Kamis, 27 November 2014

Mutasi Kepala Staf TNI Harus Bebas dari Politik

 Headline


CB, Jakarta - Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Muradi mengatakan ada lima kriteria sosok Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ke depan.

Pertama, calon Kasal dan Kasau harus memahami benar poros maritim dunia. Sebab cita-cita Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terletak pada kekuatan pertahanan AL dan AU yang mumpuni dan disegani negara lain.

"Kedua, calon Kasal dan Kasau haruslah figur yang tidak tersandera dengan problem sebelumnya, atau memiliki persoalan di masa lalu. Misal dalam kasus penimbunan BBM di Batam oleh oknum AL, calon KSAL bukan bagian dari yang melindungi, dan memerintahkan penimbunan tersebut," kata Muradi, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, sosok Kasal dan Kasau haruslah orang baru yang terbebas dari rezim kepemimpinan TNI saat ini. Sebab para jenderal bintang tiga saat ini masih bagian dan produk politik rezim SBY.

Sementara, para jenderal bintang dua belum terpengaruh politik dan kepentingan politis pemerintahan SBY.

Selain itu, Muradi mengatakan, visi poros maritim dunia yang diimpikan Jokowi harus dikerjakan oleh kasal dan Kasau baru nanti. Salah satunya dengan menindak maraknya illegal fishing dan kasus-kasus lain dengan cepat.

"Karena hal itu persoalan pertahanan negara, dan jadi kewenangan serta tanggung jawab presiden sebagai panglima tertinggi TNI," kata Muradi.

Muradi tak memungkiri bila para jenderal bintang tiga 'ramai-ramai' mendekat ke parpol atau elite parpol untuk meraih dukungan politik agar dipilih sebagai kepala staf.
Sikap mereka itu, katanya, sudah melanggar dan mencederai jiwa korsa dan UU TNI. "Harus ditegaskan bahwa TNI bebas dari politisasi praktis. TNI itu tidak boleh berpolitik praktis," katanya.

Karenanya, terbuka kemungkinan Kasal dan Kasau bisa dipilih dari mereka yang masih berbintang dua. Pasalnya, para jenderal berbintang dua masih bersih dari pengaruh parpol, dan kepentingan politis.

"Kalau sudah parah (para jenderal bintang tiga yang politik praktis), ya ambil dari bintang dua saja. Sangat mungkin, karena itu kewenangan presiden. Kalau bintang tiga tidak ada yang layak, tidak bersih dari parpol, punya kepentingan politis dan miliki masalah masa lalu, dipilih saja dari bintang dua. Kan pernah di era SBY, Kapolri diangkat dari bintang dua," ucap Muradi.

Sebagaimana diketahui, 3 Desember 2014 mendatang Kasal Laksamana Marsetio akan memasuki masa pensiun. Sementara Februari 2015 Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga akan memasuki masa pensiun.

Sejauh ini nama-nama yang layak antara lain dari AL, yakni Agus Purwoto, Widodo, dan Djoko Teguh. Sedang dari AU, yakni Syaugi, Agus Supriatna, Sudipo.

Credit INILAHCOM