Komisi HAM Qatar meminta PBB terapkan temuan OHNCR.
CB,
DOHA -- Komite Hak Asasi Manusia Qatar meminta PBB menerapkan temuan
sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa blokade yang diberlakukan oleh
negara-negara tetangga terhadap Doha tanpa dasar hukum.
Seperti dilansir
Aljazirah, Jumat (2/2), Komite Nasional
untuk Hak Asasi Manusia (NHRC) meminta Komisi Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) untuk melaksanakan temuan-temuan dari
laporan November 2017 yang menemukan tindakan Arab Saudi, UEA, Bahrain
dan Mesir terhadap Qatar bersikap diskriminatif, tanpa dasar hukum, dan
merupakan bentuk perang ekonomi.
Menurut
laporan OHCHR, langkah-langkah yang diambil oleh keempat negara
tersebut bersifat unilateral, koersif dan sewenang-wenang serta memiliki
efek permanen pada penyatuan keluarga dan struktur sosial kawasan
secara keseluruhan.
Pada 5 Juni, empat negara Arab
memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan perjalanan dengan Qatar.
Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme. Doha telah berulang kali
membantah tuduhan tersebut.
"NHRC meminta OHCHR untuk
melanjutkan upayanya dan segera pindah sesuai dengan fondasi laporan
misi untuk memastikan segera berakhirnya blokade dan penderitaan para
korban," ujar pernyataan NHRC.
Awal bulan ini, Ketua NHRC
Ali bin Smaikh al-Marri mengatakan laporan tersebut membuktikan bahwa
blokade bersifat sewenang-wenang dan rasis. "Laporan ini menunjukkan
tanpa keraguan bahwa prosedur yang dilakukan oleh negara-negara yang
memblokade ini bukan sekadar hubungan diplomatik dan bukan hanya
pemboikotan ekonomi," katanya.
Perwakilan OHCHR melakukan wawancara dengan 20 organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dan 40 korban selama evaluasi mereka.
Sebelum
krisis, warga GCC menikmati banyak kebebasan bergerak antara enam
negara anggota, dan menutup ikatan kesukuan, yang berarti bahwa dari
generasi ke generasi, ribuan perkawinan silang telah dilakukan antara
warga Qatar dan warga GCC lainnya
