NEW YORK
- Penyidik PBB atas pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar
mengungkapkan kekecewaannya terhadap tanggapan pemimpin negara itu, Aung
San Suu Kyi, terkait krisis Rohingya. Ia menilai Suu Kyi bersikap tidak
acuh atas kekerasan yang berkecamuk terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Komentar oleh penyidik, Yanghee Lee dari Korea Selatan (Korsel), menggarisbawahi frustrasi sunia internasional mengenai perilaku Aung San Suu Kyi mengenai penganiayaan terhadap Rohingya. Lee adalah seorang ahli hak anak terkemuka yang ditunjuk untuk jabatan penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014
Lee mengatakan ada begitu banyak kebencian dan permusuhan terhadap Rohingya di Myanmar yang sedikit sekali yang berani menentangnya. Laporan pembunuhan, pemerkosaan, desa-desa yang terbakar dan pemindahan paksa tidak mendapat liputan di media berita Myanmar.
"Ini benar-benar membuat bingung semua orang, dan telah benar-benar membuatku bingung, tentang posisi tak beralasan Daw Aung dalam masalah ini," kata Lee seperti dikutip dari New York Times, Jumat (27/10/2017).
"Dia tidak pernah menyadari bahwa ada orang seperti itu yang disebut Rohingya - itu adalah titik awal. Aku sangat kecewa," sambung Lee.
"Jika pemimpin Myanmar menjangkau orang-orang dan berkata, 'Hei, mari kita tunjukkan beberapa kemanusiaan,' Saya pikir orang akan mengikutinya. Dia dipuja oleh publik," lanjut Lee.
Lee berbicara sehari setelah dia menyampaikan sebuah kritik tajam mengenai situasi hak asasi manusia Myanmar ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lee mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan suasana anti-Rohingya di negara ini.
"Sayangnya, tampaknya ada sedikit simpati, apalagi empati, untuk orang Rohingya di Myanmar," katanya.
"Selama beberapa dekade, ini telah dibudidayakan di benak rakyat Myanmar bahwa orang Rohingya tidak menjadi penduduk asli negara tersebut dan oleh karena itu tidak memiliki hak apa pun yang dapat mereka klaim," ungkapnya.
Tidak ada tanggapan segera atas komentar Lee dari misi diplomatik Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pejabat Myanmar sebelumnya membantah tuduhan pembersihan etnis dan telah menegaskan bahwa penggambaran luar krisis tersebut terdistorsi atau dibuat oleh simpatisan pro-Rohingya. Mereka juga secara tajam membatasi akses ke Negara Bagian Rakhine.
Komentar oleh penyidik, Yanghee Lee dari Korea Selatan (Korsel), menggarisbawahi frustrasi sunia internasional mengenai perilaku Aung San Suu Kyi mengenai penganiayaan terhadap Rohingya. Lee adalah seorang ahli hak anak terkemuka yang ditunjuk untuk jabatan penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014
Lee mengatakan ada begitu banyak kebencian dan permusuhan terhadap Rohingya di Myanmar yang sedikit sekali yang berani menentangnya. Laporan pembunuhan, pemerkosaan, desa-desa yang terbakar dan pemindahan paksa tidak mendapat liputan di media berita Myanmar.
"Ini benar-benar membuat bingung semua orang, dan telah benar-benar membuatku bingung, tentang posisi tak beralasan Daw Aung dalam masalah ini," kata Lee seperti dikutip dari New York Times, Jumat (27/10/2017).
"Dia tidak pernah menyadari bahwa ada orang seperti itu yang disebut Rohingya - itu adalah titik awal. Aku sangat kecewa," sambung Lee.
"Jika pemimpin Myanmar menjangkau orang-orang dan berkata, 'Hei, mari kita tunjukkan beberapa kemanusiaan,' Saya pikir orang akan mengikutinya. Dia dipuja oleh publik," lanjut Lee.
Lee berbicara sehari setelah dia menyampaikan sebuah kritik tajam mengenai situasi hak asasi manusia Myanmar ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lee mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan suasana anti-Rohingya di negara ini.
"Sayangnya, tampaknya ada sedikit simpati, apalagi empati, untuk orang Rohingya di Myanmar," katanya.
"Selama beberapa dekade, ini telah dibudidayakan di benak rakyat Myanmar bahwa orang Rohingya tidak menjadi penduduk asli negara tersebut dan oleh karena itu tidak memiliki hak apa pun yang dapat mereka klaim," ungkapnya.
Tidak ada tanggapan segera atas komentar Lee dari misi diplomatik Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pejabat Myanmar sebelumnya membantah tuduhan pembersihan etnis dan telah menegaskan bahwa penggambaran luar krisis tersebut terdistorsi atau dibuat oleh simpatisan pro-Rohingya. Mereka juga secara tajam membatasi akses ke Negara Bagian Rakhine.
Credit sindonews.com
