Senin, 26 Februari 2018

Cendekiawan Muslim Serukan Perlawanan Terhadap Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem


Cendekiawan Muslim Serukan Perlawanan Terhadap Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem
Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) telah menyerukan perlawanan terhadap keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa


DOHA - Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) telah menyerukan perlawanan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. AS berencana memindahkan kedutaanya pada bulan Mei mendatang.

"Kami menyerukan sebuah pemberontakan kepada masyarakat Palestina, Arab dan Islam untuk melawan agresi Amerika ini," tegas Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradaghi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (25/2).

"Yerusalem adalah alasan adanya negara (Muslim kita) dan meninggalkannya atau mengubah identitasnya akan menjadi aib," katanya, dan menggambarkan langkah AS tersebut sebagai deklarasi perang terhadap umat Islam dan sebuah langkah untuk melegitimasi pendudukan yang tidak sah.

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik AS, Steven Goldstein, pada hari Jumat mengumumkan bahwa pada tanggal 14 Mei AS akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Tanggal pemindahan itu dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Israel atau Naqba yang menjadi bencana bagi orang-orang Palestina.

Menurut Goldstein, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Kamis malam menyetujui rencana pengamanan “sebuah fasilitas” di Yerusalem. ”Kami melihat itu sebagai tanggal yang mungkin, tapi keamanan marinir serta orang lain yang berkunjung dan bekerja di sana adalah yang utama,” kata Goldstein.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pengumuman pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem sangat mengkhawatirkan.

"Turki akan terus berupaya keras bersama dengan mayoritas masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dalam menanggapi keputusan AS yang sangat mengkhawatirkan ini," kata Kemlu Turki. 



Credit  sindonews.com