Kamis, 23 Februari 2017

Pemimpin permasalahkan solusi dua negara konflik Palestina

 
Teheran, Iran (CB) - Para pemimpin dari berbagai negara di dunia yang menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina mempertanyakan solusi dua negara guna menyelesaikan konflik di tanah suci Umat Islam tersebut.

Hari pertama Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina berlangsung panas, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik, di Teheran, Iran, Selasa (21/2).

Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari.

Pada pidato pembukaan, Pemimpin Besar Iran, Ayatollah Ali Khamenei mempertanyakan semua upaya perundingan damai dan diplomasi yang sudah puluhan tahun dilakukan namun tanpa hasil. Malah, Israel secara terbuka terus merampas tanah rakyat Palestina.

Pidato Khamenei itu mewarnai pernyataan dari para pimpinan delegasi dari negara lain yang berbicara di hari pertama konferensi.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Beri, dengan tegas menyatakan bahwa solusi dua negara adalah dusta Israel karena pada kenyataannya Israel terus merampas tanah milik rakyat Palestina.

Pernyataan itu dikuatkan oleh Syech Naim Kasim, tokoh pimpinan Hizbollah, yang menyerukan perlawanan bersenjata terhadap Israel.

Seluruh ketua delegasi dari 80 negara menyuarakan protes keras atas pembangunan permukiman ilegal Yahudi di atas tanah penduduk Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Mereka juga mengutuk legalisasi permukiman ilegal oleh Parlemen Israel.

Protes dan kritik keras atas gagasan solusi dua negara juga disuarakan oleh pihak Palestina.

Ketua Parlemen Palestina, Salim Janun menegaskan perlunya perlawanan berlanjut terhadap zionis Israel untuk mendapatkan kembali hak-hak bangsa Palestina yan selama ini dirampas oleh penjajah Palestinia.

Pernyataan ini juga diamini oleh Wakil Faksi Fatah, Hamas dan Jihad Islam yang hadir dalam konferensi tersebut.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Sidik yang menghadiri konferensi menjelaskan bahwa kritik keras atas ide solusi dua negara muncul akibat keputusasaan akan upaya perundingan damai dan diplomasi politik untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

"Sangat nyata proses perundingan hanya menguntungkan zionis Israel. Penguasaan mereka atas tanah Palestina terus bertambah, sementara posisi bangsa Palestina makin terjepit. Jadi wajar jika hari ini muncul ketidakpercayaan terhadap solusi dua negara," ungkap Mahfuz.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, dalam pernyataannya di sesi pleno juga tidak mengangkat solusi dua negara.

"Suasana psiko-politiknya tidak mendukung. Kita hanya pertegas perlunya percepatan perwujudan Palestina merdeka dan berdaulat, serta keharusan Israel mundur dari semua wilayah pendudukan pasca 1967," kata Mahfuz.


Credit  antaranews.com


Palestina kecam solusi dua negara


Palestina kecam solusi dua negara
Dokumentasi eeorang guru mengajar murid Palestina Badui di luar ruangan dekat perumahan Maale Adumim Yahudi (terlihat di latar belakang), Desa Al-Eizariya, di Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (1/3/2016). Pasukan Isreal membongkar karavan yang digunakan sebagai ruang kelas untuk sekolah komunitas Badui dan memberitahu mereka kontainer dipindahkan karena mereka tidak memiliki izin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk tinggal di sana. (REUTERS/Ammar Awad)
... harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina...
Teheran, Iran (CB) - Ketua Parlemen Palestina, Aziz Duwak, mengecam Solusi Dua Negara alias Two State Solution dan mengajak seluruh peserta Konferensi Internasional tentang Dukungan Bagi Perjuangan Rakyat Palestina untuk menolak penyelesaian konflik di Palestina dengan cara itu.

"Harus ada aksi-aksi yang mengecam Solusi Dua Negara karena hal itu merupakan keputusan yang ceroboh," kata Duwak di Teheran, Selasa (21/2), saat menyampaikan pidatonya pada konferensi yang dihadiri sekitar 80 negara dan 700 anggota delegasi itu.

Dia mengecam pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat yang terus berlangsung, dan karenanya Palestina akan mempersiapkan gerakan-gerakan oposisi terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Zionis tersebut.

"Kita harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina. Saya juga mendorong Rakyat Palestina agar tetap gigih dan meningkatkan perlawanan terhadap kaum Zionis serta memperoleh kembali hak atas wilayah milik rakyat Palestina," kata Duwak.

