Demonstran
pro-kesatuan ambil bagian dalam dalam unjuk rasa di pusat Barcelona,
Spanyol, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/cfo/17)
Madrid (CB) - Kendali Spanyol atas Catalonia diuji pada
Senin, ketika para politikus dan pegawai negeri sipil kembali bekerja di
tengah ketidakpastian apakah mereka akan menerima pemerintahan langsung
yang dijalankan pemerintah pusat untuk menghentikan upaya kemerdekaan
daerah itu.
Ratusan ribu pendukung penyatuan Spanyol pada Minggu turun ke jalanan Barcelona dalam aksi unjuk kekuatan dari apa yang disebut mayoritas diam sementara para pemimpin politik mendesak kemerdekaan untuk Catalan.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memulai kendali langsung atas daerah itu pada Jumat. Dia memecat pemerintahan separatis dan menyerukan pemilihan umum cepat pada 21 Desember.
Meski demikian, beberapa anggota paling terkemuda dalam pemerintahan Catalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan itu dan hanya rakyat Catalonia yang bisa membubarkan mereka.
Kelompok sipil di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan pembangkangan sipil luas dan telah memberikan instruksi rinci kepada sekitar 200.000 pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah daerah Catalan mengenai bagaimana mereka harus berlaku.
Kebanyakan dari mereka memulai kerja pukul 09.00 dan kalau banyak di antaranya tidak muncul atau memutuskan untuk tidak menerima instruksi, maka itu akan menimbulkan keraguan pada strategi pemerintah Spanyol untuk menggariskan kebijakan dalam krisis kurang satu bulan yang telah mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.
Masih belum jelas apakah pejabat senior pemerintah dan parlemen yang mendeklarasikan kemerdekaan daerah dari Spanyol pada Jumat akan berusaha mendapat akses ke kantor-kantor mereka dan apakah kepolisian Catalan, Mossos d‘Esquadra, akan mencegah mereka.
Koran La Vanguardia mewartakan pada Minggu bahwa anggota kabinet Catalan telah meninggalkan kantor mereka, yang sekarang efektif berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Beberapa menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin para pegawai negeri akan mematuhi perintah dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak patuh bisa kehilangan pekerjaan.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunjuk kepala kepolisian daerah baru pada Sabtu, yang menegaskan bahwa 17.000 aparat kepolisian harus tetap netral.
Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido memuji Mossos atas kerja mereka dalam surat terbuka Minggu dan mendorong mereka menerima arahan sementara dari Madrid.
"Kami membuka babak baru dan dalam babak baru ini Mossos d‘Esquadra akan kembali menjadi polisi bagi semua Catalan. Ini tugas kalian," tulis Zoido dalam surat itu.
Ujian respons pemerintahan yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan akan menghentikan perpindahan mereka dari Catalonia dalam upaya mencari stabilitas dan kepastian legal setelah beberapa ratus pindah awal bulan ini.
Tindakan pemerintah menerapkan pemerintahan langsung mendapat dukungan dari beberapa pelobi bisnis berpengaruh di Catalonia, yang menyeru perusahaan-perusahaan tetap beroperasi di daerah itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.
Ratusan ribu pendukung penyatuan Spanyol pada Minggu turun ke jalanan Barcelona dalam aksi unjuk kekuatan dari apa yang disebut mayoritas diam sementara para pemimpin politik mendesak kemerdekaan untuk Catalan.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memulai kendali langsung atas daerah itu pada Jumat. Dia memecat pemerintahan separatis dan menyerukan pemilihan umum cepat pada 21 Desember.
Meski demikian, beberapa anggota paling terkemuda dalam pemerintahan Catalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan itu dan hanya rakyat Catalonia yang bisa membubarkan mereka.
Kelompok sipil di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan pembangkangan sipil luas dan telah memberikan instruksi rinci kepada sekitar 200.000 pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah daerah Catalan mengenai bagaimana mereka harus berlaku.
Kebanyakan dari mereka memulai kerja pukul 09.00 dan kalau banyak di antaranya tidak muncul atau memutuskan untuk tidak menerima instruksi, maka itu akan menimbulkan keraguan pada strategi pemerintah Spanyol untuk menggariskan kebijakan dalam krisis kurang satu bulan yang telah mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.
Masih belum jelas apakah pejabat senior pemerintah dan parlemen yang mendeklarasikan kemerdekaan daerah dari Spanyol pada Jumat akan berusaha mendapat akses ke kantor-kantor mereka dan apakah kepolisian Catalan, Mossos d‘Esquadra, akan mencegah mereka.
Koran La Vanguardia mewartakan pada Minggu bahwa anggota kabinet Catalan telah meninggalkan kantor mereka, yang sekarang efektif berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Beberapa menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin para pegawai negeri akan mematuhi perintah dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak patuh bisa kehilangan pekerjaan.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunjuk kepala kepolisian daerah baru pada Sabtu, yang menegaskan bahwa 17.000 aparat kepolisian harus tetap netral.
Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido memuji Mossos atas kerja mereka dalam surat terbuka Minggu dan mendorong mereka menerima arahan sementara dari Madrid.
"Kami membuka babak baru dan dalam babak baru ini Mossos d‘Esquadra akan kembali menjadi polisi bagi semua Catalan. Ini tugas kalian," tulis Zoido dalam surat itu.
Ujian respons pemerintahan yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan akan menghentikan perpindahan mereka dari Catalonia dalam upaya mencari stabilitas dan kepastian legal setelah beberapa ratus pindah awal bulan ini.
Tindakan pemerintah menerapkan pemerintahan langsung mendapat dukungan dari beberapa pelobi bisnis berpengaruh di Catalonia, yang menyeru perusahaan-perusahaan tetap beroperasi di daerah itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.
Credit antaranews.com
