Habiskan Rp182,9 Triliun, Kapal Induk AS Gerald Ford Bermasalah

Kapal induk Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Foto/Ryan Litzenberger/US Navy

WASHINGTON - Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Gerlad R. Ford, dibangun dengan biaya USD13 miliar atau lebih dari Rp182,9 triliun. Namun kapal raksasa ini bermasalah, yakni mengalami 20 kegagalan dalam sistem peluncuran dan pendaratan pesawat selama operasi di laut.

Data angka kegagalan itu diungkap kantor pengujian Pentagon, sebagaimana diberitakan Star and Stripes, Kamis (31/1/2019).

Kegagalan yang sebelumnya tidak diungkapkan itu terjadi selama lebih dari 740 uji coba di laut sejak kapal induk itu dikirim ke Angkatan Laut AS Mei 2017. Sistem ketapel elektromagnetik yang dibuat oleh General Atomics mengalami masalah.

Meski ada masalah, para pejabat Angkatan Laut memuji kemampuan tempur USS Gerlad R. Ford yang semakin berkembang. Angkatan Laut harus membayar untuk memperbaiki kekurangan semacam itu di bawah kontrak pengembangan "cost-plus".

Menurut laporan tahunan tentang senjata utama dari uji operasional Kantor Departemen Pertahanan AS, masalah keandalan baru menambah keraguan bahwa kapal induk yang ditunjuk sebagai CVN-78 itu akan memenuhi tingkat serangan yang direncanakan per 24 jam—metrik utama untuk setiap kapal induk.

"Tidak ada gangguan yang dialami selama operasi penerbangan (pesawat) pada CVN-78 yang menyebabkan cedera pada personel, atau kerusakan pada pesawat atau kapal," kata Michael Land, juru bicara Angkatan Laut, dalam sebuah email.

Menurutnya, ada dua misi yang dibatalkan yang terkait dengan peluncuran dengan sistem ketapel elektromagnetik. Dalam kedua kasus, operasi penerbangan ditangguhkan sebentar dan koreksi diterapkan.

Ada juga masalah dari kurangnya 11 elevator yang berfungsi untuk mengangkat amunisi dari bawah geladak. Masalah ini menarik perhatian dari Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, James Inhofe.

"Ford mungkin tidak akan mencapai persyaratan laju serangan karena asumsi tidak realistis yang mengabaikan efek cuaca, keadaan darurat pesawat, manuver kapal, dan komposisi sayap udara saat ini pada operasi penerbangan," kata Robert Behler, direktur operasional kantor pengujian Pentagon dalam penilaiannya terhadap operator yang diperoleh oleh Bloomberg.

Dalam memo kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan, Behler menyoroti masalah Ford dengan mengatakan bahwa meskipun perbaikan telah terjadi, keandalan yang buruk dan tidak diketahui terus mengganggu kapal dan sistem utamanya.

Presiden Donald Trump telah menyatakan keraguannya tentang sistem ketapel elektromagnetik pada kapal induk sebagai pengganti versi yang lebih tua, yang digerakkan oleh sistem uap.

Meghan Ehlke, juru bicara General Atomics, menolak berkomentar soal masalah pada kapal induk tersebut."Sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak kami," katanya dalam sebuah email. 

Credit  sindonews.com

Arab Saudi Bebaskan 10 Pengusaha yang Ditahan di Ritz-Carlton

Hotel Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Sumber: middleeastmonitor.com

CB, Jakarta - Kerajaan Arab Saudi membebaskan 10 pengusaha yang ditahan di hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Ke-10 pengusaha itu ditangkap dalam sebuah kampanye anti-korupsi 15 bulan lalu.
“Otoritas Arab Saudi telah membebaskan 10 tahanan di hotel Ritz-Carlton dalam tempo dua hari,” tulis kelompok HAM Prisoners of Conscience, seperti dikutip dari middleeastmonitor.com, Rabu, 30 Januari 2019.

Riyadh membebaskan miliarder berdarah Arab Saudi – Ethiopia, Mohammed al-Amoudi. Sumber: Al Jazeera

Dalam keterangannya, Prisoners of Conscience menyebut diantara mereka yang dibebaskan adalah miliarder kelahiran Ethiopia Mohammed Hussein Al-Amoudi. Amoudi di tahan di hotel itu sejak November 2017. Riyadh enggan menanggapi laporan kelompok HAM itu.

Otoritas Arab Saudi menahan puluhan mantan pejabat, pengusaha dan pangeran serta pejabat tinggi negara di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh pada awal November 2017. Mereka yang tak suka dengan Kerajaan Arab Saudi menyebut kampanye ini sebuah trik untuk mengangkat pengaruh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Beberapa bulan setelah penahanan massal itu, otoritas Arab Saudi membebaskan sejumlah pengusaha yang ditahan setelah mereka membuat kesepakatan penyelesaian keuangan dengan Kerajaan Arab Saudi. Total uang penyelesaian kesepakatan mencapai 400 miliar riyal atau sekitar Rp 1.500 triliun.

Credit  tempo.co

Airbnb Sampai TripAdvisor Berbisnis di Wilayah Ilegal Israel

Ilustrasi wisata di wilayah pendudukan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International menyatakan sejumlah perusahaan pariwisata daring, seperti Airbnb hingga TripAdvisor, mendapat keuntungan dari bisnis di wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Hal itu tercantum dalam laporan penyelidikan mereka setebal 94 halaman.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/1), dari hasil laporan yang diunggah di situs Amnesty International menyatakan perusahaan penyedia layanan perjalanan dan wisata yang ikut berbisnis di kawasan pendudukan ilegal Israel adalah Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor. Mereka diangga mendukung terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Palestina.

Dalam laporan berjudul "Destination: Occupation", Amnesty menyatakan perusahaan-perusahaanitu ikut menawarkan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah Palestina yang dicaplok Israel, termasuk di Yerusalem.


Amnesty International menyatakan kebijakan perusahaan pariwisata daring menawarkan paket wisata ke wilayah yang diduduki Israel secara tidak sah turut mendorong perluasan wilayah Negeri Zionis.

Selama ini dunia tidak mengakui sejumlah wilayah Palestina yang digusur dan kemudian diduduki oleh Israel karena merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Namun, hasil temuan Amnesty menyatakan keempat perusahaan wisata itu terus beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT).

Salah satu kawasan pemukiman ilegal dan pusat pariwisata Israel yang tengah berkembang, Kfar Adumim, menjadi salah satu sorotan Amnesty. Wilayah itu terletak kurang dari dua kilometer dari desa Bedouin di wilayah Khan al-Ahmar, Palestina.

Amnesty menyatakan aparat Israel bahkan sudah siap meratakan desa Bedouin, karena tinggal mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung setempat. Perluasan pendudukan Israel hingga Kfar Adumim dan permukiman sekitarnya merupakan salah satu penyumbang utama pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di desa Bedouin.

"Perampasan ilegal atas tanah Palestina oleh Israel dan perluasan permukiman di wilayah pendudukan telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar, seperti air minum," kata Direktur Isu Global Tematik Amnesty International, Seema Joshi.

Menurut Joshi, perusahaan wisata Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor memilih metode berbagi dan saling percaya di model bisnis mereka. Namun, pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dengan melakukan bisnis di wilayah pendudukan Israel.

"Pemerintah Israel menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan perusahaan pemesanan online perjalanan berkontribusi memuluskan agenda tersebut," ujar Joshi.

"Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan tersebut berpihak pada HAM dengan menarik semua iklan permukiman dan pariwisata di wilayah pendudukan. Kejahatan perang sama sekali bukanlah tujuan wisata," lanjut Joshi.

Keempat perusahaan yang disebut dalam dalam laporan Amnesty International memiliki daftar akomodasi di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

Misalnya, perusahaan Airbnb yang berbasis di Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 300 properti di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Contoh lainnya, perusahaan TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu, perusahaan Booking.com, yang berkantor pusat di Belanda, mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di wilayah tersebut.

Sebelum mempublikasikan laporannya, Amnesty International telah mengirim surat kepada keempat perusahaan tersebut dan memberikan masing-masing perusahaan kesempatan untuk menanggapi temuan laporan. Booking.com dan Expedia telah memberikan tanggapan.

Booking.com menyatakan mereka akan tetap beroperasi sesuai dengan aturan. Mereka berjanji tidak akan menyediakan layanan apapun di wilayah pendudukan ilegal Israel, sesuai dengan Laporan Tim Pencari Fakta PBB. Mereka juga menyatakan tidak bisa melarang orang-orang memesan atau tidak layanan di wilayah yang ditandai sebagai pemukiman ilegal Israel.

