"Pemungutan suara merupakan kemenangan bagi Palestina," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Kami akan melanjutkan usaha kami di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di semua forum internasional untuk mengakhiri pendudukan ini dan untuk membangun negara Palestina kita dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya," sambungnya seperti dikutip dari Independent, Jumat (22/12/2017).
Keputusan Donald Trump untuk mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota membuat senang pejabat terpilih Israel tapi membuat marah warga Palestina. Banyak di antaranya percaya bahwa kesepakatan perdamaian Timur Tengah harus mencakup klaim mereka atas kedaulatan sebagian Yerusalem.
Yerusalem berisi situs suci bagi Yudaisme dan Islam, dan statusnya telah berada dalam masa sengketa selama beberapa dekade sejak Israel menguasai kota tersebut saat Perang Enam Hari.
Setelah Trump secara resmi mengumumkan perubahan tersebut, seorang mantan perunding Palestina mengatakan bahwa Presiden AS itu telah menghancurkan kemungkinan solusi dua negara.
"Saya pikir Presiden Trump malam ini mendiskualifikasi Amerika Serikat untuk memainkan peran apapun dalam proses perdamaian apapun," ucap Saeb Erekat kepada wartawan saat itu.
Sebagian besar dunia memiliki reaksi yang sama, mengutuk langkah yang menurut para kritikus akan menghambat proses perdamaian Timur Tengah dan melemahkan peran Amerika sebagai mediator yang netral.
Pemberontakan luas tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan formal PBB, dimana banyak negara memilih untuk menyatakan keputusan Amerika "tidak sah dan tidak berlaku".
Pemerintahan Trump telah mengesampingkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Presiden AS mengancam untuk menahan bantuan terhadap negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Duta Besar Nikki Haley mengatakan bahwa AS tidak dihormati dan akan mengingatnya.
Credit sindonews.com
