Ilustrasi indeks
JAKARTA, CB - Wacana menjadikan Pertamina sebagai non-listed public company muncul lagi. Kali ini, wacana tersebut berembus dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Namun, pro-kontra soal ini pun sudah muncul di tim yang sama.
"Pertamina perlu didorong segera menjadi perusahaan publik non-listed. Nanti kita lihatlah kapan direksi baru," ujar anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Agung Wicaksono di Jakarta, Rabu (26/11/2014) malam.
Status non-listed public company berarti saham Pertamina tak akan lagi diperdagangkan di bursa. Namun, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, mengatakan sejauh ini belum ada rencana untuk mengubah bentuk perusahaan Pertamina.
Faisal berkilah, pernyataan Agung adalah usul dari anggota tim. Meski demikian, dia tak menampik bahwa ada anggota timnya pernah jadi anggota tim yang membuat kajian mendorong usul Agung itu.
"Ada usulan dan kami welcome (untuk semua usulan)," tegas Faisal. Menurut dia, anggota yang tak dia sebutkan namanya itu melaporkan pernah membuat kajian itu dan menyatakan siap banyak berkontribusi dalam topik tersebut. "Kalau sampai Pertamina seperti apa, itu bagian dari rekomendasi dari persoalan hulu sampai hilir," papar Faisal.
Meski demikian, Faisal juga tak menutup kemungkinan usul tersebut benar-benar terwujud. "Bisa saja," jawab dia ketika ditanya soal kemungkinan tersebut.
Sebelumnya, wacana tersebut sudah lebih dulu dimunculkan oleh Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, tim yang dibentuk setelah Pemilu Presiden 2014 dan sebelum Jokowi-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Saat itu, tim transisi tegas menyatakan pentingnya melaksanakan revolusi mental bagi pegawai BUMN di sektor minyak dan gas. Salah satu revolusi mental itu adalah mengubah bentuk perusahaan Pertamina.
Dalam siaran pers yang dilansir pada Jumat (23/9/2014), masalah Pertamina itu ditegaskan oleh Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. "Pertamina akan bertransformasi menjadi non-listed public company untuk meningkatkan kemampuan managerial, finansial korporasi, dan SDM nasional," papar dia.
Credit KOMPAS.com
