Warga Palestina melaksanakan Shalat Jumat kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Jumat (8/12).
CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat
(AS) belum memgambil keputusan apakah negaranya akan mulai memotong
bantuan finansial ke negara-negara yang menentang keputusannya mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel di sidang Majelis Umum PBB. Seperti
diketahui, Majelis Umum PBB baru saja mengadopsi resolusi yang meminta
AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan tim kebijakan luar negeri di departemennya telah diberi wewenang untuk mengeksplorasi berbagai opsi guna menentukan hubungan dengan negara-negara yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kendati demikian, hingga saat ini, belum ada keputusan yang dibuat.
"Dan pemungutan suara di PBB bukan satu-satunya faktor yang akan dipertimbangkan AS ketika menentukan hubungan dengan negara-negara asing," ungkap Nauert dikutip laman ABC News, Kamis (21/12).
Majelis Umum PBB, pada Kamis, telah menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta AS menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini disepakati 128 negara dan ditolak sembilan negara lainnya. Sedangkan 35 negara memilih abstain.
Dalam resolusi tersebut dinyatakan, "Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem, tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang relevan."
Pada awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini memicu gelombang protes serta kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab dan Muslim. Pengakuan Trump tersebut dinilai telah menabrak dan melanggar berbagai kesepakatan serta resolusi internasional terkait Yerusalem.
Setelah gelombang protes, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk melakukan pemungutan suara guna menyetujui resolusi yang menentang tindakan unilateral AS terhadap Yerusalem. Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, namun AS memvetonya.
Keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan mendorong digelarnya sesi khusus di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum, AS tidak memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB.
Untuk mempertahankan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS pun mengancam negara-negara anggota PBB agar tidak menentang pengakuan tersebut. Bila penentangan atau penolakan dilakukan, AS sesumbar akan memotong bantuan finansial ke negara-negara terkait.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
AS Undang 65 Negara Pembela Israel saat Voting Resolusi Yerusalem
NEW YORK
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengundang 65 negara pembela Israel
saat voting resolusi tentang status Yerusalem di Sidang Darurat Majelis
Umum PBB. Ke-65 negara itu yang tidak memberikan suara menentang AS soal
pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel.
Undangan dikirim oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley melalui email. Perwakilan 65 negara diundang ke resepsi 3 Januari 2018.
Langkah Washington itu untuk menandai secara simbolis siapa saja yang mendukung AS dan siapa saja yang melawan.
Undangan email Haley, yang diperoleh Fox News, meminta perwakilan negara-negara yang memilih tidak mendukung resolusi atau pun tidak memberikan suara alias abstain, datang untuk menerima ucapan terima kasih atas persahabatan dengan AS.
Dalam voting Majelis Umum PBB, 128 negara memilih mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem Ibu Kota Israel. Sembilan negara, termasuk AS, memilih menentang resolusi, 35 negara memilih abstain dan 21 negara lainnya absen selama pemungutan suara.
Sembilan negara penentang resolusi atau pro-Israel adalah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo dan AS serta Israel sendiri. Sedangkan 21 negara yang absen belum diketahui.
Sebelumnya pada hari Kamis, Haley, yang telah mengadopsi sikap agresif di PBB menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang “Tidak membangkang” pada AS. ”Karena tidak jatuh ke cara yang tidak bertanggung jawab dari PBB,” kata Haley di Twitter.
Pada hari Rabu, Trump mengancam akan memotong bantuan dari AS kepada negara-negara yang mendukung resolusi soal Yerusalem. ”Biarkan mereka memberikan suara melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” katanya.
Haley kemudian menambahkan bahwa AS akan mencatat negara-negara yang melawan Washington.
Undangan dikirim oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley melalui email. Perwakilan 65 negara diundang ke resepsi 3 Januari 2018.
Langkah Washington itu untuk menandai secara simbolis siapa saja yang mendukung AS dan siapa saja yang melawan.
Undangan email Haley, yang diperoleh Fox News, meminta perwakilan negara-negara yang memilih tidak mendukung resolusi atau pun tidak memberikan suara alias abstain, datang untuk menerima ucapan terima kasih atas persahabatan dengan AS.
Dalam voting Majelis Umum PBB, 128 negara memilih mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem Ibu Kota Israel. Sembilan negara, termasuk AS, memilih menentang resolusi, 35 negara memilih abstain dan 21 negara lainnya absen selama pemungutan suara.
Sembilan negara penentang resolusi atau pro-Israel adalah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo dan AS serta Israel sendiri. Sedangkan 21 negara yang absen belum diketahui.
Sebelumnya pada hari Kamis, Haley, yang telah mengadopsi sikap agresif di PBB menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang “Tidak membangkang” pada AS. ”Karena tidak jatuh ke cara yang tidak bertanggung jawab dari PBB,” kata Haley di Twitter.
Pada hari Rabu, Trump mengancam akan memotong bantuan dari AS kepada negara-negara yang mendukung resolusi soal Yerusalem. ”Biarkan mereka memberikan suara melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” katanya.
Haley kemudian menambahkan bahwa AS akan mencatat negara-negara yang melawan Washington.
Credit sindonews.com
