
Dikatakan telah mendeteksi 32 upaya untuk membeli peralatan yang mungkin atau pasti berkaitan dengan proliferasi pada tahun 2016, turun dari rekor 141 usaha yang dilihat setahun sebelumnya.
"Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan program rudal Iran, meskipun beberapa juga terkait dengan Pakistan," katanya.
Bagian terbesar dari kasus tersebut tidak menghasilkan pengiriman peralatan apapun karena pejabat intelijen negara dapat memperingatkan perusahaan pada waktunya, atau perusahaan menyadari ada hal yang mencurigakan.
Dikatakan Iran telah menggunakan berbagai perusahaan untuk mendapatkan barang. Mereka sering mengirim barang melalui Turki, Uni Emirat Arab dan China.
Credit sindonews.com