Sedangkan Expedia Group menyatakan mereka juga tidak bisa mengabaikan kontroversi itu. Mereka sudah menandai kawasan-kawasan layanan yang diduduki Israel secara ilegal, dan juga seluruh wilayah yang menjadi sengketa di dunia.

Hanya saja Airbnb dan TripAdvisor tidak memberikan tanggapan.





Credit  cnnindonesia.com

Soal Iran - Korut, Trump Sindir Intelijennya Agar Sekolah Lagi

Presiden AS Donald Trump menyampaikan komentar tentang keamanan perbatasan dan penutupan pemerintahan parsial AS dari Ruang Diplomatik di Gedung Putih di Washington, AS, 19 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menyindir pejabat intelijennya sendiri setelah merilis laporan terkait Iran, Korea Utara, ISIS dan kebijakan luar negeri lain.
"Orang-orang intelijen terlihat sangat pasif dan naif ketika muncul ancaman berbahaya Iran. Mereka salah!" kata Trump di Twitter sambil membela kebijakan luar negerinya sendiri, seperti dikutip dari USA Today, 31 Januari 2019.

Kicau Trump terlontar setelah sehari setelah laporan baru hasil tinjauan intelijen AS yang mengatakan Iran tidak membuat senjata nuklir, sementara Korea Utara tidak menyerahkan senjata nuklirnya. Kedua laporan ini bertentangan dengan pernyataan Trump sebelumnya.
Dalam pemaparan di hadapan Senat AS, pemimpin intelijen berupaya menghindari kontradiksi dengan Trump namun satu dan lain hal berbeda soal Iran dan Korut. Intelijen juga menilai ISIS masih mengancam di Suriah, meski Trump menggemakan ISIS telah kalah.
Donald Trump membela keputusannya untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan sekutunya atas Iran.
"Kita tidak percaya Iran mengambil langkah yang kita khawatirkan untuk membuat perangkat nuklir," kata Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, di hadapan Senat.

Namun Trump, melalui Twitternya, mengklaim sikap Iran berubah dan ekonominya menderita karena penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir AS. Trump juga menyebut Iran masih menjadi "sumber ancaman potensial AS karena meluncurkan roket (minggu lalu) dan lainnya".
"Waspada Iran. Mungkin intelijen harus kembali ke sekolah," cibir Trump.

Sementara terkait Korea Utara, Trump yang akan bertemu dengan Kim Jong Un yakin bahwa Korea Utara berkomitmen menyerahkan senjata nuklirnya.
Namun selama pemaparan, Ketua CIA Gina Haspel mengatakan bukti menunjukkan Korea Utara berkomitmen mengembangkan rudal nuklir jarak jauh yang bisa mengancam AS. Coats menambahkan Korea Utara tetap meningkatkan senjata nuklirnya di tengah komitmen denuklirisasi.

Di Twitter, Trump mengatakan hubungan AS dengan Korut kini menjadi hubungan terbaik yang pernah terjadi dan mengatakan Korea Utara berkomitmen untuk peluang denuklirisasi."Saya akan bertemu dengan Kim Jong Un dalam waktu dekat," kicau Trump membantah laporan pemimpin intelijennya.

Credit  tempo.co

AS Bikin Bom Nuklir Baru, Begini Reaksi Rusia

Rudal Trident yang dilengkapi hulu ledak W76 saat diluncurkan dari kapal selam. Foto/US Navy

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang sudah mulai memproduksi bom nuklir baru yang diklaim daya ledaknya sepertiga dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Moskow menyebut langkah Washington telah meningkatkan risiko perang nuklir.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) AS telah mengumumkan bahwa produksi hulu ledak nuklir telah dimulai di pabrik Pantex di Texas pada 28 Januari. Produksi bom nuklir mini yang dinamai W76-2 itu sesuai amanat Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjuan Postur Nuklir yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2018.

Kecaman Moskow disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. "Itu menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir dan, tentu saja, meningkatkan risiko konflik nuklir," katanya,

Bantuan lama ini Presiden Vladimir Putin mengatakan; "Senjata tidak akan berkontribusi pada keamanan global."

NNSA, dalam pengumumannya, mengatakan produk perdana dari hulu ledak baru telah keluar dari jalur produksi. Sesuai jadwal, batch pertama hulu ledak nuklir baru itu akan dikirim ke Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum akhir September 2019.

W76-2 adalah modifikasi dari hulu ledak Trident yang telah ada.

Stephen Young, perwakilan senior Washington dari Union of Concerned Scientists, mengatakan hasil produksi senjata itu kemungkinan besar telah dipotong dengan mengambil satu tahap dari dua tahap asli pembuatan perangkat termonuklir W76.

"Seperti yang dapat kami katakan, satu-satunya persyaratan adalah mengganti tahap sekunder, atau tahap kedua, dengan versi dummy, yang merupakan apa yang mereka lakukan setiap kali mereka menguji terbang rudal," kata Young.

Dia menambahkan bahwa jumlah tritium dan isotop hidrogen, juga dapat disesuaikan. Hasilnya adalah mengurangi daya ledaknya dari 100 kiloton TNT, menjadi sekitar lima kiloton. Daya ledak tersebut sekitar sepertiga dari kekuatan bom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa pengembangan senjata dengan hasil rendah akan membuat perang nuklir lebih kecil kemungkinannya, dengan memberikan AS pencegah yang lebih fleksibel.

Argumen itu dinilai akan melawan persepsi musuh Washington, terutama Rusia. Menurut pemerintah Trump, AS akan menolak menggunakan persenjataan yang menakutkan dalam menanggapi serangan nuklir terbatas terlebih daya ledak rudal-rudalnya saat ini berada dalam kisaran ratusan kiloton yang bisa memakan korban sipil tak terhitung.

"Senjata dengan hasil rendah membantu memastikan bahwa musuh potensial menganggap tidak ada keuntungan yang mungkin terjadi dalam eskalasi nuklir terbatas, membuat kemungkinan kerja nuklir lebih kecil," bunyi dokumen NPR 2018.

Beberapa politisi Demokrat di Kongres AS khawatir bahwa memasang hulu ledak nuklir berkekuatan rendah maupun tinggi pada rudal yang sama akan menciptakan situasi berbahaya di mana musuh tidak dapat mengetahui sistem mana yang digunakan. Oleh karena itu, musuh AS akan bereaksi seolah-olah hulu ledak yang lebih besar dan lebih mematikan telah diluncurkan.

Pakar lain sudah membunyikan alarm tentang bahaya AS membangun senjata nuklir berdaya ledak lebih rendah. "Saya pikir sudah waktunya untuk pertemuan baru negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir untuk mengembangkan perjanjian baru atau perjanjian baru yang membatasi apa yang dapat dikembangkan dan apa yang tidak dapat dikembangkan," kata Jenderal Paul Vallely yang sebelumnya adalah komandan kedua di Komando Pasifik AS kepada Russia Today, Kamis (31/1/2019).

"Keyakinan bahwa mungkin ada keuntungan taktis menggunakan senjata nuklir—yang saya belum pernah dengar secara terbuka dibahas di Amerika Serikat atau di Rusia selama bertahun-tahun—sekarang terjadi di negara-negara yang saya pikir sangat menyedihkan," imbuh mantan menteri pertahanan AS dan seorang pengacara kontrol senjata William Perry seperti dikutip Guardian.

"Itu keyakinan yang sangat berbahaya," imbuh dia. 

Credit  sindonews.com

Pesawat Mata-mata AS Lakukan Pengintaian Dekat Pangkalan Rusia

Pesawat mata-mata AS Poseidon P-8A. Foto/Istimewa

 

DAMASKUS - Sebuah pesawat Poseidon P-8A Amerika Serikat (AS) terdeteksi terbang di sepanjang pantai Suriah. Pesawat yang digunakan untuk mendeteksi kapal dan kapal selam itu terdeteksi oleh beberapa penggemar penerbangan yang mengawasi radar penerbangan pada Rabu kemarin.

Pesawat itu terdeteksi melakukan beberapa melintasi perbatasan laut Suriah dengan terbang di ketinggian 4,7 km dan kemudian kembali ke markas mereka di Sisilia, Italia seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (31/1/2019).

