BARCELONA
- Media-media di Spanyol melaporkan bawha jaksa penuntut Spanyol sedang
mempersiapkan tuntutan pemberontakan terhadap Presiden Catalan Carles
Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak
Catalonia.
Melansir Sputnik pada Senin (30/0), menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Spanyol Mariana Rajoy mengumumkan telah membubarkan parlemen Catalonia sebagai respon atas deklarasi kemerdekaan itu, dan mengumumkan bahwa pemilihan daerah akan dihelat pada 21 Desember mendatang di bawah kekuatan pembersihan.
Puigdemont kemduian mengatakan bahwa dia tidak mengakui perintan yang disampaikan Rajoy. Dia juga menyerukan "oposisi demokratis" untuk bergerak oleh pemerintah Spanyol.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengatakan bahwa pemimpin Catalan yang digulingkan tersebut dapat "secara teoritis" mencalonkan diri dalam pemilihan jika dia tidak dipenjara sampai pemungutan suara.
"Saya tidak tahu aktivitas yudisial apa yang akan terjadi antara sekarang dan 21 Desember. Jika dia (Puigdemont] tidak dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu saya pikir dia memenuhi syarat," kata Dastis.
Melansir Sputnik pada Senin (30/0), menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Spanyol Mariana Rajoy mengumumkan telah membubarkan parlemen Catalonia sebagai respon atas deklarasi kemerdekaan itu, dan mengumumkan bahwa pemilihan daerah akan dihelat pada 21 Desember mendatang di bawah kekuatan pembersihan.
Puigdemont kemduian mengatakan bahwa dia tidak mengakui perintan yang disampaikan Rajoy. Dia juga menyerukan "oposisi demokratis" untuk bergerak oleh pemerintah Spanyol.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengatakan bahwa pemimpin Catalan yang digulingkan tersebut dapat "secara teoritis" mencalonkan diri dalam pemilihan jika dia tidak dipenjara sampai pemungutan suara.
"Saya tidak tahu aktivitas yudisial apa yang akan terjadi antara sekarang dan 21 Desember. Jika dia (Puigdemont] tidak dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu saya pikir dia memenuhi syarat," kata Dastis.
Credit sindonews.com
Pemimpin Catalonia Dilaporkan Mengungsi ke Belgia
MADRID
- Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia
lainnya dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels.
Puigdemont bertolak ke Belgia tidak lama setelah pemerintah pusat
Spanyol mencabut otonomi Catalonia dan membubarkan pemerintahan daerah
tersebut.
Menurut laporan media-media Spanyol, seperti dilansir dari Reuters pada Senin (30/10), di Belgia, Puigdemont akan kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia atas Spanyol.
Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken menuturkan, pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Dia lalu menggarisbawahi posisi negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.
"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya. Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah, sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," kata Francken. Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.
Sebelumnya, media-media di Spanyol melaporkan bawha Jaksa Oenuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia. Puigdemont akan dituntut pasal pemberontakan.
Menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.
Menurut laporan media-media Spanyol, seperti dilansir dari Reuters pada Senin (30/10), di Belgia, Puigdemont akan kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia atas Spanyol.
Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken menuturkan, pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Dia lalu menggarisbawahi posisi negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.
"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya. Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah, sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," kata Francken. Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.
Sebelumnya, media-media di Spanyol melaporkan bawha Jaksa Oenuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia. Puigdemont akan dituntut pasal pemberontakan.
Menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.
Credit sindonews.com
Menteri: Belgia Bisa Beri Suaka Pemimpin Separatis Catalonia
Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken,
membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis
Catalonia, Carles Puigdemont. (AFP Photo/Emmanuel Dunand)
"Itu bukan tidak mungkin, melihat situasi sekarang ini," ujar Francken kepada badan penyiaran VTM, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (29/10).
Francken membuka kemungkinan ini setelah Puigdemont dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Catalonia karena mendeklarasikan pemisahan diri daerah tersebut dari Spanyol, sesuai dengan hasil referendum.
Tak hanya dipecat, Puigdemont juga terancam diadili atas tuduhan pemberontakan. Terkait kemungkinan tersebut, Francken mengaku tak yakin Spanyol akan memberlakukan sistem peradilan yang baik bagi Puigdemont.
|
|
Melihat gejala tersebut, Francken tak menutup kemungkinan Belgia memberikan suaka bagi Puigdemont jika sang mantan presiden Catalonia itu meminta.
"Melihat tekanan dari Madrid dan ancaman hukuman penjara, pertanyaan besar apakah dia masih memiliki kesempatan berkata jujur di hadapan pengadilan," ujarnya kepada AFP.
Esteban Gonzalez Pons selaku juru bicara partai berkuasa di Spanyol, Partai Populer, mengatakan bahwa komentar Francken itu tidak dapat diterima.
"Itu adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum Spanyol yang harus segera dikoreksi. [Francken] melanggar prinsip solidaritas dan kerja sama loyal antara negara anggota Uni Eropa," demikian bunyi pernyataan resmi Pons.
|
|
Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, pun angkat bicara dan mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.
"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.
Sementara itu, Wakil PM Belgia, Alexander De Croo, melontarkan komentar lebih pedas dengan mengatakan bahwa pernyataan Francken tersebut "tidak pintar."
"Komentar seperti ini tidak membantu dan tidak mewakilkan posisi pemerintah. Kita harus menenangkan warga, bukan menyulut emosi mereka," kata De Croo.
Komentar Francken ini memang sangat berbeda dengan para pejabat di Belgia, juga sebagian besar pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa yang sangat jarang dan berhati-hati menyatakan pendapatnya mengenai isu pemisahan diri Catalonia dari Spanyol ini.
Permasalahan ini mulai mengemuka setelah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.
Credit cnnindonesia.com
