Israel akan memperluas permukiman ilegal di jantung kota Hebron.
CB,
HEBRON -- Otoritas Palestina mengecam keputusan Israel untuk memperluas
permukiman ilegal di jantung kota Hebron. Langkah itu digambarkan
sebagai deklarasi perang terhadap rakyat Palestina.
Pada Ahad (14/10), juru bicara Otoritas Palestina Yousef Al Mahmoud
mengatakan dalam sebuah pernyataan, langkah tersebut menargetkan
keberadaan rakyat Palestina secara terang-terangan. Israel juga dianggap
telah melakukan serangan terhadap hukum dan resolusi internasional.
Dilansir
di Aljazirah yang mengutip laporan kantor berita Wafa, 31 rumah pemukim
yang akan dibangun di Hebron, yang terletak di wilayah Tepi Barat yang
diduduki, akan menjadi permukiman Yahudi pertama di Hebron sejak 2002.
Menurut harian
Haaretz, pembangunannya akan menelan biaya sekitar 6,1 juta dolar AS.
LSM
Peace Now, yang memantau pembangunan permukiman di wilayah yang
diduduki, mengatakan izin konstruksi permukiman baru ini telah disetujui
pada Oktober tahun lalu, tetapi masih membutuhkan persetujuan dari
pemerintah. Setelah kabinet menyetujui dana untuk rencana pembangunan
tersebut, proyek permukiman dapat dilanjutkan.
"Untuk
pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Hebron akan memiliki
permukiman Yahudi baru, tempat sebuah kamp militer pernah berdiri," kata
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada Ahad (14/10) setelah
pertemuan kabinet mingguan.
Dia mengatakan proyek itu akan
terdiri dari 31 rumah pemukim dan dua taman kanak-kanak. "Ini merupakan
langkah penting dalam aktivitas global yang kami lakukan untuk
memperkuat permukiman di Yudea dan Samaria," kata Lieberman.
Para
pemukim dan sekitar 30 ribu warga Palestina yang hidup berdampingan
dengan mereka akan jatuh di bawah kekuasaan militer Israel. Peace Now
mengatakan, permukiman akan di bangun di atas tanah yang secara sah
milik warga Palestina.
Hebron adalah rumah bagi sekitar 200
ribu warga Palestina dan sekitar 800 pemukim Yahudi yang hidup di bawah
perlindungan tentara Israel di beberapa lokasi yang dijaga ketat di
jantung kota. Permukiman baru di Hebron akan dibangun di Jalan Shuhada,
yang sebagian besar telah ditutup bagi orang-orang Palestina yang telah
berulang kali menuntut agar jalan itu dibuka kembali untuk lalu lintas.
Daerah
itu dikuasai pada 1980 oleh tentara Israel, yang membangun pangkalan
militer di atasnya untuk melindungi pemukim Yahudi Hebron. Pembantaian
29 Muslim pada 1994 di Hebron oleh Baruch Goldstein Israel-Amerika
mendorong dikeluarkannya kesepakatan tiga tahun kemudian, yang
memberikan Otoritas Palestina kekuasaan terhadap 80 persen wilayah kota.
Rencana
pembangunan permukiman di Tepi Barat telah meningkat sejak awal 2017,
ketika Donald Trump, sekutu utama Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu, dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS).
Lebih
dari 700 ribu pemukim Yahudi sekarang tinggal di 196 permukiman (yang
dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel) dan lebih dari 200 pos
pemukim (yang dibangun tanpa persetujuan pemerintah Israel) di Tepi
Barat yang diduduki.
Hukum internasional memandang Tepi
Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap
semua permukiman Yahudi di tanah itu ilegal. Hal ini juga dipandang
sebagai hambatan utama dalam upaya perdamaian karena permukiman dibangun
di atas tanah yang diinginkan rakyat Palestina untuk negara masa depan
mereka yang merdeka.