Ini bukan pertama kalinya pesawat mata-mata AS melakukan penerbangan survei di sepanjang perbatasan laut Suriah, dekat pangkalan udara Hmeymim Rusia dan pangkalan angkatan laut Tartus. Pangkalan udara Hmeymim dan pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus terletak di pantai Suriah, dan sering dipantau oleh pesawat pengintai AS.

Pesawat mata-mata Poseidon P-8A yang serupa juga sempat terlihat di dekat pantai Suriah pada 15 Desember 2018 dan bahkan pada 8 Desember 2018. Pesawat-pesawat semacam itu juga terbang di sepanjang perbatasan Rusia di wilayah Kaliningrad dan beredar di sekitar Krimea. 

Credit  sindonews.com

Amerika Setujui Penjualan Sistem Anti-Rudal Canggih ke Jepang

Sistem anti-rudal yang dikembangkan Jepang. Nikkei

CB, Washington – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan sistem anti-rudal AEGIS Ashore darat ke udara buatan Lockheed Martin ke Jepang.

Ini merupakan bagian dari persiapan teknologi senjata Jepang dalam menghadapi Cina.
Nilai penjualan senjata supercanggih ini adalah sekitar US$2.15 miliar atau sekitar Rp30.3 triliun. Kontrak ini termasuk pembelian sejumlah perlengkapan rudal pertahanan yang juga dibuat oleh Lockheed.

Rencana penjualan ini dilaporkan oleh Lembaga Kerja sama Keamanan Pertahanan milik Pentagon kepada Kongres pada Selasa, 29 Januari 2019. Pentagon juga melaporkan penjualan prosesor control dan command, yang dibuat oleh General Dynamics.


“Sistem anti-rudal AEGIS Ashore merupakan versi darat dari versi kapal selam yang telah dibeli Jepang dari AS sebelumnya,” begitu dilansir Russia Today pada Rabu, 30 Januari 2019.
Batere sistem anti-rudal ini mampu menembakkan rudal SM-3 Block IIA/Block IB, yang bertugas mencegat serangan rudal. Ini bakal beroperasi pada 2023.
Sistem ini bakal dilengkapi dengan rudal supersonic SM-6 yang merupakan sistem anti-rudal. Japan Times melansir sistem anti serangan rudal canggih ini bakal dipasang di daerah Akita, dan Yamaguchi.


Media RT menyebut sistem AEGIS Ashore ini sebagai sistem senjata kontroversial. Ini karena meskipun bersifat bertahan, sistem ini mampu diubah untuk menembakkan rudal penyerang seperti Tomahawk, yang merupakan rudal jelajah.

Pemerintah Rusia mengkritik penempatan sistem AEGIS Ashore ini di Polandia dan Romania. Ini karena sistem senjata ini bisa menarget sebagian besar wilayah Rusia secara tiba-tiba. Pemerintah Cina juga menolak rencana Jepang menempatkan sistem anti-rudal canggih ini, yang diumumkan sejak 2017.

Pemerintah Jepang menegaskan sistem ini bersifat murni bertahan dan untuk melindungi negara dari kemungkinan serangan rudal Korea Utara. Pemerintah juga merilis dokumen peningkatan kemampuan teknologi pertahanan Jepang dengan alokasi dana sekitar US$243 miliar atau sekitar Rp3.4 triliun. Dana ini termasuk untuk pembelian 150 unit jet tempur F-35 yang bisa terbang dan mendarat secara horisontal di wilayah sempit.

Credit  tempo.co

Pemerintah Malaysia Masih Negosiasikan Proyek Kereta China

Pemerintah Malaysia Masih Negosiasikan Proyek Kereta China

KUALA LUMPUR - Malaysia masih berunding dengan China terkait proyek kereta senilai USD20 miliar. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng, kemarin, hanya beberapa hari setelah menteri lainnya menyatakan Kuala Lumpur telah memutuskan membatalkan kontrak itu.

Setelah berkuasa pada Mei tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan lagi atau membatalkan berbagai proyek China yang disahkan mantan PM Najib Razak. Berbagai proyek itu pun masih dalam pembahasan antara dua negara.

Lim menjelaskan, kabinet telah memutuskan untuk melanjutkan negosiasi pada proyek Jalur Kereta Pantai Timur yang menjadi andalan infrastruktur China di Malaysia. “Kabinet memutuskan dengan membahas sensitivitas berbagai kontrak yang dibahas, bahwa kami harus mengizinkan diskusi,” kata Lim yang menambahkan pemerintah akan menggelar perundingan. 

Dia tidak menjelaskan topik diskusi dalam kabinet itu. Pada Selasa (29/1), Mahathir meminta China memahami rencana Malaysia untuk membatalkan proyek itu. Menurut Mahathir, kontrak itu mungkin membebani lebih dari USD24,33 miliar dan Malaysia masih harus membayar biaya pembatalannya.

Pekan lalu, Menteri Ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali menyatakan kabinet telah memutuskan membatalkan kesepakatan dengan China Communications Construction Co Ltd (CCCC), salah satu perusahaan terbesar dalam inisiatif Belt and Road China. Azmin menjelaskan pemerintah masih menentukan berapa banyak harus membayar CCCC sebagai biaya pembatalan. Para pejabat pemerintah sebelumnya menyatakan biaya proyek itu telah naik seiring waktu.

Awal bulan ini, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Beijing telah menawarkan pada pemerintahan mantan PM Najib Razak tentang kesepakatan untuk bail out atau dana talangan pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan imbalan berbagai kontrak.

“Kami tahu bahwa harga (berbagai proyek dengan China) naik, tapi apakah di sana ada kesepakatan semacam itu, saya akan memeriksanya,” ungkap Lim saat konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Putrajaya, dilansir Malay Mail.

Laporan WSJ menuduh pemerintahan Najib bekerja sama dengan Beijing dalam berbagai proyek Belt and Road Initiative demi mengalihkan dana untuk 1MDB. Pemerintahan Najib juga menyatakan telah menaikkan nilai berbagai proyek untuk mengalirkan dana ke 1MDB yang kewalahan membayar utang.

Najib mengawasi pembentukan 1MDB pada 2009 dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan dana USD4,5 miliar telah disalahgunakan oleh para pejabat tinggi 1MDB dan para rekanan mereka antara 2009 dan 2014. 

Credit  sindonews.com

KTHAM PBB Kaget Benny Wenda 'Menyusup' dalam Delegasi Vanuatu

KTHAM PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin ULMWP, Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bachelet saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Rabu (30/1) waktu setempat.

"KTHAM menyampaikan merasa 'caught by surprise' dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi UPR Vanuatu (Benny Wenda)," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (31/1).


Kantor KTHAM PBB (OHCHR) sebelumnya menjelaskan bahwa awalnya, Vanuatu meminta bertemu dengan Bachelet untuk sesi Universal Periodic Review (UPR) di markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan lalu.


Ternyata, di dalam delegasi tersebut ada Benny yang kemudian menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua kepada Bachelet.

Kemlu RI menyatakan Bachelet senantiasa melihat "good intention" dari negara anggota PBB yang ingin bertemu dengannya. Namun, langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan "good intention."


"KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu," tulis Kemlu RI.

Dalam pertemuan itu, Benny menerangkan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.


Menurut juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasan, setelah itu Bachelet langsung menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani kepada CNNIndonesia.com.

Hasan memastikan bahwa saat ini pengaturan jadwal kunjungan PBB ke Papua itu masih terus diatur dan diperkirakan bakal terwujud pada tahun ini.




Credit  cnnindonesia.com

Kabinet PM Palestina Mundur, Abbas Bentuk Pemerintahan Baru

Jajaran kabinet PM Palestina Rami Hamdallah mengundurkan diri di tengah isu rencana Presiden Mahmoud Abbas merombak kabinet dan membentuk pemerintahan baru. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Jajaran kabinet Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mengundurkan diri di tengah isu rencana Presiden Mahmoud Abbas untuk merombak kabinet dan membentuk pemerintahan baru.

Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan "pemerintahan PM Hamdallah telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Abbas" dalam sebuah rapat kabinet pada Selasa (29/1).

Wafa melaporkan Abbas juga telah menerima surat pengunduran diri Hamdallah. Meski begitu, Abbas tetap meminta pemerintahan Hamdallah bekerja "sampai formasi pemerintah baru terbentuk."


Dalam laporannya, Wafa menyebut Abbas melihat pengunduran diri Hamdallah sebagai peluang menggelar pemilihan umum parlemen pertama sejak 2006 lalu.


