Presiden Katalunya Carles Puigdemont bertepuktangan usai voting pendeklarasian kemerdekaan Katalunya.
CB,
BARCELONA -- Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan tidak
ada yang akan mengeakui Katalunya sebagai negara merdeka. Menurutnya,
referendum kemerdekaan Katalunya ilegal dan hukum negara harus
dipulihkan.
"Posisi Eropa
sangat jelas, tidak ada yang akan mengakui Katalunya sebagai negara
merdeka. Referendum itu ilegal", katanya, seperti dikutip The Washington Post, Ahad (29/10).
Dia juga menentang
mediasi Uni Eropa, dengan mengatakan krisis tersebut merupakan masalah
internal Spanyol. Sementara pemimpin separatis Katalunya pada Sabtu
(28/10) meminta warga Katalan secara damai menentang pengambilalihan
Spanyol.
Berbicara kepada
wartawan usai menghadiri sebuah forum yang membahas masa depan Eropa di
Vatikan pada Sabtu (28/10), Tajani mengatakan keputusan Spanyol
mengadakan pemilihan baru di Katalunya setelah deklarasi kemerdekaan
sepihak di kawasan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.
Tajani mengatakan
pemilihan itu akan memungkinkan warga Katalan memutuskan jenis
pemerintahan apa yang mereka inginkan. "Semua harus terjadi sesuai
dengan Konstitusi Spanyol," ujarnya.
Tajani menambahkan Eropa berharap dialog dapat membantu menyelesaikan situasi sulit tersebut.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Turki tak Akui Kemerdekaan Katalunya
Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol
ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak
pemisahan diri dari Spanyol.
CB, ANKARA -- Menteri
Uni Eropa Turki Omer Celik menilai deklarasi kemerdekaan Katalunya dari
Spanyol adalah sesuatu yang keliru. Ia menyatakan Turki akan tetap
mendukung integritas teritorial Spanyol.
"Kami tidak menemukan sahnya deklarasi
kemerdekaan Katalunya. Turki akan terus mendukung integritas teritorial,
konstitusi, dan kesatuan politik Spanyol," kata Celik, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (28/10).
Ia menilai, apa yang dilakukan Katalunya
telah menciptakan kesulitan dalam sistem yang berjalan baik. "Hal ini
dapat menyebabkan krisis serius bagi masa depan Eropa dan harus
ditangani dengan hati-hati," ujarnya.
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis
Jumat (27/10), tak lama setelah parlemen Katalunya mendeklarasikan
kemerdekaan, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan deklarasi tersebut
bukan langkah tepat.
"Kami menghormati integritas teritorial dan
konstitusi Spanyol dan kehendak rakyatnya," kata Kementerian Luar Negeri
Turki dengan menekankan deklarasi kemerdekaan Katalunya tak sejalan
dengan konstitusi dan undang-undangSpanyol.
Pascadeklarasi kemerdekaan dikumandangkan
Katalunya, pemerintah pusat Spanyol segera mengaktifkan pasal 155
Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki
wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom
Katalunya.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy juga
telah memecat Presiden Katalunya Carles Puigdemont beserta wakil dan
semua menteri regionalnya. Ia mengatakan pemilihan akan digelar pada 21
Desember untuk menyusun kembali pemerintahan di sana. Untuk sementara
ini, Katalunya dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz
de Santamaria.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Friksi kian hebat, Spanyol dalam bahaya
Sebuah
unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil
Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu
(8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )
Jakarta (CB) - Spanyol terjerembab dalam krisis besar
ketika Jumat kemarin pemerintah pusat di Madrid mengambilalih kekuasaan
dari Catalonia yang berusaha memerdekakan diri. Ini adalah krisis paling
dalam menyangkut otonomi Catalonia sejak kediktatoran brutal Francisco
Franco puluhan tahun silam.
Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.
Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."
Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."
Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.
Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.
"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan."
Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.
Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."
Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."
Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.
Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.
"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan."
Credit antaranews.com
Presiden Catalonia yang dipecat serukan oposisi kepada Madrid
Demonstran pro-kemerdekaan Catalonia dari Spanyol (Reuters)
... Madrid memecat pemerintah Catalonia...
Madrid (CB) - Presiden Katalan yang dipecat, Carles
Puigdemont, Sabtu, menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi
pengambilalihan Madrid pada wilayah tersebut menyusul deklarasi
kemerdekaannya.
"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155," kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.
Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.
Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.
Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.
Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Catalonia, Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.
Madrid memecat pemerintah Catalonia, dengan mengambil alih jalannya pemerintahan dan menyebut akan melakukan pemilihan baru setelah parlemen wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaannya.
Terdapat keraguan tentang bagaimana Mossos d'Esquadra, sebutan untuk kepolisian daerah Catalonia, akan menanggapi jika diperintahkan untuk mengusir pemimpin Carles Puigdemont dan pemerintahannya yang telah dipecat.
