Tentara Pembebasan Rakyat, angkatan bersenjata Cina saat merayakan hari jadinya pada 30 Juli 2017.
CB, MELBOURNE -- Departemen Pertahanan Australia
telah dituduh menutup mata soal universitas yang secara ilegal telah
berbagi informasi soal teknologi yang berpotensi digunakan militer Cina.
Mantan pejabat senior pertahanan, Peter Jennings mengatakan kepada Program AM milik ABC
Radio bahwa kemungkinan sejumlah universitas melanggar aturan ekspor
yang ketat soal teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Peter mengatakan sudah waktunya bagi Departemen Pertahanan untuk melakukan penyelidikan mendalam dengan segera. "Departemen Pertahanan sekarang harus mulai mengaudit kinerja universitas, karena kita berbicara soal beralih untuk kepentingan Cina yang bukan kepentingan komersial, bahkan kepentingan nasional atau keamanan Australia," ujarnya.
Ada peraturan ketat yang melarang berbagi penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan militer oleh musuh potensial Australia, termasuk Cina.
Universitas-universitas Australia melakukan penelitian di bidang-bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, komputer super, dan teknologi mobil tanpa pengemudi, yang dapat disesuaikan untuk keperluan militer.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengandalkan penilaian dari pihak universitas sendiri untuk mengatur interaksi para akademisi di institusinya dengan akademisi luar negeri.
"Pada akhirnya, tanggung jawab masing-masing institusi untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang tersebut," kata departemen kepada ABC saat menanggapi pertanyaan seputar hubungan antara peneliti Australia dan China.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University telah menemukan ratusan proyek penelitian yang menghubungkan ilmuwan Australia dengan tokoh militer senior Cina.
Diantara banyaknya kolaborasi dengan sejumlah universitas Australia yang dipertanyakan, terpusat pada Yang Xuejun, seorang letnan jenderal dari angkatan bersenjata nasional Cina, yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat. Letjen Yang memimpin akademi penelitian pertahanan tersebut.
Profesor Hamilton mengatakan banyaknya kolaborasi tersebut berarti teknologi Australia bisa digunakan untuk melawan di medan perang."Tidak diragukan lagi beberapa teknologi yang mereka kembangkan bisa diterapkan untuk meningkatkan kesiapan pertempuran tentara nasional China," kata Profesor Hamilton.
Undang-undang yang mengatur ekspor teknologi pertahanan diperketat pada tahun 2012, untuk memasukkan unsur penelitian universitas setelah penandatanganan perjanjian senjata antara Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Hamilton mengatakan mempertanyakan kolaborasi universitas Australia dengan periset militer Cina berpotensi merusak hubungan dengan sekutu strategis terbesar Australia. "Saya tahu bahwa penelitian kami dibaca secara teliti di Washington dan pertanyaan sulit diajukan kepada Pemerintah Australia," katanya.
Peter mengatakan sudah waktunya bagi Departemen Pertahanan untuk melakukan penyelidikan mendalam dengan segera. "Departemen Pertahanan sekarang harus mulai mengaudit kinerja universitas, karena kita berbicara soal beralih untuk kepentingan Cina yang bukan kepentingan komersial, bahkan kepentingan nasional atau keamanan Australia," ujarnya.
Ada peraturan ketat yang melarang berbagi penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan militer oleh musuh potensial Australia, termasuk Cina.
Universitas-universitas Australia melakukan penelitian di bidang-bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, komputer super, dan teknologi mobil tanpa pengemudi, yang dapat disesuaikan untuk keperluan militer.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengandalkan penilaian dari pihak universitas sendiri untuk mengatur interaksi para akademisi di institusinya dengan akademisi luar negeri.
"Pada akhirnya, tanggung jawab masing-masing institusi untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang tersebut," kata departemen kepada ABC saat menanggapi pertanyaan seputar hubungan antara peneliti Australia dan China.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University telah menemukan ratusan proyek penelitian yang menghubungkan ilmuwan Australia dengan tokoh militer senior Cina.
Diantara banyaknya kolaborasi dengan sejumlah universitas Australia yang dipertanyakan, terpusat pada Yang Xuejun, seorang letnan jenderal dari angkatan bersenjata nasional Cina, yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat. Letjen Yang memimpin akademi penelitian pertahanan tersebut.
Profesor Hamilton mengatakan banyaknya kolaborasi tersebut berarti teknologi Australia bisa digunakan untuk melawan di medan perang."Tidak diragukan lagi beberapa teknologi yang mereka kembangkan bisa diterapkan untuk meningkatkan kesiapan pertempuran tentara nasional China," kata Profesor Hamilton.
Undang-undang yang mengatur ekspor teknologi pertahanan diperketat pada tahun 2012, untuk memasukkan unsur penelitian universitas setelah penandatanganan perjanjian senjata antara Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Hamilton mengatakan mempertanyakan kolaborasi universitas Australia dengan periset militer Cina berpotensi merusak hubungan dengan sekutu strategis terbesar Australia. "Saya tahu bahwa penelitian kami dibaca secara teliti di Washington dan pertanyaan sulit diajukan kepada Pemerintah Australia," katanya.
Credit republika.co.id/australiaplus.com