Selain itu, sejumlah pengamat menilai pengunduran diri Hamdallah dan rencana perombakan pemerintah ini dilakukan sebagai upaya Abbas untuk mengisolasi Hamas dari pemerintahan.

Pemerintahan baru diperkirakan hanya akan terdiri dari partai-partai anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), di mana Hamas dan sekutu-sekutunya bukan bagian dari organisasi yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Sejumlah pejabat Fatah, salah satu faksi besar Palestina yang merupakan rival Hamas, juga menuturkan partainya telah memulai konsultasi mengenai pembentukan pemerintahan baru. Namun, hingga kini belum ada jangka waktu pasti mengenai pembentukan pemerintah tersebut.


Sementara itu, dikutip AFP, Hamas mengecam pengunduran diri Hamdallah. Organisasi yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu menganggap Abbas berupaya mendirikan "pemerintah separatis" untuk melayani kepentingannya.

"Rakyat kami membutuhkan pemerintahan yang menjunjung tinggi persatuan nasional," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum.

Hingga kini, belum jelas perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam pemerintahan Palestina setelah Hamdallah mengundurkan diri. Namun, saat ini Abbas masih menjadi pemegang kewenangan eksekutif dan pembuat keputusan utama Palestina.




Credit  cnnindonesia.com

Utusan Khusus Putin Temui Netanyahu Bahas Situasi Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bertemu dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk urusan Suriah, Alexander Lavrentiev. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bertemu dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk urusan Suriah, Alexander Lavrentiev. Keduanya bertemu di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem.

Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Rabu (30/1), mengatakan bahwa pertemuan keduanya difokuskan pada keterlibatan Rusia dan Israel dalam situasi di Suriah.

"Di antara masalah yang dibahas adalah Iran dan situasi di Suriah. Keduanya membahas bagaimana memperkuat mekanisme koordinasi keamanan antara militer untuk mencegah gesekan di lapangan," bunyi pernyataan kemlu Israel.

Dalam pernyataannya, kemlu Israel menuturkan pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin dan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat.

Pertemuan antara Netanyahu dan Lavrentiev sendiri terjadi setelah adanya kesepakatan yang dicapai awal Januari antara militer Israel dan Rusia untuk melanjutkan koordinasi aksi militer mereka di Suriah. 

Credit  sindonews.com

Pasukan Keamanan Sudan Tangkap Putri Pemimpin Oposisi

Presiden Sudan Omar al-Bashir

Foto: Reuters

Gelombang protes meluas di Sudan yang menuntut Presiden Bashir mundur.

CB, KHARTOUM -- Pasukan keamanan menahan putri pemimpin oposisi Sudan, Sadiq al-Mahdi pada Rabu (31/1). Sementara aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah meluas ke universitas utama di ibu kota Sudan.

Dua kendaraan keamanan tiba di rumah Mariam Sadiq al-Mahdi di Khartoum pada Rabu pagi dan membawa dia, kata saudara perempuannya Rabah kepada Reuters. Penahanan itu terjadi sehari setelah kepala keamanan Sudan memerintahkan pembebasan puluhan pengunjuk rasa yang ditahan.

Sejauh ini tidak ada komentar segera dari pemerintah.

Mariam adalah wakil kepala Partai Umma yang beroposisi. Partai itu dipimpin oleh ayahnya, yang merupakan perdana menteri terpilih secara demokratis terakhir dan digulingkan oleh Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam kudeta pada 1989.

Ia telah mendukung gelombang protes yang telah mengguncang seluruh Sudan sejak 19 Desember. Para demonstran, yang frustrasi karena kekurangan roti dan bahan bakar serta kesulitan ekonomi, menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang sudah berlangsung selama tiga dekade.

Kelompok-kelompok HAM menyatakan sedikitnya 45 orang tewas tapi pemerintah menyebutkan 30 orang. Sekitar 250 profesor dari Universitas Khartoum berunjuk rasa di kampus pada Rabu, menuntut pemerintahan transisi baru untuk menggantikan pemerintahan saat ini.

Sekitar 510 profesor menandatangani memo yang menyerukan pembentukan suatu "badan berdaulat" untuk membentuk pemerintahan baru dan mengawasi periode transisi empat-tahun. Universitas itu mendidik banyak politisi terkemuka Sudan dan telah menjadi tempat protes-protes dan kerusuhan sepanjang sejarah negeri itu.

"Peran Universitas Khartoum sebagai institusi akademik ialah menemukan solusi-solusi bagi peralihan damai kekuasaan," kata Montasser al-Tayeb, salah seorang guru besar, kepada wartawan.

Sadiq al-Mahdi kembali ke Sudan bulan lalu dari tempat pengasingannnya selama hampir setahun dan menyerukan transisi demokratis di hadapan ribuan pendukungnya. Ia digulingkan oleh aliansi Islamis dan para panglima militer, dipimpin Bashir, yang masih membentuk inti dari Partai Kongres Nasional yang berkuasa.

Credit  republika.co.id

OHCHR: Indonesia Izinkan Komisaris HAM PBB Masuk Papua Barat

Prajurit TNI mengangkat peti jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (7/12). Sebanyak 16 jenazah korban penembakan KKB di Nduga dipulangkan dan diserahterimakan kepada pihak keluarga.

Foto: Abriawan Abhe/Antara

Ada petisi kemerdekaan Papua yang diserahkan untuk Bachelet.

CB, JAKARTA -- Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan, Indonesia sudah mengizinkan tim mereka untuk masuk ke Papua Barat. Tim dari OHCHR ini akan melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kepala OHCHR Michelle Bachelet mengatakan, saat ini ia sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang Indonesia dalam isu Papua Barat dan situasi hak asasi manusia yang berlaku di sana. Ia juga sudah mendapat izin akses ke Papua Barat.

"Pada prinsipnya Indonesia sudah setuju untuk memberi izin OHCHR akses ke Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi persiapannya," kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasandi, seperti dilansir dari the Guardian, Rabu (30/1).

Sejak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 17 pekerja pembangunan di Nduga, Indonesia melancarkan aktivitas militer di Papua Barat. Kepada media internasional OPM mengaku 17 orang tersebut adalah anggota militer.



Shamdasani sebelumnya mengatakan pembunuhan pekerja di Nduga sebagai kekerasan yang tidak dapat diterima. Tapi pemerintah Indonesia juga tidak menjelaskan alasan mengapa konflik tersebut dapat terjadi.
Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda menyerahkan satu petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Bachelet pada Jumat (25/1) lalu. Benny mengatakan ia harap PBB akan mengirimkan misi pencari fakta ke provinsi itu untuk membuktikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya, saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang-belulang dari rakyat Papua Barat, karena begitu banyak orang yang telah dibunuh,” kata Benny. 

Ia mengatakan, warga Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul dan satu-satunya cara untuk bisa didengar adalah melalui petisi, ditandatangani oleh hampir tiga perempat dari 2,5 juta populasi. “Beratnya 40 kg. Seperti buku paling besar di dunia,” tambah Benny.

Ia mengaku juga berbicara kepada Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Benny menyebut setidaknya 11 orang telah terbunuh dan banyak lainnya tewas setelah kabur ke semak-semak untuk melarikan diri dari pasukan Indonesia. Ia mengklaim 22 ribu orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal.

Pada September 2017 lalu Benny sudah menyerahkan petisi ke Komite Dekolonisasi PBB. Tapi petisi itu ditolak. Komite Dekolonisasi PBB mengatakan Papua Barat diluar mandat mereka.

Pada saat itu Ketua Komite Rafael Ramirez mengatakan mandat komite yang ia pimpinnya hanya 17 negara yang diidentifikasi PBB sebagai 'wilayah tidak memerintah diri mereka sendiri'. Papua Barat sudah dihapus dari daftar itu sejak diambil alih Indonesia pada tahun 1963.

Petisi yang serahkan Benny termasuk permintaan agar PBB menginvestigasi kekerasan yang dilakukan militer Indonesia di Nduga. Termasuk tuduhan yang mengatakan militer Indonesia menggunakan senjata kimia untuk menyerang warga sipil.

Pemerintah Indonesia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Billy Wibisono, Sekretaris I untuk urusan politik di kedutaan Indonesia di Canberra, mengatakan tuduhan itu tidak berdasar, menyesatkan dan berita yang salah'.

