NEW DELHI
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengatakan
bahwa sanksi AS terhadap Iran menargetkan "perilaku jahat" negara
tersebut, dan ditujukan untuk membantu rakyat Iran menguasai
pemerintahan mereka.
"Tindakan AS berusaha untuk membatasi aktivitas destabilisasi Iran lainnya di Timur Tengah, termasuk pengembangan rudal balistik, ekspor senjata ke organisasi terori" dan keterlibatan dalam konflik di Suriah dan Yaman," kata Tillerson, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (26/10).
"Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran. Ketidaksepakatan kami adalah dengan rezim revolusioner. Kami mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim tersebut, dan khususnya Garda Revolusi Iran. Ini adalah tujuan kami untuk menolak pembiayaan dan untuk mengganggu aktivitas yang terkait dengan perilaku jahat ini," sambungnya.
Tillerson kemudian menjelaskan bahwa AS berusaha memberi dukungan untuk suara modern di Iran, dalam upaya untuk mewujudkan perubahan dalam pemerintah Iran.
"Kami tahu ada perasaan, dan nilai yang kuat di dalam Iran yang ingin kami promosikan suatu hari orang-orang Iran dapat merebut kembali kendali pemerintah mereka. Mereka hidup di bawah rezim revolusioner yang represif ini, dan kami tidak ingin menyakiti orang-orang Iran. Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran," imbuhnya.
Meski demikian, Tillerson yang berbicara saat melakukan konferensi pers di New Delhi setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, Tillerson menuturkan AS tidak akan memblokir kegiatan bisnis India atau sekutu lainnya, dengan Iran.
"Tindakan AS berusaha untuk membatasi aktivitas destabilisasi Iran lainnya di Timur Tengah, termasuk pengembangan rudal balistik, ekspor senjata ke organisasi terori" dan keterlibatan dalam konflik di Suriah dan Yaman," kata Tillerson, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (26/10).
"Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran. Ketidaksepakatan kami adalah dengan rezim revolusioner. Kami mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim tersebut, dan khususnya Garda Revolusi Iran. Ini adalah tujuan kami untuk menolak pembiayaan dan untuk mengganggu aktivitas yang terkait dengan perilaku jahat ini," sambungnya.
Tillerson kemudian menjelaskan bahwa AS berusaha memberi dukungan untuk suara modern di Iran, dalam upaya untuk mewujudkan perubahan dalam pemerintah Iran.
"Kami tahu ada perasaan, dan nilai yang kuat di dalam Iran yang ingin kami promosikan suatu hari orang-orang Iran dapat merebut kembali kendali pemerintah mereka. Mereka hidup di bawah rezim revolusioner yang represif ini, dan kami tidak ingin menyakiti orang-orang Iran. Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran," imbuhnya.
Meski demikian, Tillerson yang berbicara saat melakukan konferensi pers di New Delhi setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, Tillerson menuturkan AS tidak akan memblokir kegiatan bisnis India atau sekutu lainnya, dengan Iran.
Credit sindonews.com
AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran dan Hizbullah
Ilustrasi. (Reuters/Carlos Barria)
Sanksi dijatuhkan tak lama setelah Presiden Donald trump menolak mengesahkan kembali kesepakatan nuklir Iran yang ia anggap tak patuh karena terus mengembangkan program peluru kendali.
Seorang sumber di Kongres pada Kamis (26/10) menyebut Dewan Perwakilan saat ini tengah berfokus mencari cara lain untuk menekan Iran, salah satunya yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap sekutu seperti Hizbullah.
Organisasi politik dan paramiliter itu menyebarkan pengaruh di Libanon dan memainkan peran kunci dalam perang sipil di Suriah.
"Langkah-langkah penting ini memberlakukan sanksi baru untuk mematikan pendanaan Hizbullah sekaligus menjadi tagihan pertanggungjawaban atas kerusakan dan kematian yang diakibatkan kelompok itu," kata Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Ed Royce sebagaimana dikutip Reuters.
Melalui undang-undang tersebut, AS menjatuhkan sanksi karena Iran dan Hizbullah dianggap telah menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dalam peperangan di Timur Tengah.
Sanksi tersebut juga menyasar seluruh pihak dan entitas lain yang dianggap memasok senjata dan bantuan lain bagi Hizbullah. Undang-undang itu juga menyepakati sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk memasukan Hizbullah dalam daftar teroris.
Ketiga sanksi itu disetujui dengan suara bulat pada Rabu (25/10). Parlemen juga berencana melakukan voting terhadap undang-undang lain berisikan sanksi tambahan bagi Iran terkait program peluru kendalinya.
Sejak pemerintahan Trump berkuasa, AS kembali bersikap keras terhadap Iran yang selama ini dianggap menjadi ancaman karena ideologi dan senjata nuklirnya.
Trump bahkan mengambil risiko membatalkan kesepakatan nuklir Iran yang telah disepakati pemerintahan Barack Obama pada 2015 lalu karena menganggap perjanjian itu menjadi salah satu langkah terburuk AS dalam sejarah.
Awal Oktober lalu, Washington bahkan menawarkan hadiah senilai jutaan dolar bagi dua pejabat pemerintah yang dapat mengembangkan strategi untuk membendung pengaruh Iran yang terus berkembang di kawasan.
Namun, sejumlah pihak menganggap AS bakal kesulitan mendapatkan dukungan internasional untuk melawan Hizbullah yang selama ini memiliki pengaruh politik cukup besar di Libanon.
Hizbullah juga dikenal banyak memberikan bantuan dan layanan sosial terhadap masyarakat di negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel itu.
Credit cnnindonesia.com
