Dikecam soal HAM, Duterte Tolak Bertemu Sekjen PBB

 

 

 Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT ASEAN yang akan digelar di Laos pekan depan. (Reuters/Erik De Castro)

 

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT ASEAN yang akan digelar di Laos pekan depan. Penolakan ini terjadi menyusul ancamannya untuk keluar dari PBB--yang kemudian disebutnya hanya bercanda--karena PBB kerap mengkritiknya soal penegakan HAM dalam perang anti-narkoba yang membolehkan praktik pembunuhan di luar hukum di Filipina.

Ban meminta diadakannya pertemuan bilateral dengan Duterte pada KTT ASEAN di Laos, namun pejabat kantor kepresidenan Filipina menyatakan pertemuan ini tidak akan terjadi karena padatnya jadwal Duterte.

"Ada permintaan pertemuan tapi kami tidak bisa menemukan waktu yang tepat," kata juru bicara Ban, Stephane Dujarric, Kamis (1/9).

Pejabat PBB lain yang enggan dipublikasikan identitasnya menyatakan pertemuan itu ditolak karena "ketidakcocokan jadwal."

Sementara, juru bicara presiden Filipina Ernesto Abella mengkonfirmasi bahwa Duterte tidak akan bertemu Ban pada KTT ASEAN di Laos, namun menolak memberi komentar soal dugaan penolakan itu terkait dengan kritik PBB terhadap Duterte.

"PRRD [Presiden Rodrigo Roa Duterte] memiliki alasan sendiri untuk tidak bertemu dengan sejumlah pemimpin. Tidak ada alasan untuk berspekulasi soal hubungan Filipina dengan komunitas bangsa-bangsa," ujarnya.

Seorang pejabat lainnya, yang juga menolak untuk diidentifikasi, menyatakan "pada dasarnya tidak pernah terjadi" sebelumnya seorang pemimpin negara terlalu sibuk untuk memenuhi permintaan pertemuan dari Sekjen PBB.

"Kebijakan soal narkoba dan HAM akan menjadi bahasan utama PBB dalam pertemuan itu," kata pejabat itu kepada Reuters.

Kisruh Duterte dengan PBB bermula ketika dua pakar hak asasi manusia PBB mendesak Manila untuk menghentikan gelombang pembunuhan di luar hukum yang meningkat sejak Duterte menyerukan kampanye perang terhadap narkoba. Pasalnya, baru dua bulan Duterte menjabat, sudah 2.000 warga Filipina tewas dibunuh penembak tak dikenal.

Menyusul kritik terhadap lonjakan jumlah praktik pembunuhan di luar hukum itu, Duterte mengungkapkan kekesalannya dan sempat mengancam akan keluar dari PBB pada 21 Agustus lalu. Dia menyebut mungkin akan merapat ke China dan negara-negara Afrika dan membentuk koalisi global alternatif.

Namun hanya sehari setelahnya, Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay mengatakan bahwa Filipina tetap berkomitmen dan tidak akan meninggalkan PBB, "meskipun kami sering frustrasi dengan lembaga internasional ini."

Filipina akan mengambil alih kursi kepemimpinan ASEAN dari Laos pada 2017 mendatang.



Credit  CNN Indonesia