“Separatis bersenjata di Papua telah melakukan kejahatan mengerikan termasuk pembunuhan penduduk sipil yang tidak bersalah,” tulis Billy ke Saturday Paper, surat kabar Australia yang menerbitkan tuduhan Benny itu.

Billy menulis sebagai anggota yang patuh dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, Indonesia tidak memiliki senjata kimia seperti yang terdaftar dalam bagan 1 dari Konvensi Senjata Kimia. Sementara senjata kimia bagan 2 dan bagan 3 secara tegas digunakan untuk tujuan damai.

"Seperti yang telah dikonfirmasi oleh inspeksi 19 OPCW sejak 2004. Karena itu, tidak ada aparat Indonesia yang pernah memiliki atau menggunakan senjata kimia apapun," tambahnya.

Sampai saat ini konflik senjata masih terus terus terjadi. Hari Senin, militer Indonesia mengatakan kelompok separatis melancarkan tembakan ke arah pesawat yang membawa anggota TNI dan pejabat setempat, dan menewaskan seorang tentara.

Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, menyebutkan, serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) bukan dilakukan kepada pesawat rombongan Bupati Kabupaten Nduga, Yarius Gwijangge, dan logistik bantuan sosial. Serangan dilakukan terhadap pasukan pengamanan yang berjaga di Bandara Mapenduma, Papua.


"Bukan ke pesawat. Jadi pesawatnya belum mendarat, yang ditembak itu pasukan pengamanan yang ada di situ. Tapi yang jelas mereka (KKSB) tahu kalau ada pesawat mau mendarat di sana," ungkap Aidi.



Credit  republika.co.id

RI Berencana Undang Tim PBB ke Papua Paruh Pertama 2019

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan janjinya mengundang tim Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua pada paruh pertama 2019. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan pihaknya saat ini terus mengkoordinasikan jadwal kunjungan.

"Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan pada paruh pertama 2019. Pada Oktober lalu, ketika saya melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru, Michelle Bachelet, dibahas juga rencana dan jadwal kunjungan tersebut," ucap Hasan melalui pesan instan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/1).

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.


Kendati begitu, sejak saat itu pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Kantor Zeid sempat mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah RI memberikan akses masuk ke Papua.


Menanggapi hal itu, Hasan membantah pemerintah batal mengundang tim KT HAM PBB ke Papua. Dia beralasan jadwal kunjungan menjadi salah satu alasan undangan tersebut sampai saat ini belum juga terealisasikan.

Dia bahkan menganggap kantor KT HAM PBB di Bangkok, Thailand, sebagai perwakilan untuk kawasan Asia Pasifik, kurang berkoordinasi dengan markas pusat di Jenewa.

"Tahun lalu, saya pernah mengeluarkan pernyataan di sidang Dewan HAM PBB ketika Zeid menyebut Indonesia belum berikan akses (ke Papua). Yang terjadi adalah bahwa kantor KTHAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli jadwal kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu koordinasi dengan kita," kata Hasan.

"Jadi, undangan sudah disampaikan dan tidak bisa dikatakan KTHAM masih menunggu undangan pemerintah."

Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi pernyataan penerus Zeid, Bachelet, yang mengatakan masih menunggu pemerintah Indonesia untuk memberikan akses ke Papua. Bachelet menyatakan bertemu pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, pada Jumat (25/1) pekan lalu.


Benny berhasil bertemu Bachelet lantaran berada dalam rombongan Vanuatu, yang tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) negara pulau di Pasifik tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Hasan.


"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.




Credit  cnnindonesia.com

Protes Petisi Papua Barat, Dubes RI Temui KT HAM PBB

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menyatakan kecewa terhadap Komisi Tinggi HAM karena menerima pemimpin ULMWP, Benny Wenda. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia menyatakan kecewa terhadap Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap lalai, lantaran menerima pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda. Benny disebut menyusup dalam delegasi Vanuatu kemudian menyerahkan petisi referendum, yang diklaim diteken 1,8 juta penduduk Papua Barat, dalam sebuah pertemuan di Jenewa pada pekan lalu.

"Kami sudah langsung menyampaikan deeply regrets kepada KT HAM yang lalai dalam menerima delegasi Vanuatu," ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Rabu (30/1).

Hasan menyatakan KT HAM PBB juga 'terkejut' saat mengetahui Benny hadir bersama delegasi Vanuatu dalam pertemuan yang seharusnya membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) negara itu di Dewan HAM PBB.


"Karena memang selama ini lazimnya kantor KT HAM PBB tidak memeriksa (screening) setiap delegasi negara anggota yang akan courtesy call ke KT HAM. PBB," paparnya.



Hasan mengatakan dia juga berencana menemui Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, siang hari ini waktu Jenewa untuk meminta penjelasan KT HAM PBB terkait keberadaan Benny dalam delegasi resmi Vanuatu.

Hasan meminta KT HAM lebih teliti lagi dalam menerima delegasi asing ke kantornya tersebut, terutama delegasi Vanuatu.

"Kami hanya ingin mendengar langsung penjelasan KT HAM terkait adanya penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi resmi Vanuatu, sekalian meminta kehati-hatian dalam komunikasi KT HAM dengan Vanuatu di masa yang akan datang," ujar Hasan.

Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi Vanuatu yang kedapatan 'menyelundupkan' Benny untuk bertemu Bachelet saat melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM pada Jumat (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.



Menurut Hasan, tindakan Vanuatu yang membawa Benny Wenda yang dianggap sebagai kelompok separatis sangat tidak terpuji. Dia menganggap hal itu sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB.

"Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.





Credit  cnnindonesia.com

Indonesia tak Mau Campuri Urusan Kedaulatan Venezuela

Ikustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Indonesia meminta semua pihak agar dapat menahan diri.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia prihatin atas krisis politik yang tengah dihadapi Venezuela. Indonesia berharap Venezuela dapat melaksanakan proses politik yang demokratis dan kredibel.

“Indonesia dalam hal ini, dengan sangat menghargai kedaulatan dan tanpa adanya niat untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, mengharapkan agar proses politik yang demokratis, transparan, dan kredibel, dapat diambil segera terkait situasi yang dihadapi Venezuela saat ini,” kata Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas Restu Fajar Anggriawan kepada Republika.co.id, Rabu (30/1).

Indonesia meminta semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi. Menurut Restu, belum ada imbauan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Venezuela maupun kubu oposisi untuk kedutaan-kedutaan besar di negara tersebut.

“Namun seperti yang kita tahu, saat ini ada dua kubu, yakni pemerintah dan oposisi yang sedang berkonflik, sehingga KBRI Caracas tentunya akan bertindak sebaik-baiknya dan akan terus melaporkan situasi serta perkembangan yang terjadi di Venezuela,” kata Restu.



Dia mengatakan, saat ini situasi di Venezuela, khususnya di Caracas, sudah cukup kondusif. Belum ada gelombang demonstrasi lanjutan seperti pekan lalu. “Tidak ada lagi demo lanjutan, demo hanya terjadi satu hari (pada 23 Januari), dan selesai pada hari tersebut,” ucapnya.
Saat ratusan ribu warga Venezuela menggelar demonstrasi pekan lalu, KBRI Caracas telah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengenakan pakaian atau aksesoris mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan.


Mereka pun diharapkan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. “Kami juga menyampaikan agar WNI menghindari daerah-daerah konsentrasi massa atau tempat-tempat yang menjadi wilayah demonstrasi,” ujar Restu.

Terdapat 48 WNI di Venezuela. “Sampai saat ini, sejauh pengetahuan kami, semua (WNI) dalam kondisi baik,” kata Restu.

Krisis politik di Venezuela terjadi setelah ratusan ribu warga di sana berdemonstrasi menuntut Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Majelis Nasional Venezuela kemudian menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah.

Juan Guaido selaku pemimpin oposisi dan Majelis Nasional kemudian memproklamirkan diri sebagai presiden sementara negara tersebut. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Israel, dan Australia telah menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Guaido. Sementara Rusia dan Cina mengecam intervensi pihak asing dalam krisis politik yang sedang berlangsung di sana. 

