Presiden China, Xi Jinping. (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)
Beijing/Taipei (CB) - China memiliki tekad, keyakinan dan
kemampuan untuk menggagalkan usaha Taiwan mengumumkan kemerdekaan, kata
Presiden China, Xi Jinping, Rabu, yang mendorong Taipei menjawab bahwa
hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Taiwan adalah salah satu persoalan peka dan terpenting China, yang menganggap Taiwan, yang berpendirian demokratis, adalah provinsi yang tidak patuh dan tidak pernah meninggalkan kemungkinan menggunakan kekuatan agar Pulau Formosa itu dapat berada di bawah kendalinya.
Xi menetapkan taruhan besar untuk mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, di Singapura, 2015.
Namun, hubungan tersebut tenggelam sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan pendukung kemerdekaan menang dalam pemilihan presiden pada tahun lalu, dengan Beijing khawatir bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, yang menjadi peringatan bagi China.
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari teritori China dari China," kata Xi, kepada lebih dari 2.000 utusan pada pembukaan Kongres Partai Komunis, yang diadakan seminggu, yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan terlama dalam 3,5 jam pidato itu.
"Kami memiliki tekad, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apapun," kata Xi, kepada hadirin, termasuk sekitar 300 orang dari Tentara Pembebasan Rakyat.
Beijing menangguhkan pembicaraan tetap dengan Taipei, yang didirikan di bawah pemerintahan Taiwan, yang sebelumnya ramah dengan China, dan terjadi penurunan tajam dalam jumlah wisatawan China, yang mengunjungi Taiwan di bawah pemerintahan Tsai.
Tsai mengatakan menginginkan perdamaian dengan China, namun akan melindungi kebebasan dan demokrasi Taiwan.
Di Taipei, Dewan Urusan Daratan kabinet mengatakan bahwa persoalan itu"benar-benar" merupakan hak 23 juta orang Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka.
"Republik China adalah negara yang berdaulat," kata dewan itu, dengan menggunakan nama resmi Taiwan. Sementara China daratan bernama resmi Republik Rakyat China.
Pelestarian sistem demokrasi Taiwan adalah nilai inti Taiwan, kata dewan tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Xi. Tsai dan pemerintahannya terkendali dan tidak provokatif terhadap China, namun dengan kukuh membela keamanan dan martabat Taiwan.
Taiwan adalah salah satu persoalan peka dan terpenting China, yang menganggap Taiwan, yang berpendirian demokratis, adalah provinsi yang tidak patuh dan tidak pernah meninggalkan kemungkinan menggunakan kekuatan agar Pulau Formosa itu dapat berada di bawah kendalinya.
Xi menetapkan taruhan besar untuk mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, di Singapura, 2015.
Namun, hubungan tersebut tenggelam sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan pendukung kemerdekaan menang dalam pemilihan presiden pada tahun lalu, dengan Beijing khawatir bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, yang menjadi peringatan bagi China.
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari teritori China dari China," kata Xi, kepada lebih dari 2.000 utusan pada pembukaan Kongres Partai Komunis, yang diadakan seminggu, yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan terlama dalam 3,5 jam pidato itu.
"Kami memiliki tekad, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apapun," kata Xi, kepada hadirin, termasuk sekitar 300 orang dari Tentara Pembebasan Rakyat.
Beijing menangguhkan pembicaraan tetap dengan Taipei, yang didirikan di bawah pemerintahan Taiwan, yang sebelumnya ramah dengan China, dan terjadi penurunan tajam dalam jumlah wisatawan China, yang mengunjungi Taiwan di bawah pemerintahan Tsai.
Tsai mengatakan menginginkan perdamaian dengan China, namun akan melindungi kebebasan dan demokrasi Taiwan.
Di Taipei, Dewan Urusan Daratan kabinet mengatakan bahwa persoalan itu"benar-benar" merupakan hak 23 juta orang Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka.
"Republik China adalah negara yang berdaulat," kata dewan itu, dengan menggunakan nama resmi Taiwan. Sementara China daratan bernama resmi Republik Rakyat China.
Pelestarian sistem demokrasi Taiwan adalah nilai inti Taiwan, kata dewan tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Xi. Tsai dan pemerintahannya terkendali dan tidak provokatif terhadap China, namun dengan kukuh membela keamanan dan martabat Taiwan.
Credit antaranews.com
