Wali Kota hentikan operasi UNRWA di Yerusalem.
CB,
RAMALLAH -- Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengkhawatirkan
pernyataan Wali Kota Yerusalem Nir Barkat yang ingin menghentikan
operasi badan tersebut di kota suci itu. UNRWA menilai rencana Barkat
tersebut tak memiliki landasan yang legal.
“UNRWA melakukan operasi kemanusiaan sesuai dengan Piagam PBB,
perjanjian bilateral dan multilateral yang terus berlaku, (serta)
resolusi Majelis Umum (PBB) yang relevan,” kata UNRWA dalam sebuah
pernyataan, dikutip laman
Middle East Monitor pada Sabtu (6/10).
UNRWA
menegaskan, pihaknya secara khusus diamanatkan Majelis Umum PBB untuk
memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi Palestina di
wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
“UNRWA
telah terus menerus mempertahankan operasi di wilayah Palestina yang
diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967, dengan kerja sama dan
atas dasar perjanjian resmi dengan Israel, yang tetap berlaku,” katanya.
Oleh
sebab itu, UNRWA memprotes rencana Barkat. “Pesan seperti itu menentang
prinsip-prinsip inti dari tindakan kemanusiaan yang tidak memihak dan
independen serta tidak mencerminkan dialog atau interaksi yang kuat dan
terstruktur yang UNRWA dan Israel pertahankan secara tradisional,”
ucapnya.
UNRWA menegaskan, tidak akan menghentikan
operasinya untuk membantu dan menolong para pengungsi Palestina. Mereka
hanya akan menghentikan operasinya jika konflik Palestina dan Israel
telah dapat diselesaikan.
Barkat adalah tokoh yang ditunjuk
Israel untuk menjadi wali kota Yerusalem. Pada Jumat (5/10), ia
menuding UNRWA beroperasi secara ilegal dan mempromosikan hasutan
terhadap Israel. Oleh sebab itu, ia berencana menghentikan kegiatan atau
operasi UNRWA di Yerusalem.
Saat ini UNRWA tengah
mengalami krisis pendanaan setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan
menghentikan kontribusinya. Keputusan AS membuat program-program UNRWA
terancam terhenti karena ketiadaan biaya.
Namun Komisaris
Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl mengatakan, beberapa negara telah
menjanjikan bantuan untuk organisasi yang dipimpinnya. Negara itu antara
lain Kuwait, Jerman, Irlandia, Norwegia, dan Uni Eropa. Prancis pun
berjanji memberikan kontribusi pada 2019. Total dana yang dijanjikan
akan disumbangkan mencapai 118 juta dolar AS.
Ia
mengungkapkan bantuan tersebut merupakan langkah signifikan dalam
mengatasi krisis keuangan UNRWA. Sebab ini merupakan krisis pendanaan
paling parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya bantuan
sebesar 118 juta dolar AS, UNRWA masih membutuhkan dana sebesar 68 juta
dolar AS.