Credit  republika.co.id

Pesawat Rusia Disebut Bawa 20 Ton Emas Keluar dari Venezuela

Pasukan Garda Nasional Bolivarian Venezuela menduduki Bolivar Avenue di mana pemerintah mengatakan sebuah drone yang dipersenjatai dengan bahan peledak diledakkan di dekat Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[AP Photo / Fernando Llano]

CB, Jakarta - Pesawat Boeing 777 Nordwind Airlines milik Rusia dikabarkan terbang meninggalkan Venezuela dengan membawa sekitar 20 ton emas dengan taksiran harga sekitar US$ 840 juta. Tidak diketahui tujuan akhir pesawat itu.
Menurut laporan Fox news, Rabu, 30 Januari 2019, pesawat Rusia mendarat di bandara internasional Simon Bolivar pada hari Senin dan meninggalkan bandara keesokan harinya dengan membawa 20 persen dari emas yang dimliki negara itu.


Seorang anggota parlemen Venezeula yang diketahui bernama Jose Guerra menulis di akun Twitter tentang kedatangan pesawat Rusia tersebut.Media Venezuela, Noticias Venezuela mengunggah foto pesawat Nordwind Airlines yang terbang dari Moskow ke Caracas hanya dengan membawa dua kru pesawat.
Reuters melaporkan, adanya spekuliasi bahwa pesawat jet itu diparkirkan di tempat khusus pesawat pribadi di satu sudut bandara. Pesawat itu juga baru pertama kali terbang ke Venezuela.

Este es el avión ruso que llegó anoche. Está en el auxiliar de Maiquetia, pertenece a Nordwind Airlines y vino directo de Moscú solo con la tripulación. pic.twitter.com/jD8Ofk4HoE

— Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) January 30, 2019

Sejumlah rumor pun muncul mengenai pesawat yang berpenumpang 277 kursi tiba di Karakas. Ada yang menyebut pesawat itu membawa tentara bayaran. Namun tidak ada bukti soal itu.Menteri Keuangan Venezuela, Simon Zerpa, menolak berkomentar tentang emas yang dibawa pesawat Rusia itu. Ia juga membantah ada pesawat Rusia mendaparat di bandara internasional Simon Bolivar.
"Saya akan mulai membawa pesawat-pesawat Rusia dan Turki setiap pekan sehingga semua orang ketakutan," kata Zerpa melawak.

Este es el avión ruso que llegó anoche. Está en el auxiliar de Maiquetia, pertenece a Nordwind Airlines y vino directo de Moscú solo con la tripulación. pic.twitter.com/jD8Ofk4HoE

— Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) January 30, 2019

Adapun pihak maskapai Nordwind Airlines  belum menjawab pertanyaan wartawan tentang kedatangan pesawat Rusia itu ke Caracas. Rusia merupakan sekutu dekat Nicolas Maduro. 

Credit  tempo.co

Rusia Diam-diam Tawarkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ke Korut

Rusia diam-diam menawarkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir kepada Korut di tengah buntunya pembicaraan denuklirisasi dengan AS. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Para pejabat Rusia diam-diam menawarkan Korea Utara (Korut) pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengganggu negosiasi antara Washington dan Pyongyang yang buntu. Demikian laporan The Washington Post.

Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada surat kabar itu tawaran tersebut sebagai imbalan bagi Korut karena telah membongkar seluruh persenjataan dan fasilitas nuklirnya. Langkah ini dinilai akan memungkinkan Rusia untuk mengoperasikan fasilitas nuklir di semenanjung Korea.

"Rusia sangat oportunistik ketika datang ke Korea Utara, dan ini bukan pertama kalinya mereka mengejar saham energi di Korea," Victor Cha, mantan staf Gedung Putih mengatakan kepada The Washington Post yang dinukil Anadolu, Kamis (31/1/2019).

Kesepakatan itu menguraikan bahwa Rusia akan mengendalikan dan mengoperasikan pabrik, dan juga mengembalikan semua produk sampingan dan limbah ke Moskow, yang akan mengurangi risiko digunakan Pyongyang untuk mengembangkan senjata nuklir.

The Washington Post mencatat masih belum jelas bagaimana Presiden AS Donald Trump akan bereaksi terhadap kesepakatan seperti itu. Pasalnya, Trump mempunyai pendekatan yang tidak konvensional dalam berurusan dengan Rusia.

Setelah tertunda selama berbulan-bulan dalam negosiasi, pertemuan puncak kedua antara Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un akhirnya diumumkan akan dilakukan pada akhir Februari.

"Waktu akan memberi tahu apa yang akan terjadi dengan Korea Utara, tetapi pada akhir pemerintahan sebelumnya, hubungan itu menghebohkan dan hal-hal yang sangat buruk akan terjadi. Sekarang cerita yang sama sekali berbeda," kata Trump di Twitter. 

"Aku tak sabar untuk bertemu Kim Jong-un segera. Kemajuan yang membuat-perbedaan besar!" imbuhnya.

Namun, penilaian intelijen AS yang dirilis Selasa membantah pandangan Trump tentang negosiasi, mengatakan bahwa Korut tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya senjata nuklir dan kemampuan produksinya.

Credit  sindonews.com

Erekat: rakyat Palestina perlu perlindungan internasional sampai pendudukan Israel berakhir

Salah seorang pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat. (MENA)

Ramallah, Palestina (CB) - Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan rakyat Palestina memerlukan perlindungan internasional sampai pendudukan Israel berakhir.

Pernyaaan itu ia keluarkan saat bereaksi terhadap keputusan Israel untuk tidak memperpanjang mandat Kehadiran Sementara Internasional di Hebron (TIPH).

"Kami menyeru Perserikatan Bangsa-bangsa agar menjamin keselamatan dan perlindungan rakyat Palestina, bukan hanya memastikan TIPH tetap hadir di Al-Khalil (Hebron) tapi juga menggelar kehadiran internasional yang permanen di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, sampai berakhirnya pendudukan Israel --yang senang berperang," kata Erekat di dalam satu pernyataan pada Selasa (29/1).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin mengumumkan bahwa Israel takkan memperpanjang mandat TIPH, yang telah beroperasi di kota bagian selatan Tepi Barat tersebut sejak 1994.

Pemerintah Otonomi Palestina memperpanjang mandat TIPH pekan lalu.

TIPH, yang terdiri atas 64 pengamat internasional dari lima negara Eropa dan dipimpin oleh Norwegia, dibentuk berdasarkan pengesahan Resolusi 904 Dewan Keamanan PBB.

Resolusi itu berisi pernyataan rasa terkejut dan pengutukan Dewan Keamanan terhadap pembantaian mengerikan yang terjadi pada 1994, selama Shalat Subuh pada pagi hari Ramadhan di Masjid Al-Ibrahim di Al-Khalil.

Perbuatan jahat itu dilakukan oleh seorang pemimpin gerakan teroris pemukim Yahudi, yang, bersama peristiwa yang terjadi sesudahnya, telah merenggut 50 nyawa warga sipil Palestina. Beberapa ratus orang lagi cedera.

Di antara tindakan lain, resolusi itu juga menyeru penguasa pendudukan, Israel, agar menyita senjata para pemukim Yahudi guna mencegah mereka melakukan kejahatan lain terhadap rakyat Palestina, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Permukiman Yahudi telah sering dikutuk sebagai tidak sah oleh DK PBB dan Majelis Umum PBB dan sebagai kejahatan perang berdasarkan Rome Statute.

Tapi setakat ini, kata Erekat, "Israel tak pernah menghormati hukum atau keinginan masyarakat internasional. Baru kemarin, Benjamin Netanyahu sekali lagi mengkonfirmasi kepada gerakan pemukim Yahudi bahwa bahkan instalasi kolonial Israel --yang dipandang tidak sah berdasarkan Hukum Israel-- takkan dipindahkan dan bahwa seluruh tanah Palestina, yang bersejarah, disiapkan untuk Negara Israel."

Ia menambahkan, "Keputusan paling akhir Israel untuk tidak memperbarui mandat TIPH, yang telah ada sejak 1997, adalah langkah tambahan ke arah pembatalan semua kesepakatan yang ditandatangani oleh Israel, termasuk Kesepakatan Sementara Oslo. Itu memperkuat kegiatan kolonial Israel dan merupakan salah satu langkah lebih lanjut ke arah pencaplokan `de jure` daerah lain di Negara Palestina yang Diduduki. Itu merupakan bukti lebih lanjut bahwa Israel adalah negara keji yang membenci keabsahan internasional dan menempatkan dirinya di atas dan di luar tatanan masyarakat internasional. Dengan dukungan pemerintah AS saat ini, Israel terus menghasut terhadap dan melanggar hak asasi nasional yang mendasar dan kebebasan rakyat Palestina serta merendahkan dan menghina setiap orang yang menyatukan bangsa di dunia kita, PBB."

