Keluar dari G20, RI Bisa Terhindar Bea Masuk Tinggi (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA (CB) - Menteri KP Susi Pudjiastuti berkeinginan
agar Idonesia keluar dari G20. Hal ini dikatakan karena negara lain
menerapkan bea keluar atau ekspor yang tinggi terhadap Indonesia.
“Intinya kan soal tarif masuk. Soal itu, tanpa menyebut G20nya, jadi intinya adalah muatannya bukan G20 nya. kalau G20 kan kemenlu. Jadi terutama maksud kita adalah bagaimana tarif biaya masuk ini turun," jelas Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut P Hutagalung di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Saut menjelaskan, dengan penerapan bea masuk yang tinggi pula membuat daya saing Indonesia terlihat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Nah oleh karena itu kita harus lebih tajam, jangan kita muter-muter G20 gitu. karena ini kepentingan nasional. kita terikat dengan tahapan dan kajian. nah yang kita sampaikan adalah supaya ada percepatan," tambahnya.
Namun, Saut mengakui bahwa untuk keluar dari G20 tidak bisa dilakukan hanya dengan satu sektor saja yakni kelautan dan perikanan.
"lebih baik kita keluar dan dikenakan sebagai negara berkembang dibanding kiat duduk di situ dan dianggap dan dikenakan tarif negara maju," ungkapnya.
Bahkan, Saut menilai bahwa pemerintah seharusnya siap jikalau harus benar-benar keluar dari G20. "nah kalau tarif turun kita harus keluar ya keluar. makanya di sini melibatkan dua kemenlu dan perdagangan. tarif turun nanti yang lain ikut," tutupnya.
Credit OkeZone
“Intinya kan soal tarif masuk. Soal itu, tanpa menyebut G20nya, jadi intinya adalah muatannya bukan G20 nya. kalau G20 kan kemenlu. Jadi terutama maksud kita adalah bagaimana tarif biaya masuk ini turun," jelas Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut P Hutagalung di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Saut menjelaskan, dengan penerapan bea masuk yang tinggi pula membuat daya saing Indonesia terlihat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Nah oleh karena itu kita harus lebih tajam, jangan kita muter-muter G20 gitu. karena ini kepentingan nasional. kita terikat dengan tahapan dan kajian. nah yang kita sampaikan adalah supaya ada percepatan," tambahnya.
Namun, Saut mengakui bahwa untuk keluar dari G20 tidak bisa dilakukan hanya dengan satu sektor saja yakni kelautan dan perikanan.
"lebih baik kita keluar dan dikenakan sebagai negara berkembang dibanding kiat duduk di situ dan dianggap dan dikenakan tarif negara maju," ungkapnya.
Bahkan, Saut menilai bahwa pemerintah seharusnya siap jikalau harus benar-benar keluar dari G20. "nah kalau tarif turun kita harus keluar ya keluar. makanya di sini melibatkan dua kemenlu dan perdagangan. tarif turun nanti yang lain ikut," tutupnya.
Credit OkeZone