Dalam upaya meredakan ketegangan, kepolisian daerah tersebut mendesak anggotanya untuk bersikap netral dan tidak memihak.
Trapero menjadi pahlawan bagi kelompok pro kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap yang lebih lembut daripada kepolisian nasional dalam menegakkan sebuah larangan pemerintah untuk melakukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.
Pasukannya terbelah oleh ketidakpercayaan di antara mereka untuk mendukung dan melawan kemerdekaan, terpecah dari pasukan polisi nasional Spanyol, kata Mossos dan petugas kepolisian nasional.
"Mengingat bahwa ada kemungkinan akan meningkatnya pertemuan dan unjuk rasa warga di seluruh wilayah dan terdapat sejumlah orang yang memiliki pemikiran berbeda, kita harus ingat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," menurut catatan tersebut.
Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido.
Pengadilan Tinggi Spanyol pada pekan lalu melarang Trapero untuk pergi meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penghasutan, meski tidak memerintahkan untuk penangkapannya.
Jaksa mengatakan bahwa yang bersangkutan gagal memberi perintah untuk menyelamatkan anggota polisi nasional yang terjebak di dalam gedung di Barcelona, selama terjadi aksi unjuk rasa pro-kemerdekaan pada bulan lalu.
"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155," kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.
Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.
Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.
Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.
Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Catalonia, Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.
Madrid memecat pemerintah Catalonia, dengan mengambil alih jalannya pemerintahan dan menyebut akan melakukan pemilihan baru setelah parlemen wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaannya.
Terdapat keraguan tentang bagaimana Mossos d'Esquadra, sebutan untuk kepolisian daerah Catalonia, akan menanggapi jika diperintahkan untuk mengusir pemimpin Carles Puigdemont dan pemerintahannya yang telah dipecat.
Dalam upaya meredakan ketegangan, kepolisian daerah tersebut mendesak anggotanya untuk bersikap netral dan tidak memihak.
Trapero menjadi pahlawan bagi kelompok pro kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap yang lebih lembut daripada kepolisian nasional dalam menegakkan sebuah larangan pemerintah untuk melakukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.
Pasukannya terbelah oleh ketidakpercayaan di antara mereka untuk mendukung dan melawan kemerdekaan, terpecah dari pasukan polisi nasional Spanyol, kata Mossos dan petugas kepolisian nasional.
"Mengingat bahwa ada kemungkinan akan meningkatnya pertemuan dan unjuk rasa warga di seluruh wilayah dan terdapat sejumlah orang yang memiliki pemikiran berbeda, kita harus ingat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," menurut catatan tersebut.
Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido.
Pengadilan Tinggi Spanyol pada pekan lalu melarang Trapero untuk pergi meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penghasutan, meski tidak memerintahkan untuk penangkapannya.
Jaksa mengatakan bahwa yang bersangkutan gagal memberi perintah untuk menyelamatkan anggota polisi nasional yang terjebak di dalam gedung di Barcelona, selama terjadi aksi unjuk rasa pro-kemerdekaan pada bulan lalu.
Credit antaranews.com
Ambil Alih Kekuasaan, Spanyol Pecat Kepala Polisi Catalonia
Ilustrasi polisi Spanyol. (Reuters/Ivan Alvarado)
Madrid telah membubarkan pemerintahan Catalan, mengambil alih kekuasaan dan memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela setelah parlemen daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.
Selama ini ada keraguan soal bagaimana Mossos d'Esquadra, begitu polisi Catalan disebut, akan merespons jika diperintahkan untuk menindak Presiden Carles Puigdemont dan pemerintahannya.
Dalam rangka meredakan ketegangan, polisi regional mengimbah anggotanya untuk bertindak netral dan tidak berpihak, menurut memo internal yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/10).
Trapero menjadi pahlawan bagi pihak pro-kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap lebih lembut dibandingkan kepolisian nasional yang menggunakan kekerasan saat melarang referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu.
Pasukan polisi terpecah oleh rasa tidak percaya antara mereka yang mendukung dan menentang kemerdekaan dan terkucil dari kepolisian nasional, kata Mossos dan polisi nasional kepada Reuters.
"Mengingat kemungkinan bakal ada peningkatan perkumpulan warga di semua wilayah dan ada orang-orang yang mempunyai pemikiran berbeda, kita harus mengingat bahwa tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu menghindari insiden," bunyi memo tersebut.
Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.
Mahkamah Agung Spanyol pekan lalu melarang Trapero meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya dalam investigasi terkait penghasutan masyarakat, meski tidak melakukan penahanan.
Jaksa menyatakan ia tidak memerintahkan pertintah untuk menyelamatkan polisi nasional yang terjebak di dalam sebuah bangunan dalam protes pro-kemerdekaan bulan lalu.
Credit cnnindonesia.com