Credit  antaranews.com

Palestina Minta PBB Kerahkan Pasukan Permanen di Yerusalem

Pemerintah Palestina meminta PBB untuk mengerahkan pasukan internasional permanen di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Pemerintah Palestina meminta PBB untuk mengerahkan pasukan internasional permanen di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur. Permintaan itu datang setelah Israel mengatakan mereka menangguhkan operasi pengamat di kota Hebron.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, kehadiran pasukan internasional PBB di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sangat penting untuk memastikan keamanan warga Palestina di daerah itu.

"PBB harus menjamin keselamatan dan perlindungan rakyat Palestina sampai akhir masa pendudukan Israel," kata Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (30/1).

Awal pekan ini, Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan memperpanjang mandat Kehadiran Internasional Sementara di Hebron atau TIPH, dengan mengatakan Tel Aviv tidak akan membiarkan kelanjutan pasukan internasional yang bertindak melawan Israel.

TIPH telah mengerahkan pengamat sipil tak bersenjata sejak 1997. Ratusan pemukim Yahudi garis keras yang dijaga oleh tentara tinggal di jantung kota Hebron, di mana di wilayah itu juga terdapat lebih dari 200 ribu warga Palestina.

Credit  sindonews.com

Gadis Palestina Ditembak Mati Tentara Israel

Demonstran Palestina melambaikan bendera di hadapan tentara Israel.

Foto: AP Photo/Adel Hana

BSM Palestina menyebut Israel mencegah petugas medis memberi pertolongan pertama.

CB, YERUSALEM -- Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, pasukan Israel menembak mati seorang gadis Palestina berusia 16 tahun di Tepi Barat pada Rabu (30/1) waktu setempat.


Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan gadis itu syahid oleh tentara Israel di pos pemeriksaan Zayem di timur laut Yerusalem.

Polisi Israel mengatakan, gadis itu terpaksa ditembak mati setelah dia berusaha menikam petugas keamanan di pos pemeriksaan dekat Yerusalem. Tidak ada cedera yang dilaporkan di antara tentara Israel.

Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, pasukan Israel mencegah petugas medis dari memberikan bantuan pertolongan pertama kepada gadis itu, sehingga menyebabkan dia tewas.

"Di pos pemeriksaan keamanan di Zaaim, seorang tersangka perempuan berusaha menikam penjaga keamanan yang sedang berpatroli di daerah itu," kata juru bicara kepolisian Israel Micky Rosenfeld dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Middle East Eye, Rabu.


"Polisi hingga kini tengah menyelidiki dari mana perempuan itu berasal dan peningkatan keamanan berlanjut di daerah ini," tambah Rosenfeld.



Seorang fotografer AFP di tempat kejadian mengatakan, gadis itu mengenakan pakaian berwarna hitam dengan wajah tertutup. Tubuhnya kemudian dibawa pergi oleh pasukan Israel.

Seperti diketahui, pos pemeriksaan Zaaim memisahkan Yerusalem yang diambil alih wilayahnya dari Tepi Barat yang diduduki. Menurut PBB, pasukan Israel membunuh 36 warga Palestina di Tepi Barat pada tahun 2018.

Laman The Times of Israel Rabu (30/1) mengatakan, para pejabat keamanan Israel banyak mendapat serangan dari warga Palestina, terutama wanbita. Hal itu diduga didorong oleh masalah pribadi dan domestik, lebih dari pertimbangan ideologis.

Beberapa pekan terakhir juga terjadi sejumlah serangan oleh Palestina terhadap pasukan keamanan Israel di Tepi Barat. Semisal, Senin malam lalu, seorang pria Palestina berusaha menikam pasukan Israel di dekat kota Nablus di Tepi Barat utara, tetapi ditembak mati.


Pada 11 Januari, seorang lelaki Palestina juga mencoba menikam pasukan Israel di kota Hebron, Tepi Barat, tetapi dia tertembak dan terluka parah oleh para prajurit terlebih dahulu.

Credit  republika.co.id

Polisi Israel larang perempuan Palestina masuk ke Masjid Al-Aqsha

Seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

Al-Quds (CB) - Polisi Israel memerintahkan seorang perempuan Palestina dari dalam wilayah Israel untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Sebabnya ialah perempuan Palestina tersebut melawan polisi Israel ketika anggota pasukan kepolisian melanggar tempat suci ketiga umat Muslim itu, setelah mereka memasuki bangunan masjid, kata koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Polisi menahan Muntaha Imara, seorang warga Desa Zulfa, di pos polisi Gerbang Jaffa di Al-Quds (Jerusalem) selama beberapa jam pada Senin (28/1) setelah polisi mengejar perempuan itu ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsha saat ia melawan keberadaan provokatif polisi Israel di tempat suci umat Muslim tersebut.

Muntaha Imara dibebaskan pada Senin malam setelah polisi memerintahkan dia untuk tidak berada di Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Polisi Israel juga memperingatkan beberapa bus yang membawa jamaah dari dalam wilayah Israel menuju Masjid Al-Aqsha agar tidak memberi Muntaha tumpangan, atau bus mereka akan disita.

Itu bukan untuk pertama kali Muntaha Imara ditahan oleh polisi dan diperintahkan untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha.

Dalam peristiwa terpisah, pasukan keamanan Israel memberi tahu seorang warga Palestina di Kota Kecil Yatta, bagian selatan Al-Khalil (Hebron), di Tepi Barat Sungai Jordan --yang diduduki, agar menghentikan pekerjaan pembuatan sumur untuk menampung air hujan di tanah miliknya sendiri, kata seorang pegiat lokal.

Koordinator komite rakyat di Yatta, Rateb Al-Jabbour, mengatakan kepada Kantor Berita WAFA bahwa pasukan Israel menyerahkan kepada Fareed Al-Jabbour instruksi penghentian pembuatan sumur penampung air hujan di tanah miliknya pribadi.

Pegiat itu mengutuk tindakan pemerintah Israel di daerah tersebut, yang ia katakan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengambil alih tanah orang Palestina di bagian selatan Al-Khalil untuk kepentingan perluasan permukiman Yahudi.

Credit  antaranews.com

Raja Spanyol Kunjungi Baghdad

Raja Spanyol, Felipe VI

Foto: ABC News

Ini merupakan kunjungan pertama Raja Spanyol dalam waktu 40 tahun.

CB,  BAGHDAD -- Raja Spanyol Felipe VI melakukan kunjungan resmi pertamanya ke ibu kota Irak, Baghdad pada Rabu (30/1).  Ini merupakan kunjungan pertama kali Raja Spanyol dalam waktu 40 tahun sebagai negara anggota koalisi internasional kelompok ISIS.

Sumber Kementerian Luar Negeri yang meminta anonim dikutip Anadolu Agency mengatakan, kedatangan Raja disambut dalam sebuah upacara resmi.  Presiden Irak Barham Salih menerima langsung Raja Felipe.


Sekitar 425 personel militer Spanyol saat ini bertugas di koalisi yang dipimpin AS. Koalisi itu dibentuk pada 2014 untuk melawan kelompok teroris ISIS. Kontingen Spanyol dilaporkan telah ditugaskan secara eksklusif untuk melatih personel militer Irak dan tidak terlibat dalam operasi tempur.



Ketika koalisi dibentuk pada 2014, Madrid awalnya hanya mengirim 30 personel militer untuk melayani dengan aliansi. Namun, dalam lebih dari empat tahun sejak itu, kontribusi Spanyol meningkat secara bertahap.
Pada akhir 2017, para pejabat di Baghdad menyatakan bahwa kehadiran militer ISIS di Irak telah hancur setelah perang tiga tahun antara kelompok teroris dan tentara Irak yang didukung koalisi.


Namun demikian, Baghdad terus melakukan operasi terhadap keberadaan kelompok itu yang masih ada di bagian-bagian tertentu negara itu.

Raja Felipe adalah salah satu dari pemimpin yang mengunjungi Baghdad sejak awal tahun ini, termasuk Presiden AS Donald Trump. .Baghdad juga menjadi tuan rumah bagi para diplomat utama dua sekutu utamanya, Washington dan Teheran. 

Credit  republika.co.id

Jeman Sebut Tidak Punya Legitimasi, Maduro Tolak Pemilu Ulang

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menggelar acara lari bersama tentara loyalis pada 27 Januari 2019. Reuters

CB, Berlin – Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tidak memiliki legitmasi demokrasi sebagai pemimpin.

