Ilustrasi Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, Washington D.C. (REUTERS/Joshua Roberts)
Seperti dilansir Reuters, Senin (14/1), Graham menyatakan dia sudah mendesak Trump untuk membuka kembali pemerintahan secara temporer pada Minggu kemarin, seperti yang digagas oleh fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan. Dia juga meminta supaya Trump dan Dewan Perwakilan kembali berunding soal anggaran tembok perbatasan.
"Sebelum dia (Trump) menggunakan haknya untuk menyatakan keadaan darurat, yang saya pikir hampir pasti terjadi, saya memintanya untuk membuka pemerintahan secara temporer, mungkin selama tiga pekan, untuk melihat apakah kami bisa membuat kesepakatan," kata Graham.
Meski begitu, Graham menyatakan Trump tidak sepakat dengan idenya. Menurut dia Trump masih teguh dengan pendiriannya yang akan mencabut penutupan pemerintahan, jika Kongres menyetujui pengajuan anggaran tembok perbatasan, atau dia nekat menyatakan status darurat nasional sebagai jalan pintas untuk mencairkan uang itu.
"Kita bikin kesepakatan dulu, baru membuka kembali pemerintahan," ujar Graham menirukan Trump.
Trump berkeras tetap menutup pemerintahan, yang dilakukan sejak 22 Desember 2018, sampai pengajuan anggaran tembok perbatasan sebesar US$5,6 miliar disetujui Dewan Perwakilan. Namun, Dewan Perwakilan sampai saat ini hanya mau meloloskan US$1,3 miliar untuk proyek itu.
"Saya di Gedung Putih menunggu. Demokrat ada di mana-mana, tetapi orang-orang di Washington menunggu gaji mereka. Mereka (Demokrat) malah bersenang-senang," cuit Trump melalui akun Twitternya pada Minggu kemarin.
Cuitan itu dibalas oleh Wakil Kepala Staf Ketua Dewan Perwakilan AS, Drew Hammill. Menurut dia, Ketua DPR Nancy Pelosi tetap bekerja sepanjang akhir pekan.
Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang berlanjut membuat resah para pegawai negeri dan honorer di seluruh lembaga negara setempat. Kini 800 ribu PNS di Negeri Abang Sam semakin cemas karena terancam tidak bisa membayar tagihan hingga terusir dari rumah sewaan yang mereka huni selama ini.
Sejumlah lembaga yang tidak mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan terpaksa tetap bekerja tanpa digaji.
Sebagian PNS AS kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski mereka cuti atau masuk kerja pun tetap tidak dihitung oleh negara, yang berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.
Credit cnnindonesia.com
