Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengaku sangat menyesalkan situasi kemanusiaan di medan pertempuran. Menurutnya, Houthi sejauh ini telah menyerang 600 kendaraan dan 65 kapal yang membawa persediaan bantuan.
"Iran telah menghambat semua upaya untuk menemukan solusi damai terhadap konflik Yaman, yang telah menyebabkan kegagalan perundingan politik antara pemerintah Yaman yang sah dan militan," kata Al-Jubeir, dalam acara pertemuan para menlu dan pemimpin militer negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi, di Riyadh, Ahad (29/10).
Pertemuan tersebut dilakukan sepekan setelah Menlu AS Rex Tillerson mengadakan pembicaraan dengan pejabat Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Pembicaraan itu sebagian besar fokus pada peran Iran di seluruh wilayah.
Pertemuan yang dilakukan selama enam jam ini membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan koordinasi politik, militer, dan kemanusiaan di Yaman. Pertemuan tersebut juga meminta upaya intensif memastikan pemerintah Yaman yang sah dapat memperluas kewenangan atas keseluruhan wilayah Yaman.
Mengacu pada kondisi menyedihkan Yaman, Al-Jubeir mengatakan, militan Houthi atau mereka yang setia kepada mantan Presiden Saleh akan gagal beroperasi jika Iran berhenti memberikan dukungan. Iran tidak menyanggah dukungannya terhadap pemberontakan, namun menolak tuduhan penyelundupan senjata ke Houthi.
"Iran tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Yaman yang kelaparan. Militan juga mencoba menyerang kota suci Makkah, serta memprovokasi sentimen dan kemarahan dunia Muslim," ujar Al-Jubeir.
"Ketika kita berbicara tentang Yaman dan aliansi kita untuk mendukung pemerintah yang sah, kita harus mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Yaman, serangan mereka terhadap negara-negara tetangga Yaman termasuk Arab Saudi dan UEA, serta ancaman terus-menerus terhadap stabilitas kawasan ini," tambah dia.
Dalam pertemuan yang sama, Kepala Staf Militer Arab Saudi Jenderal Abdel Rahman bin Saleh Al-Banyan, mengatakan pasukan Yaman telah menguasai 85 persen wilayah negara. Mereka juga telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Credit republika.co.id