GUATEMALA CITY
- Presiden Guatemala, Jimmy Morales mengatakan, pihaknya akan menarik
diri dari komisi anti-korupsi yang didukung PBB dan memberikan waktu 24
jam bagi staf badan itu untuk meninggalkan negara itu. Langkah itu
menuai kecaman dari kelompok-kelompok HAM dan pengacara konstitusi di
negara tersebut.
Morales menuduh Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, yang biasa dikenal sebagai CICIG, mempolarisasi negara dan membahayakan keamanannya, serta melanggar HAM dan bersekutu dengan struktur kriminal dan "teroris".
Morales menuduh Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, yang biasa dikenal sebagai CICIG, mempolarisasi negara dan membahayakan keamanannya, serta melanggar HAM dan bersekutu dengan struktur kriminal dan "teroris".
"Guatemala mengakhiri perjanjian dengan CICIG karena pelanggaran serius hukum nasional dan internasional. Kami telah menunggu 16 bulan bagi PBB untuk menanggapi keluhan kami," kata Morales dalam konferensi pers di Guatemala City.
"CICIG telah mempertaruhkan kedaulatan rakyat Guatemala. PBB tidak mencari solusi untuk dugaan pelanggaran yang terjadi," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (8/1).
Morales membuat pernyataan itu sembari dikelilingi oleh keluarga orang-orang yang ia tegaskan dituduh oleh CICIG, termasuk keluarga Rusia yang dituntut dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena menggunakan paspor Guatemala yang dipalsukan.
Sementara itu,Menteri Luar Negeri Guatemala, Sandra Jovel menuturkan bahwa dia telah memberi tahu Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres tentang keputusan sepihak itu. "Kesepakatan itu diselesaikan. Kami berharap Sekjen PBB akan menghormati kedaulatan kami," ungkap Jovel.
Credit sindonews.com
