ERBIL
- Para demonstran mengamuk dengan menyerbu gedung parlemen Kurdi Irak
di Erbil pada hari Minggu. Amuk massa ini dipicu keputusan presiden
sekaligus perancang referendum kemerdekaan Kurdi, Masoud Barzani,
mengundurkan diri secara tiba-tiba.
Suara beberapa tembakan terdengar saat para pemrotes—yang mengklaim bahwa mereka adalah pejuang Peshmerga Kurdi—memaksa masuk ke dalam gedung parlemen.
Barzani, presiden daerah otonomi Kurdi di Irak, mengatakan pada sebuah sidang tertutup parlemen hari Minggu bahwa dia mengundurkan diri di tengah runtuhnya referendum kemerdekaan yang kontroversial.
”Setelah 1 November, saya tidak lagi menjalankan tugas saya, dan saya menolak perpanjangan mandat saya,” kata politikus top Kurdi berusia 71 tahun itu dalam sebuah surat yang dibacakan kepada parlemen di Erbil.
”Mengubah undang-undang tentang kepresidenan Kurdistan atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak dapat diterima,” ujar perancang referendum kemerdekaan yang digelar pada tanggal 25 September lalu itu.
Pasukan Kurdi telah kalah dari pasukan Baghdad dalam perebutan sejumlah wilayah. ”Saya meminta parlemen untuk bertemu guna mengisi kekosongan kekuasaan, untuk memenuhi misi tersebut dan untuk mengambil alih kekuasaan presiden Kurdistan,” lanjut surat Barzani.
Barzani juga mengatakan bahwa dia akan terus tetap menjadi pejuang Peshmerga bersama orang-orang Kurdistan. ”Dan saya akan terus mempertahankan prestasi rakyat Kurdistan,” tulis dia.
Sidang parlemen pada hari Minggu diselenggarakan secara tertutup karena isu yang dibahas sensitif.
Seorang pejabat dari Partai Demokratik Kurdistan (PPK) pendukung Barzani mengonfirmasi kepada wartawan menjelang sesi parlemen bahwa Presiden Kurdi Irak memang telah mengundurkan diri.
Sumber di parlemen Kurdi, seperti dikutip Reuters, Senin (30/10/2017), mengatakan bahwa parlemen akan dapat menyelesaikan beberapa jam yang akan datang dengan banyak perbedaan dan ancaman nyata terhadap wilayah dan kepresidenan Kurdi Irak.
Sementara itu, Kepala Staf Militer Irak, Letnan Jenderal Osman al-Ghanmi, mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pertemuan delegasi Baghdad dan Erbil yang disaksikan orang Amerika Serikat.
Suara beberapa tembakan terdengar saat para pemrotes—yang mengklaim bahwa mereka adalah pejuang Peshmerga Kurdi—memaksa masuk ke dalam gedung parlemen.
Barzani, presiden daerah otonomi Kurdi di Irak, mengatakan pada sebuah sidang tertutup parlemen hari Minggu bahwa dia mengundurkan diri di tengah runtuhnya referendum kemerdekaan yang kontroversial.
”Setelah 1 November, saya tidak lagi menjalankan tugas saya, dan saya menolak perpanjangan mandat saya,” kata politikus top Kurdi berusia 71 tahun itu dalam sebuah surat yang dibacakan kepada parlemen di Erbil.
”Mengubah undang-undang tentang kepresidenan Kurdistan atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak dapat diterima,” ujar perancang referendum kemerdekaan yang digelar pada tanggal 25 September lalu itu.
Pasukan Kurdi telah kalah dari pasukan Baghdad dalam perebutan sejumlah wilayah. ”Saya meminta parlemen untuk bertemu guna mengisi kekosongan kekuasaan, untuk memenuhi misi tersebut dan untuk mengambil alih kekuasaan presiden Kurdistan,” lanjut surat Barzani.
Barzani juga mengatakan bahwa dia akan terus tetap menjadi pejuang Peshmerga bersama orang-orang Kurdistan. ”Dan saya akan terus mempertahankan prestasi rakyat Kurdistan,” tulis dia.
Sidang parlemen pada hari Minggu diselenggarakan secara tertutup karena isu yang dibahas sensitif.
Seorang pejabat dari Partai Demokratik Kurdistan (PPK) pendukung Barzani mengonfirmasi kepada wartawan menjelang sesi parlemen bahwa Presiden Kurdi Irak memang telah mengundurkan diri.
Sumber di parlemen Kurdi, seperti dikutip Reuters, Senin (30/10/2017), mengatakan bahwa parlemen akan dapat menyelesaikan beberapa jam yang akan datang dengan banyak perbedaan dan ancaman nyata terhadap wilayah dan kepresidenan Kurdi Irak.
Sementara itu, Kepala Staf Militer Irak, Letnan Jenderal Osman al-Ghanmi, mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pertemuan delegasi Baghdad dan Erbil yang disaksikan orang Amerika Serikat.
Credit sindonews.com
