Rabu, 08 Maret 2017

Ankara Tuduh Jerman Ikut Campur Internal Turki Jelang Referendum

 
Ankara Tuduh Jerman Ikut Campur Internal Turki Jelang Referendum
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat bertemu para warga Turki di Hamburg, Jerman, pada Selasa (7/3/2017). Foto / REUTERS / Fabian Bimmer
 
HAMBURG - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menuduh Jerman mempengaruhi warga Turki yang berada di Jerman terkait referendum yang akan digelar Ankara. Referendum di Turki pada April nanti untuk perluasan kekuasaan presiden di negara tersebut.

"Ini adalah obstruksi sistematis, dan Jerman menerapkan tekanan sistematis pada warga negara kami. Ini tidak bisa diterima. Kami selalu ingin melihat Jerman sebagai teman, tapi pendekatan sistematis anti-Turki oleh Jerman tidak sesuai dengan persahabatan kami,” kata Cavusoglu, kemarin, di kediaman Konsulat Jenderal Turki di Hamburg, seperti dikutip dari Cumhuriyet, Rabu (8/3/2017).

Pertemuan Menlu Turki itu semestinya digelar di bangunan lain. Namun dibatalkan karena dilaporkan ada tekanan dari Jerman.

”Kami tetap berpegang pada prinsip bahwa kita tidak harus ikut campur dalam politik internal negara yang ramah,” ujar Cavusoglu. ”Jerman tidak boleh campur tangan dalam politik kami, dalam referendum kami,” imbuh dia.

”Jangan memberi kami pelajaran dalam hal-hal lain seperti hak asasi manusia dan demokrasi,” katanya.

Menteri Turki itu mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya bahwa pertemuan orang Turki di Jerman dengan para pejabat Ankara telah dibatalkan di Jerman. Menurutnya, pemerintah di Berlin sedang mencoba untuk mengubah sikap warga Turki terhadap referendum pada bulan April nanti terkait perluasan kekuasaan presiden di Turki.

Pada hari Jumat lalu, Cavusoglu juga menuduh Jerman mengejar kebijakan standar ganda terhadap Turki. Menurutnya, Ankara tidak akan "terintimidasi” oleh sikap Jerman. Komentar itu muncul setelah Kota Jerman selatan, Gaggenau, membatalkan kunjungan Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag, yang berencana untuk memberikan pidato untuk mendukung referendum.



Credit  sindonews.com