CB, Jakarta - Indonesia akan memanfaatkan secara optimal posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah terpilih pada Juni 2018. Indonesia akan berpartner dengan negara-negara lain untuk menciptakan keamanan dunia.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus Indonesia melalui jabatan ini. Pertama, Indonesia ingin bisa menciptakan ekosistem perdamaian dunia yang berkelanjutan, diantaranya dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, konsultasi dan negosiasi.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, kiri. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Kedua, Indonesia ingin mensinergikan kerja organisasi-organisasi di
kawasan seperti ASEAN dan African Union agar bisa mendukung kerja Dewan
Keamanan PBB. Sebab yang mengetahui situasi detail di kawasan adalah
negara-negara kawasan.
"Kami ingin organisasi - organisasi di kawasan itu bisa menjadi pihak pertama yang memberikan respon, khususnya jika terjadi konflik," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.
Ketiga, Indonesia dengan menggandeng negara-negara lain akan mencari cara bagaimana menaklukkan terorisme dengan pendekatan soft power atau komprehensif. Febrian mengklaim, Indonesia piawai di bidang ini.Keempat, Indonesia ingin mencari cara bagaimana mensinergikan antara perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah konflik.
Terakhir, posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan digunakan Indonesia untuk terus mengangkat isu Palestina. Indonesia akan selalu menempatkan isu palestina dalam radar pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Febrian mengakui, isu sengketa wilayah Israel - Palestina adalah salah satu isu tersulit yang dihadapi dunia. Namun begitu, Indonesia akan berupaya bagaimana agar isu ini tidak hilang dengan isu penting lainnya.
Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020. Jabatan ini merupakan yang keempat kalinya.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus Indonesia melalui jabatan ini. Pertama, Indonesia ingin bisa menciptakan ekosistem perdamaian dunia yang berkelanjutan, diantaranya dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, konsultasi dan negosiasi.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, kiri. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
"Kami ingin organisasi - organisasi di kawasan itu bisa menjadi pihak pertama yang memberikan respon, khususnya jika terjadi konflik," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.
Ketiga, Indonesia dengan menggandeng negara-negara lain akan mencari cara bagaimana menaklukkan terorisme dengan pendekatan soft power atau komprehensif. Febrian mengklaim, Indonesia piawai di bidang ini.Keempat, Indonesia ingin mencari cara bagaimana mensinergikan antara perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah konflik.
Terakhir, posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan digunakan Indonesia untuk terus mengangkat isu Palestina. Indonesia akan selalu menempatkan isu palestina dalam radar pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Febrian mengakui, isu sengketa wilayah Israel - Palestina adalah salah satu isu tersulit yang dihadapi dunia. Namun begitu, Indonesia akan berupaya bagaimana agar isu ini tidak hilang dengan isu penting lainnya.
Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020. Jabatan ini merupakan yang keempat kalinya.
Credit tempo.co