Rakyat Palestina tetap waspada terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, katanya, seraya mengimbau seluruh negara dan pemerintahan di dunia untuk bersatu serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain dengan semangat yang sama seperti konferensi tersebut.

Ketua Parlemen Palestina itu juga meminta dukungan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam membantu rakyat Palestina yang lebih nyata yaitu memberi sumbangan kemanusian seperti makanan yang bergizi serta obat-obatan.

Menurut Duwak, dalam keadaan apapun rakyat Palestina tetap dapat bertahan melawan kejahatan besar yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Parlemen Iran telah menyelenggarakan konferensi internasional dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina selama lima kali.

Konferensi pertama dilaksanakan pada 19-22 Oktober 1991 yang disusul dengan konferensi yang ke-2 pada 24-25 April 2001, yang ke-3 pada 14-15 April, 2005, ke-4 pada 4-5 Maret, 2009 dan ke-5 pada 1-2 Oktober 2011.

Parlemen Iran menyelenggarakan semua konferensi tersebut di Teheran yang dihadiri oleh anggota parlemen, tokoh-tokoh politik, budayawan dan ahli di bidang ilmu pengetahuan dari berbagai negara di dunia.

Konferensi ke-6 yang diadakan pada 21-22 Februari itu dihadiri 80 delegasi asing dari berbagai negara di dunia, 700 tamu asing dan perwakilan organisasi pro-Palestina juga berpartisipasi dalam kegiatan itu.

Credit  antaranews.com



Palestina minta resolusi PBB mengenai permukiman ilegal


Teheran, Iran (CB) - Dewan Nasional Palestina telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengeluarkan resolusi atas UU Legalisasi Pembangunan Permukiman Israel di tanah pendudukan Palestina, kata anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Sidik di Teheran, Selasa (21/2).

Permintaan ini juga secara tertulis telah disampaikan pada Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Permintaan itu merupakan reaksi atas keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang pada 6 Februari 2017 mengesahkan UU untuk melegalisasi pembangunan 4.000 rumah baru di atas tanah milik warga sipil Palestina di Tepi Barat.

Keputusan yang memicu kemarahan warga Palestina ini menjadi jalan bagi pemerintah Israel untuk meneruskan agenda pendudukan wilayah dan pembangunan permukiman warga Israel di tanah suci Palestina.

Reaksi tidak hanya muncul dari warga Palestina, namun juga sebagian anggota Knesset dan warga Yahudi yang menolak keputusan tersebut.

"Ketika dunia Islam dikuras energinya oleh konflik dan perang di Suriah, Irak, Yaman dan beberapa negeri muslim lain, pemerintahan zionis Yahudi merasa aman melanjutkan pendudukannya di tanah suci Palestina, merampas tanah warga sipil dan membangun perumahan baru bagi warga Yahudi," tegas Mahfuz Sidik yang hadir pada konferensi tersebut.

Menurut dia, pembangunan ilegal itu merupakan penjajahan Israel atas rakyat Palestina dan hampir tak ada kekuatan dunia yang bisa menghentikannya.

Lebih lanjut Mahfuz memaparkan bahwa sampai saat ini jumlah pemukim baru warga Israel di daerah pendudukan Palestina sudah hampir mencapi satu juta orang yang terkonsentrasi di wilayah Tepi Barat dan Yerussalem Timur.

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Israel, pada Januari 2015 sekitar 390.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan sekitar 375.000 di Yerussalem Timur.

Mereka tinggal di perumahan baru yang tersebar dan dikelilingi tembok pengaman yang tinggi serta pos pengamanan yang ketat.

Menurut Yesha Council, hingga Juni 2014 warga Israel telah menempati 121 permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang oleh PBB ditetapkan sebagai wilayah otoritas Palestina.

Empat permukiman baru Israel yang terbesar terletak di Modiin, Beitar illit, Maale Adumim dan Ariel.

"Saat ini wilayah Palestina yang tidak dikuasai oleh zionis Israel hanya tinggal 10 peesen di Tepi Barat dan Gaza. Pendudukan dan permukiman baru terus dibangun oleh pemerintah Israel dengan tidak mengindahkan semua reaksi dunia, termasuk resolusi PBB dan Konvensi Jenewa," tutur Mahfuz.

Dia menambahkan bahwa pada saat debat di Knesset pada Senin (20/2), pemerintah Tel Aviv menegaskan bahwa "the entire land is owned by Israeli", yang berarti seluruh tanah (Palestina) adalah hak milik Israel.

"Jadi sekadar protes dan resolusi tidak akan pernah menghentikan langkah penjajahan zionis Israel di tanah suci Palestina," ucap Mahfuz.


Credit  antaranews.com