Seorang pria membentuk siluet saat
meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa
(kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul
Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad)
Kairo, Mesir (CB) - Ketua Parlemen Mesir Ali Abdel-Aal pada
Ahad (17/12) mengatakan Mesir sedang mempersiapkan resolusi PBB untuk
menghadapi pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Ketika berbicara selama sidang parlemen, Abdel-Aal mengatakan Mesir telah mulai menghubungi semua pemimpin Arab dan sejumlah pejabat asing buat resolusi tersebut.
Abdel-Aal menegaskan Yerusalem akan tetap menjadi kota Arab, dan kembali menyampaikan penolakan Mesir atas keputusan AS untuk mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Semua anggota Parlemen Mesir menghadiri sidang tersebut dengan mengenakan kain selempang yang bertuliskan "Yerusalem adalah Arab".
Abdel-Aal mengambahkan wakil Mesir untuk Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyelenggaraan sidang darurat untuk membuat pemerintah AS mencabut keputusannya, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.
Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci yang menjadi sengketa itu.
Pengumuman Trump menyulut penentangan dan pengutukan luas dari negara Arab dan Muslim.
Yerusalem berada pada inti konflik Palestina-Israel.
Meskipun Israel merebut Yerusalem Timur dari Jordania dalam Perang 1967 dan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan" pada 1980, tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Rakyat Palestina berkeras mereka mesti mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dalam penyelesaian akhir.
Berdasarkan kesepakatan perdamaian terdahulu Palestina-Israel, status Yerusalem mesti diputuskan melalui pembicaraan status-akhir antara Palestina dan Israel.
Ketika berbicara selama sidang parlemen, Abdel-Aal mengatakan Mesir telah mulai menghubungi semua pemimpin Arab dan sejumlah pejabat asing buat resolusi tersebut.
Abdel-Aal menegaskan Yerusalem akan tetap menjadi kota Arab, dan kembali menyampaikan penolakan Mesir atas keputusan AS untuk mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Semua anggota Parlemen Mesir menghadiri sidang tersebut dengan mengenakan kain selempang yang bertuliskan "Yerusalem adalah Arab".
Abdel-Aal mengambahkan wakil Mesir untuk Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyelenggaraan sidang darurat untuk membuat pemerintah AS mencabut keputusannya, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.
Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci yang menjadi sengketa itu.
Pengumuman Trump menyulut penentangan dan pengutukan luas dari negara Arab dan Muslim.
Yerusalem berada pada inti konflik Palestina-Israel.
Meskipun Israel merebut Yerusalem Timur dari Jordania dalam Perang 1967 dan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan" pada 1980, tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Rakyat Palestina berkeras mereka mesti mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dalam penyelesaian akhir.
Berdasarkan kesepakatan perdamaian terdahulu Palestina-Israel, status Yerusalem mesti diputuskan melalui pembicaraan status-akhir antara Palestina dan Israel.
Credit antaranews.com
