LONDON
- Para menteri Eropa berharap dapat meningkatkan tekanan pada rezim
Korea Utara (Korut) setelah menyetujui sanksi baru terhadap negara
tersebut. Begitu pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Inggris
Boris Johnson.
Pada sebuah pertemuan di Luksemburg, para menteri luar negeri akan kembali merencanakan untuk memotong sumber uang tunai yang membantu menopang program rudal nuklir Kim Jong-un. Ada rencana ekspansi investasi Uni Eropa (UE) di negara nakal itu dan minyak Eropa tidak akan lagi diekspor ke Korut.
Lebih banyak nama akan ditambahkan ke daftar pejabat rezim dan perusahaan yang terkena pembekuan aset dan larangan bepergian. Transaksi pribadi ke Korut akan dibatasi sampai 5.000 euro, padahal sebelumnya dimungkinkan untuk mengirim hingga 15.000 euro.
Pembatasan terhadap pekerja Korut di UE juga akan diperkuat sebagai bagian dari rencana untuk mengekang uang yang membuat jalannya kembali ke rezim tersebut, walaupun tidak ada yang berbasis di Inggris.
Johnson mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat pada Pyongyang adalah cara terbaik untuk mengekang program rudal ilegal.
"Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak dapat diterima masyarakat internasional, itulah sebabnya Inggris, bekerja sama dengan sekutu Eropa kami, telah mendapatkan satu set sanksi baru yang ketat terhadap rezim tersebut," ujar Johnson seperti dikutip dari ITV, Senin (16/10/2017).
"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, rezim Korut harus bertanggung jawab penuh atas tindakan yang telah diberlakukan oleh masyarakat internasional terhadapnya, termasuk sanksi-sanksi ini," sambungnya.
"Memaksimalkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Korea Utara adalah cara paling efektif untuk menekan Pyongyang untuk menghentikan tindakan ilegal dan agresifnya," tukasnya.
Pada sebuah pertemuan di Luksemburg, para menteri luar negeri akan kembali merencanakan untuk memotong sumber uang tunai yang membantu menopang program rudal nuklir Kim Jong-un. Ada rencana ekspansi investasi Uni Eropa (UE) di negara nakal itu dan minyak Eropa tidak akan lagi diekspor ke Korut.
Lebih banyak nama akan ditambahkan ke daftar pejabat rezim dan perusahaan yang terkena pembekuan aset dan larangan bepergian. Transaksi pribadi ke Korut akan dibatasi sampai 5.000 euro, padahal sebelumnya dimungkinkan untuk mengirim hingga 15.000 euro.
Pembatasan terhadap pekerja Korut di UE juga akan diperkuat sebagai bagian dari rencana untuk mengekang uang yang membuat jalannya kembali ke rezim tersebut, walaupun tidak ada yang berbasis di Inggris.
Johnson mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat pada Pyongyang adalah cara terbaik untuk mengekang program rudal ilegal.
"Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak dapat diterima masyarakat internasional, itulah sebabnya Inggris, bekerja sama dengan sekutu Eropa kami, telah mendapatkan satu set sanksi baru yang ketat terhadap rezim tersebut," ujar Johnson seperti dikutip dari ITV, Senin (16/10/2017).
"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, rezim Korut harus bertanggung jawab penuh atas tindakan yang telah diberlakukan oleh masyarakat internasional terhadapnya, termasuk sanksi-sanksi ini," sambungnya.
"Memaksimalkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Korea Utara adalah cara paling efektif untuk menekan Pyongyang untuk menghentikan tindakan ilegal dan agresifnya," tukasnya.
Credit sindonews.com
Legislator Korut: Nuklir Dibutuhkan karena Ancaman AS
ST PETERSBURG
- Seorang pejabat tinggi Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa
pengembangan nuklir negara tersebut diperlukan karena ancaman yang
diajukan oleh Amerika Serikat (AS). Ia juga berpendapat bahwa program
nuklir tersebut untuk pencegahan.
Wakil ketua parlemen Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), nama resmi Korut, Ahn Dong Chun memberikan komentar tersebut di sebuah majelis Inter-Parliamentary Union di St. Petersburg, Rusia.
"Negara kita terancam, keberadaan DPRK sudah dipertaruhkan," katanya, mengacu pada pernyataan Presiden Donald Trump di Majelis Umum PBB.
"Program nuklir kami adalah program pencegahan nuklir yang bertujuan untuk melindungi kemerdekaan kami, kami tidak punya pilihan selain mengembangkan program nuklir kita," tegasnya seperti dikutip dari ABC News, Senin (16/10/2017).
Uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal telah menimbulkan ketegangan global dan mendorong beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan PBB.
Sebuah rencana de-eskalasi, yang didukung oleh Rusia dan China, akan meminta Korut menunda program rudal balistiknya dan Amerika Serikat serta Korsel secara bersamaan menyerukan moratorium latihan perang skala besar. Kedua gerakan tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi pembicaraan multilateral.
Wakil ketua parlemen Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), nama resmi Korut, Ahn Dong Chun memberikan komentar tersebut di sebuah majelis Inter-Parliamentary Union di St. Petersburg, Rusia.
"Negara kita terancam, keberadaan DPRK sudah dipertaruhkan," katanya, mengacu pada pernyataan Presiden Donald Trump di Majelis Umum PBB.
"Program nuklir kami adalah program pencegahan nuklir yang bertujuan untuk melindungi kemerdekaan kami, kami tidak punya pilihan selain mengembangkan program nuklir kita," tegasnya seperti dikutip dari ABC News, Senin (16/10/2017).
Uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal telah menimbulkan ketegangan global dan mendorong beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan PBB.
Sebuah rencana de-eskalasi, yang didukung oleh Rusia dan China, akan meminta Korut menunda program rudal balistiknya dan Amerika Serikat serta Korsel secara bersamaan menyerukan moratorium latihan perang skala besar. Kedua gerakan tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi pembicaraan multilateral.
credit sindonews.com