 

Maas mendesak Maduro segera menggelar pemilu yang terbuka dan adil secepatnya.


“Agar jelas, Nicolas Maduro tidak memiliki legitimasi demokrasi. Dia bukan seorang Presiden Venezuela yang terpilih secara demokratis,” kata Maas dalam penjelasan kepada parlemen Jerman menyusul pernyataan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang menobatkan dirinya sebagai Presiden interim pada pekan lalu seperti dilansir Reuters pada Rabu, 30 Januari 2019.

 

Maas mengatakan rakyat Venezuela berjuang untuk hidup setiap hari karena kondisi ekonomi yang buruk.
“Nicolas Maduro menginjak demokrasi, HAM, dan penegakan hukum,” kata Maas di Bundestag, yang merupakan gedung parlemen Jerman.
Maas menjelaskan keprihatinan pemerintahan Jerman mengenai kondisi di Venezuela yaitu runtuhnya sistem jaminan kesehatan, hiperinflasi, kelangkaan pangan, pembunuhan serta penangkapan para pengunjuk rasa, dan sekitar 3 juta warga melarikan diri ke negara tetangga karena kesulitan ekonomi.

 

Krisis politik di Venezuela semakin dalam dengan pencekalan Juan Guaido dan pembekuan rekening banknya oleh Jaksa Agung Venezuela.
Pada saat sama Maduro menggungah video di akun Facebook menuding Amerika Serikat sebagai kekaisaran yang mencoba menguasai cadangan minyak negara itu. Venezuela, seperti dilansir Reuters, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dan AS merupakan pembeli terbesar minyak Venezuela selama ini di atas Cina dan India.

Juan Guaido.[REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Sedangkan Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan pernyataan kepada rakyatnya agar tidak berpergian ke Venezuela. Dia juga menyatakan dukungan kepada perjuangan rakyat Venezuela untuk meraih kembali demokrasi dan kebebasan.

 

Soal pernyataan Menlu Maas ini, anggota parlemen Jerman dari Partai Sosial Demokrat Niels Annen, menyatakan dukungannya.
“Pengalaman kami melakukan pembicaraan dengan Presiden Maduro seluruhnya negatif,” kata Annen kepada media DW. “Uni Eropa mencoba melakukan dialog selama bertahun-tahun.”
Juru bicara Partai Demokrasi Merdeka, Alexander Graf Lambsdorff, mengatakan Guaido memiliki legitimasi lebih baik dibandingkan Maduro. “Jadi tekanan agar Maduro terus bergerak merupakan strategi yang tepat,” kata dia.

 

Wakil dari Partai Hijau, Jurgen Trittin, juga mendukung sikap pemerintah Jerman soal perlunya pemilu yang demokratis. Namun, Trittin meminta pemerintah Jerman tidak mendukung kekuatan negara luar yang mencoba membangun hubungan kolonial dengan Venezuela. Ini seperti AS pada satu sisi dan Cina serta Rusia di sisi lain.
Namun, sikap pemerintah Jerman ini mendapat kritik dari Partai Kiri yang berhaluan sosialis seperti Maduro di Venezuela. “Ultimatum satu sisi dan ilegal dari beberapa negara Uni Eropa termasuk Jerman telah berkontribusi membuat masalah bertambah buruk,” kata dia.

Credit  tempo.co

Via Telepon, Trump Tegaskan Dukungannya untuk Guaido

Presiden AS Donald Trump menegaskan dukungannya untuk tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menegaskan kembali dukungannya kepada tokoh oposisi Venezuela yang memproklamirkan dirinya sebagai presiden Juan Guaido. Penegasan ini seiring desakan Washington memaksa Presiden Nicolas Maduro untuk lengser dari kekuasaan.

Gedung Putih mengatakan Trump dan Juan Guaido sepakat untuk mempertahankan komunikasi setelah pemerintah Venezuela membuka penyelidikan yang dapat mengarah pada penangkapan ketua Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen Venezuela, itu.

Langkah yang diambil pemerintah Venezuela termasuk pencekalan dan pembekuan aset. Ini sebagai balasan atas sanksi minyak yang diberlakukan oleh AS minggu ini. 

Dalam pembicaraan telepon itu, Trump dan Guaido mengintensifkan perjuangan untuk mengendalikan Venezuela, negara OPEC yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.

"Presiden AS berbicara kepada Guaido untuk memberi selamat kepadanya atas asumsi bersejarah kepresidenannya dan untuk memperkuat dukungan kuat Presiden Trump terhadap perjuangan Venezuela untuk mendapatkan kembali demokrasinya," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/1/2019).

Dikatakan oleh Sanders, Guaido berterima kasih kepada Trump atas komitmen AS terhadap kebebasan dan kemakmuran di Venezuela serta kawasan dan mencatat pentingnya protes yang direncanakan di seluruh negara itu terhadap Maduro pada hari Rabu dan Sabtu.

"Mereka sepakat untuk mempertahankan komunikasi rutin untuk mendukung jalan Venezuela kembali ke stabilitas, dan untuk membangun kembali hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Venezuela," ujar Sanders.

Maduro menuduh Trump memerintahkan pembunuhannya dengan menyatakan telah memerintahkan negara tetangganya, Kolombia, untuk membunuhnya.

"Donald Trump tanpa ragu memberikan perintah untuk membunuh saya dan telah mengatakan kepada pemerintah Kolombia dan mafia Kolombia untuk membunuh saya," kata Maduro dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia RIA.

Bogota dan Washington secara rutin membantah tudingan tersebut.

Namun, spekulasi tentang tindakan militer terhadapnya minggu ini dipicu ketika penasihat keamanan nasional Trump John Bolton membawa notepad dengan tulisan "5.000 Tentara ke Kolombia." Sementara Mayor Jenderal AS Mark Stammer, komandan Angkatan Darat AS, berada di Kolombia pada hari Rabu, kata pejabat kedutaan AS.

Credit  sindonews.com

Ribuan Warga Venezuela Unjuk Rasa Desak Militer Tolak Maduro

Ribuan warga Venezuela berunjuk rasa mendesak militer menolak Nicolas Maduro dan mendukung Juan Guaido, oposisi yang mendeklarasikan diri jadi presiden interim. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Venezuela turun ke jalan untuk mendesak militer menolak Nicolas Maduro dan mendukung Juan Guaido, pemimpin oposisi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Di ruas-ruas jalan Caracas dan sejumlah kota lainnya di Venezuela, para demonstran memukul pot-pot dan meniup peluit sambil mengacungkan poster bertuliskan, "Pasukan bersenjata, kembalikan martabat kalian!"

Sejumlah pengunjuk rasa lainnya berteriak, "Maduro, perampas kuasa! Guaido, presiden! Katakan tidak pada kediktatoran!"


Mendukung demonstrasi tersebut, Guaido mengirimkan pesan kepada militer, "Jangan tembak orang yang mengajukan tuntutan, termasuk demi keluarga kalian."


Guaido mengambil alih kekuasaan secara sepihak demi membentuk pemerintahan transisi pada pekan lalu, ketika gelombang demonstrasi anti-Maduro kian tinggi di Venezuela.

Ia pun langsung mendapatkan dukungan dari negara Barat dan Amerika Latin, seperti Amerika Serikat, Kanada, Chile, Meksiko, bahkan sampai Australia.

Sementara itu, enam negara besar Eropa mendesak Maduro untuk menggelar pemilihan umum dengan batas waktu hingga akhir pekan ini. Jika tidak, mereka juga akan mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.


Sebagian besar pendukung Guaido ini menganggap Maduro tak pantas memimpin karena mendapatkan kursi presiden melalui proses pemilu yang tidak sah. Mereka menganggap Majelis Nasional pimpinan Guaido adalah satu-satunya institusi negara yang dipilih rakyat.

Popularitas Maduro menurun karena dianggap membawa perekonomian Venezuela terus terpuruk hingga mengalami hiperinflasi.

Di tengah krisis ini, warga Venezuela menggelar demonstrasi besar-besaran yang kerap berakhir ricuh, hingga menewaskan lebih dari 40 orang.

Setelah Guaido mengambil alih kuasa, militer menyatakan tetap mendukung Maduro, meski sejumlah pejabat menyatakan membelot dari sang presiden, termasuk atase pertahanan Venezuela di AS.

Warga pun kembali turun ke jalan untuk "menuntut agar angkatan bersenjata memihak rakyat."




Credit  cnnindonesia.com